Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD #1 Komwil II

Details

Published: 28 July 2021

Hits: 9

APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #1 Komwil II pada Rabu, 28 Juli 2021 secara virtual.

Kegiatan dipandu oleh Manajer Umum APEKSI dengan para narasumber dari Kemendagri dan peserta, dari kota: Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang dan Lubuklinggau.

Dengan demikian rangkaian kelas untuk Komwil I sudah selesai. Batch #2 Komwil II akan diselenggarakan pada Rabu, 4 Agustus 2021 mendatang.

Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD #3 Komwil I

Details

Published: 21 July 2021

Hits: 77

APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #3 Komwil I pada Rabu, 21 Juli 2021 secara virtual.

Kegiatan dipandu oleh Manajer Umum APEKSI dengan para narasumber dari Kemendagri dan peserta, dari kota: Pekanbaru, Solok, Payakumbuh dan Batam.

Dengan demikian rangkaian kelas untuk Komwil I sudah selesai. Batch #1 Komwil II akan diselenggarakan pada Rabu, 28 Juli 2021 mendatang.

Rakor APEKSI, Bahas Kendala dan Rekomendasi Percepatan Vaksinasi

Details

Published: 20 July 2021

Hits: 125

Setelah rapat virtual bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dengan topik Penanganan Pandemi Covid-19, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar Rapat Dewan Pengurus yang membahas Kendala Percepatan Vaksinasi di Daerah, Senin (19/7/2021).

Rapat dipimpin Ketua Dewan Pengurus yang juga Wali Kota Bogor di Balai Kota Bogor secara virtual dan dipandu oleh Sekretaris Dewan Pengurus/Direktur Eksekutif untuk menerima masukan dari anggota. Kemudian hasilnya akan disampaikan Ketua Dewan Pengurus kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hadir Ketua Dewan Pengawas/Wali Kota Jambi beserta Wakil Wali Kota Jambi, Wakil Ketua Dewan Pengurus/Wali Kota Banda Aceh dan Wali Kota Kediri, Bendahara Dewan Pengurus/Wali Kota Batu dan Ketua Komisariat Wilayah IV/Wali Kota Kupang serta yang mewakili.

Sejumlah kendala dan rekomendasi terkait pelaksanaan vaksinasi disampaikan para anggota, pengurus dan dewan pengawas APEKSI) dalam rapat.

Beberapa persoalan di antaranya vaksinasi bagi para lansia, ketersediaan vaksin berbanding terbalik dengan antusiasme masyarakat yang ingin divaksin, informasi yang beredar, sosialisasi dan edukasi bagi orang tua terkait vaksinasi bagi pelajar, hingga ketersediaan tenaga kesehatan yang bertindak sebagai vaksinator dan lainnya.

Selain persoalan di lapangan yang menjadi kendala dalam vaksinasi, para anggota APEKSI juga menyampaikan data dan capaian target masing-masing daerahnya.

Kolaborasi pemerintah dengan aparat TNI / Polri serta pihak lain yang turut mendukung percepatan capaian target vaksinasi menjadi salah satu kunci yang di jelaskan.

Disamping itu, ada juga pemerintah kota yang menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki institusi kesehatan untuk mengakselerasi percepatan capaian vaksinasi. Koordinasi juga disebutkan menjadi hal yang perlu ditekankan semua peserta rapat.

Merespon masukan dan persoalan yang dihadapi pemerintah kota, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya mencatat ada empat poin yang menjadi kendala, seperti pencairan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes), distribusi vaksin, kepastian ketersediaan vaksin dan pendaftaran warga yang ingin di vaksin.

Untuk itu, Wali Kota Bogor ini akan segera menyampaikan semua masukan dan persoalan kepada pemerintah pusat.

"Saya akan sampaikan semuanya kepada pemerintah pusat. Dan ke depan akan dilaksanakan kembali rakor untuk mengetahui kondisi terbaru dari masing-masing kota," katanya.

Rakor Persiapan Rakernas XV APEKSI 2021 di Kota Padang

Details

Published: 15 July 2021

Hits: 124

Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Kerja Nasional XV APEKSI 2022 di Kota Padang diselenggarakan pada 15 Juli 2021 secara virtual.

Rakor dipandu Direktur Eksekutif dan diawali penyampaian Walikota Padang mengenai kesiapan Kota Padang dalam rangka Rakernas 2022 yang rencananya akan diselenggaraka pada awal bulan Agustus 2022 bersamaan dengan Hari Jadi Kota erta kondisi terkini di Kota Padang serta dilanjutkan dengan diskusi awal.

Kegiatan dihadiri para OPD yang terlibat dalam Rakernas 2022 dan staf APEKSI.

Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD #2 Komwil I

Details

Published: 14 July 2021

Hits: 108

APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #2 Komwil I pada Rabu, 14 Juli 2021 secara virtual.

Kegiatan dipandu oleh Direktur Eksekutf dengan para narasumber dari Kemendagri dan peserta, dari kota-kota: Tebing Tinggi, Bukittinggi, Tanjungbalai, Padang dan Padangsidempuan.

Batch #3 Komwil I akan diselenggarakan pada Rabu, 21 Juli 2021.

Strategi Pengelolaan Massa untuk Penyelenggaraan Vaksinasi yang Aman, Nyaman, dan Bermartabat

Details

Published: 14 July 2021

Hits: 125

Ketua Dewan Pengurus memberikan paparan dalam webinar dengan tema, “Strategi Pengelolaan Massa untuk Penyelenggaraan Vaksinasi yang Aman, Nyaman, dan Bermartabat” pada Rabu,14 Juli 2021 secara virtual.

Webinar diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas (Pokja PK) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan APEKSI melaksanakan Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas (Pokja PK) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan APEKSI.

Pendanaan Inovatif untuk Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Smart Cities

Details

Published: 13 July 2021

Hits: 131

APEKSI bersama Deloitte Indonesia menyelenggarakan webinar Government & Public Services (GPS) Joint Knowledge-Sharing Session: Pendanaan Inovatif untuk Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Smart Cities, pada Selasa, 13 Juli 2021 pukul 09.30 - 12.00 WIB melalui platform Zoom meeting.

Webinar diawali dengan sambutan dari Claudia Lauw, Country Leader, Deloitte Indonesia dan Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan APEKSI/Walikota Bogor.

Keyone oleh Sri Bagus Guritno, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS dan Success Story Pemerintah Kota Semarang terkait SPAM Semarang Barat disampaikan Hevearita G. Rahayu, Wakil Walikota Semarang dan Luke Houghton, Partner Deloitte Asia-Pacific menyampaikan Praktek Cerdas pemerintahan kota dalam menarik investasi infrastruktur

Panel dengan para narasumber:

• Brahmantio Isdijoso, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, PDPPI, Kementerian Keuangan
• Edwin Syahruzad, President Director, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
• Dwi Wahyu Daryoto, President Director, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 

Materi webinar dapat diakses di APEKSI Digital Library atau https://link.apeksi.id/deloittewebinar

APEKSI Sampaikan Rekomendasi RUU ke Komisi XI DPR RI

Details

Published: 12 July 2021

Hits: 111

Sejumlah rekomendasi disampaikan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang disampaikan Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digelar Komisi XI DPR RI secara virtual.

"APEKSI telah mengolah masukan dari para teman di daerah untuk kemudian kami rumuskan dalam bentuk rekomendasi kepada DPR RI. Total ada empat rekomendasi atau input yang ingin kami sampaikan, yaitu input terkait pengaturan pajak dan retribusi daerah, pengaturan transfer kepada daerah, pengelolaan belanja daerah dan terkait pengawasan APBD," kata Bima Arya di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Kamis (8/7/2021).

Turut hadir mendampingi Bima Arya Sekda, Syarifah Sofiah, Kepala Bappeda, Rudy Mashudi dan Kepala BKAD, Denny Mulyadi.

Dari semua rekomendasi, ada beberapa poin yang disampaikan Bima Arya, di antaranya APEKSI menyepakati bahwa jenis pajak yang menjadi kewenangan pemda dapat tidak dipungut dalam hal beberapa kondisi, di antaranya potensi kurang memadai atau pemda menentukan kebijakan untuk tidak memungut.

Hal ini menurutnya, karena realita di lapangan cenderung banyak pemda yang memaksakan diri untuk menyusun dan menetapkan pajak daerah. Padahal tidak sebanding antara hasil pajak yang didapat dengan biaya operasionalnya, sehingga berdampak pada APBD.

Berkaitan perhitungan dan penetapan pajak daerah kata Bima Arya, dilakukan dengan dua pendekatan, APEKSI sepakat bahwa pendekatan tersebut menjadi kebijakan yang eksplisit dalam RUU HKPD karena menjadi pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya mengenai pajak.

Di lain hal, untuk mendukung optimalisasi pengumpulan pajak daerah, APEKSI mengusulkan dalam RUU HKPD mengatur pertukaran data antara Kemenkeu dengan pemerintah daerah.

APEKSI juga sepakat dengan usulan pemerintah dalam RUU HKPD yang menambahkan jenis pajak baru untuk pemerintah kabupaten / kota yaitu option Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini diharapkan dapat memperkuat fiskal pemerintah kabupaten/kota serta pajak terutang atas PKB dan BBNKB yang dapat berkurang.

Selain yang disebutkan, APEKSI secara khusus juga menyoroti persoalan persampahan yang dikaitkan dengan pajak. Untuk itu, APEKSI sebut Bima Arya, mengusulkan adanya penambahan jenis pajak yang khusus untuk pemerintah kota, yaitu pajak sampah.

"Alasannya, untuk mengatasi tantangan terkait persoalan sampah agar masyarakat kota mempunyai tanggung jawab, berkontribusi dalam pengurangan dan penanganan sampah," jelas Wali Kota Bogor ini.

Saran lain berkenaan PKB dan BBNKB, APEKSI menyarankan agar dipertimbangkan menjadi objek pajak bagi pemerintah kabupaten/kota.

"Dasarnya pemikirannya adalah efisiensi pemungutan, pengawasan penegakkan hukum, dari sisi Otda kewenangan ada di kota/kabupaten," katanya.

APEKSI menyampaikan Rekomendasi pada RDPU Komisi XI DPR RI

Details

Published: 08 July 2021

Hits: 128

Komisi XI DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum terkait Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah pada 8 Juli 2021 secara vitual.

APEKSI melalui Ketua Dewan Pengurus/Walikota Bogor menyampaikan rekomendasi, Ketua Umum APPSI yang diwakili Gubernur Kalimantan Timur dan Ketua Umum AKPASI yang diwakili Sekjen APKASI/Bupati Gowa juga menyampaikan masukannya.

Hadir Dewan Pengawas, para Wakil Ketua dan Ketua Komwil I-VI APEKSI dalam kegiatan ini.

Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD #1 Komwil I

Details

Published: 08 July 2021

Hits: 148

APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #1 Komwil I pada Rabu, 7 Juli 2021 secara virtual.

Kegiatan dipandu oleh Direktur Eksekutf dengan para narasumber dari Kemendagri dan peserta, dari kota: Banda Aceh, Binjai, Gunung Sitoli, Langsa, Medan, Sabang dan Subulussalam.

Batch #2 Komwil I akan diselenggarakan pada Rabu, 14 Juli 2021.