APEKSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menunjukkan komitmen kuat mereka dengan menghadiri Sosialisasi Program Pembangunan Perkotaan Nasional (NUDP). Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, pada hari Jumat, 4 Juli 2025, baik secara luring maupun daring. Program NUDP (National Urban Development Program) dipandang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang lebih terintegrasi, kohesif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk mempermudah pekerjaan Pemerintah Daerah, bukan menambah beban administrasi. Dengan kerangka kerja yang jelas, NUDP diharapkan dapat memberikan arah yang terperinci mulai dari perencanaan, implementasi, hingga tahapan exit strategy untuk memastikan keberlanjutan proyek dan dampak positif yang nyata bagi masyarakat kota.
Sosialisasi ini dihadiri secara langsung oleh para pemimpin daerah, termasuk Wali Kota Bengkulu, Wali Kota Tangerang, dan Wali Kota Malang, menunjukkan dukungan langsung dari tingkat eksekutif kota. Dalam sesi diskusi, ditekankan pentingnya integrasi pusat dan daerah yang benar-benar memperhitungkan konteks spesifik dan beragam dari setiap wilayah. Para pemimpin daerah menyuarakan perlunya kebijakan NUDP yang fleksibel dan tidak one-size-fits-all, di mana perbedaan tantangan geografis, sosial, dan ekonomi antar kota dapat diakomodasi. Keterlibatan aktif APEKSI dan APKASI dalam forum ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa NUDP benar-benar fasilitatif bagi kerja pemerintah daerah, serta menghasilkan kebijakan pembangunan perkotaan yang tepat sasaran dan berdampak optimal di seluruh Nusantara.
Tentang National Urban Development Project (NUDP)
NUDP merupakan singkatan dari National Urban Development Project atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional. Proyek ini dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan World Bank. NUDP telah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan akan selesai pada Desember 2024 (durasi sekitar 5 tahun).
NUDP dikembangkan untuk mengatasi tantangan perkotaan di Indonesia, diantaranya yaitu:
- Pemanfaatan arus urbanisasi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah perkotaan;
- Upaya mengurangi kesenjangan infrastruktur yang dapat memberikan pelayanan perkotaan secara efisien;
- Penguatan sinergi perencanaan pembangunan dan perencanaan tata tuang perkotaan, diantaranya melalui RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan
- Pengembangan akses pemerintah kota dan pelaku lokal dalam pembiayaan infrastruktur perkotaan.
Kesenjangan pembiayaan infrastruktur seringkali didentifikasi sebagai faktor penghambat pengembangan kota, namun ternyata bukan penyebab tunggal atas masalah tersebut. Meskipun upaya peningkatan pembiayaan infrastruktur sudah banyak dilakukan, namun investasi yang dilakukan tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh:
- Kurangnya keterpaduan dalam perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota; dan
- Tidak adanya prioritas investasi infrastruktur yang didasarkan pada berbagai aspek pengembangan wilayah.
NUDP, melalui berbagai intervensi dan program peningkatan kapasitas yang diberikan, diharapkan dapat memfasilitasi terlaksananya berbagai inovasi dan pendekatan baru pada perencanaan pembangunan kota, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas integrasi kedua jenis perencanaan di tingkat kota.
NUDP direncanakan dilaksanakan maksimal di 15 (lima belas) kota pilot di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dibagi ke dalam 3 fase. Saat ini pelaksanaan NUDP sedang berproses di 5 (lima) kota pilot (tahap 1) yaitu: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, dan Kota Denpasar. Selanjutnya, proyek ini akan memulai pada 8 kota pilot berikutnya (tahap 2), yaitu: Kota Bengkulu, Kota Bandar Lampung, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Surabaya, Kota Bitung, Kota Ambon, dan Kota Jayapura.
Info lengkap melalui situs resmi NUDP dan Kementerian Pekerjaan Umum