Pelatihan Nasional Data Processing & Visualization For Social Media

Details

Published: 14 April 2021

Hits: 8

Publikasi informasi sangat menuntut akurasi pesan kunci yang sesuai dengan fakta dan data. Sebagai komunikator pembangunan, Pemerintah Kota perlu secara terus menerus meningkatkan kapasitas komunikasi publik, khususnya dalam pengolahan data dan fakta tersebut kepada setiap kelompok sasaran (komunikasi) yang beragam.

Untuk itu, APEKSI berkolaborasi dengan KATADATA menginsiasi Pelatihan nasional Data Processing & Visualization for Social Media. Pelatihan ini dibimbing oleh tim ahli profesional, berpengalaman dalam pengolahan informasi berbasis fakta dan data, melalui saluran media yang tepat.

Pelatihan ini difokuskan pada pembuatan konten sosial media berbasis data, yang tidak hanya menarik secara visual namun juga memiliki bobot konten yang ‘bergizi’. Sangat berguna bagi pengembangan kompetensi individu dan kelembagaan terkait pengolahan data.

Acara pelatihan nasional akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal: Selasa, 20 April 2021
Waktu: 09:00 – 11:00 WIB
Tempat: Zoom Webinar
Registrasi: http://bit.ly/KatadataXAPEKSI

#APEKSInergi

Muskomwil VI APEKSI, Bima Arya: Pentingnya Rantai Koordinasi Pemanfaatan Kekayaan Laut

Details

Published: 11 April 2021

Hits: 52

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya menghadiri Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) VI di Kota Gorontalo 9-11 April 2021, yang dihadiri pemerintah kota se-Sulawesi-Maluku-Papua.

Bima Arya mengatakan, Komwil VI ini adalah lumbung kekayaan laut nasional. Dari 17 kota-kota anggota APEKSI di Komwil ini, 14 kota diantaranya merupakan kota pinggir pantai/laut yang menyimpan potensi kelautan Indonesia. Yakni, Ambon, Ternate, Tidore, Tual, Bitung, Manado, Parepare, Makassar, Sorong, Palu, Jayapura, Gorontalo, Baubau dan Kendari.

"Kita bicara bukan hanya potensi dan kekayaan sektor pertambangan, perikanan dan kekayaan serta budidaya laut lainnya, tapi juga beberapa destinasi wisata terindah tingkat dunia yang ada di wilayah ini,” ungkap Bima Arya.

“Bukan hanya kekayaan yang sudah terkenal, maupun berbagai potensi yang terpendam dan belum dikelola maksimal, serta perlu pengembangan ekosistem untuk kegiatan ekonomi secara lebih serius lagi,” tambahnya.

Menurut Bima, APEKSI menampung aspirasi para anggotanya di wilayah ini yang hampir semuanya karakter kota pantai/laut. Karena untuk pengembangan, perlu rantai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Misalnya beberapa masukan menyuarakan pentingnya rantai koordinasi yang jelas dalam implementasi kebijakan illegal fishing serta perizinan penangkapan ikan di wilayah ini,” kata Bima.

Salah satu agenda dalam Muskomwil VI ini adalah memilih Ketua Komwil VI APEKSI. Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim terpilih secara aklamasi memimpin Komwil VI menggantikan ketua sebelumnya, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya berharap semangat baru Ketua dan Pengurus Komwil VI dapat meningkatkan keaktifan seluruh anggota APEKSI di wilayah ini, untuk sinergi dan kolaborasi untuk kemajuan kota-kota di seluruh Indonesia.

Sebelum pelaksanaan Muskomwil, digelar pula sesi khusus berbagi pengalaman mengembangkan inovasi dalam penanganan pandemi. Wali Kota Bogor yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor Bima Arya menjadi pembicara utama dalam sesi ini.

Bukan hanya berdampak ke aspek kesehatan, tapi juga menjalankan aneka strategi demi pemulihan ekonomi. Kedua hal ini yang juga menjadi fokus dan prioritas semua pemerintah daerah di masa pandemi.

“Inovasi dalam pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 perlu dilakukan dengan segala penyesuaian. Seluruh anggota APEKSI untuk proaktif dalam berinovasi untuk melayani masyarakat. APEKSI akan lebih meningkatkan peranannya menjadi referensi kebijakan daerah karena Wali Kota dan Pemerintah Kota yang lebih paham kondisi di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya.
Muskomwil VI di Gorontalo juga diisi penanaman pohon sebagai wujud kepedulian APEKSI terhadap lingkungan.(*)

Atasi Kisruh SIPD, APEKSI dan Kemendagri Sepakat Buka Task Force dan Pendampingan

Details

Published: 02 April 2021

Hits: 230

Ketua Dewan Pengurus APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Bima Arya menerima kunjungan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, Kamis (1/4/2021) di Balaikota Bogor. Dalam pertemuan ini, Apeksi dan Kemendagri sepakat membuka task force dan pendampingan bagi kota yang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Dalam pertemuan tersebut, Ardian menjelaskan, bahwa dirinya mendapatkan tugas khusus oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian untuk menemui langsung Ketua APEKSI. Ardian menjelaskan bahwa SIPD sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 3 Agustus 2020 mengenai 5 Langkah Percepat Transformasi Digital.

“Perlu adanya sistem terintegasi yang memadukan seluruh sistem agar semuanya seragam, dengan sistem di daerah agar performanya sama. Itu tujuannya. Tugas saya salah satunya mengevaluasi APBD,” jelas Ardian.

Ardian memaparkan, dengan adanya SIPD, pemerintah pusat berharap agar semua kegiatan pemerintah daerah dapat dimonitor. Bila ada yang salah, maka sistem akan otomatis mengingatkan. SIPD juga menempatkan ASN selaku user untuk paham digitalisasi termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.

Dalam kesempatan itu juga dibahas sejumlah permasalahan yang kerap dihadapi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota dari anggota APEKSI terkait implementasi SIPD. Diantaranya kurangnya pendampingan intensif dari pusat ke daerah, adanya recofusing dan realokasi pendanaan terkait Pandemi Covid-19 yang megakibatkan pergeseran anggaran untuk penanganan Pandemi, dan belum tersinkronisasi penerapan SIPD dengan Sistem Keuangan Daerah.

Pasca pertemuan, Bima Arya selaku Ketua Dewan Pengurus APEKSI mengusulkan agar Kemendagri menyusun buku manual, atau menyusun Frequently Asked Questions (FAQ) pertanyaan yang sering diajukan terkait SIPD. “Apeksi juga akan membuat satuan kerja/Task Force untuk melakukan pendampingan. Kemendagri dan Apeksi sepakat untuk membuka ruang konsultasi nasional maupun per Komwil APEKSI,” ujar Bima Arya.

Sementara Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam mengaku siap untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini, "kami akan membuka kelas konsultasi," ujar Alwis. Dimana nantinya, Direktorat APEKSI akan menjadi penghubung antara Pemerintah Kota dengan Kemendagri terkait kelompok masalah SIPD yang dihadapi anggota.

Pertemuan ini merupakan tanggapan atas kritik yang disampaikan Ketua APEKSI, Bima Arya saat menggelar Raker Komisariat Wilayah V Apeksi Regional Kalimantan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (25/3/2021) lalu. Dihadapan peserta raker yang diikuti oleh seluruh kota se-Kalimantan, Bima mengemukakan implementasi SIPD yang dinilai banyak memiliki persoalan di lapangan.

“Saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi agenda utama. Pertama, adalah terkait dengan implementasi SIPD yang saat ini menjadi fokus pemerintah pusat. Di daerah, kami para anggota APEKSI menilai kurangnya kesiapan dan persiapan SIPD, dan menimbulkan banyak persoalan terkait dengan realisasi implementasinya di lapangan,” ungkap Bima Arya.

SIPD, kata Bima, sebenarnya sangat baik. Tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah. (*)

Ketua sampaikan Pentingnya Empat Cara Membumikan Pancasila

Details

Published: 30 March 2021

Hits: 192

Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Dr. H. Bima Arya menyampaikan "Pentingnya 4 cara membumikan ideologi, Ideologi harus menjadi jawaban atas bebagai persoalan, Ideologi harus menjadi referensi kebijakan, Ideologi harus bisa menumbuhkan keteladanan dan Ideologi juga harus dilembagakan" dalam Diskusi Penyusunan Usulan Langkah dan Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila pada Produk Hukum Pemerintah Kota pada Selasa, 30 Maret 2021 secara daring.

Diskusi daring merupakan kegiatan bersama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dengan tujuan untuk mendapat masukan dari daerah khususnya anggota APEKSI terkait strategi internalisasi ideologi Pancasila serta tantangan yang dihadapi.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Kepala BPIP Prof. Dr. Hariyono, M.Pd dan Sambutan oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI Dr. H. Bima Arya diawali dengan Arahan Kunci Deputi Pengendalian dan Evaluasi Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M.

Acara diskusi dihadiri 16 kota Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan para Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) I - VI baik oleh Walikota, Wakil Walikota, Asisten Daerah dan yang mewakili.

Diskusi yang dipandu Direktur Eksekutif, Alwis Rustam, menghasilkan beberapa catatan penting yaitu:
1. Pancasila tidak hanya dapat diinternalisasikan tetapai juga di institusionalisasi (dilembagakan) khususnya bisa masuk dalam tata kelola pemerintahan.
2. Pancasila tidak hanya membicarakan tentang toleransi saja, tetapi juga inovasi terutama dalam bentuk kebijakan dan regulasi di daerah.
3. Harapan BPIP dapat berperan seperti BP7.
4. Perlunya panduan/petunjuk teknis untuk penyusunan produk hukum yang menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila.
5. Edukasi dan sosialisasi secara masif pada seluruh kalangan termasuk ASN dan generasi muda terkait nilai-nilai Pancasila.

Kolaborasi ini direncanakan terus berlanjut dengan kegiatan-kegiatan lainnya baik di skala Nasional maupun Komwil.

Bima Arya Sampaikan Lima Poin Penting di Pelatihan Nasional Kerja Sama Pemda

Details

Published: 30 March 2021

Hits: 237

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bersama UCLG ASPAC menggelar Pelatihan Nasional Kerja Sama Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan II secara virtual zoom, Senin (29/3/2021).

Acara yang diikuti puluhan peserta ini dibuka langsung Wali Kota Bogor Bima Arya selaku Ketua Dewan Apeksi.

Bima Arya mengatakan, perubahan itu ada di tangan kepala daerah, tapi dengan banyak catatannya, yakni memaksimalkan beberapa hal yang menjadi kunci.

Dalam konteks ini kerja sama itu penting, bagian kerja sama itu selalu ada di pemerintah kota dan daerah tapi tidak semua bagian kerja sama ini maksimal alias masih banyak sekali kendala.

"Bagian kerja sama ini aktor kunci untuk akselerasi perubahan menjadikan Wali Kota, Bupati, Gubernur sebagai aktor perubahan. Saya garis bawahi ada lima poin kenapa kerja sama internasional itu penting," katanya.

Poin pertama dalam tataran filosofis, ini membukakan perspektif semua yang mengemban amanah di daerah tentang ideologi pembangunan. Pasalnya, tidak mungkin kepala daerah bicara teknis tentang turunan dari tujuan pembangunan berkelanjutan dan kerja sama internasional tanpa punya pemahaman yang lebih general tentang ideologi pembangunan.

"Filosofis dan posisi kita ada dimana, apakah pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, atau isu-isu lainnya. Kalau ini tidak selesai tidak mungkin bisa diturunkan ke RPJMD," tegasnya.

Poin kedua, lanjut Bima, yakni sinkronisasi dan akselerasi. Ada rencana global, ada rencana nasional, ada rencana provinsi dan ada RPJMD di tingkat daerah. Ini harus diselaraskan ketika menjalin kerja sama. Kerja sama internasional membuat Pemkot terlatih untuk menyatukan pembangunan lokal, nasional dan global.

"Poin ketiga kita dilatih untuk selalu update dan tahu berita terkini, kalau hanya fokus di tingkat lokal kita akan kudet (kurang update), tapi saat kita menjalin kerja sama kita dipaksa untuk kekinian, melakukan benchmarking dan mengupdate hal-hal baik," imbuhnya.

Poin empat sifatnya lebih teknis yakni capacity building, ini mulai dari hal yang sifatnya teori sampai implementasi dan poin kelima pentingnya kerja sama ini membangun jejaring yang saling menguatkan, memperluas support sistem, membuka ruang-ruang tidak saja untuk funding tapi ruang-ruang lain untuk menyempurnakan skenario perencanaan.

"Networking ini yang membuat banyak kota tidak tergantung pada APBD, Provinsi, DAU. Bisa berselancar luas dan networking ini jangan dipersempit untuk funding saja, banyak kerja sama kolaborasi yang sifatnya bisa diukur dalam jangka panjang menyebarkan semangat kolaborasi dan sinergi membangun kerja sama yang berkelanjutan, baik itu secara nasional maupun organisasi lainnya," katanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) United Cities and Local Government Asia-Pasific (UCLG ASPAC) Bernadia Irawati Tjandradewi mengatakan, pelatihan kerja sama ini bagian dari program LOCALISE SDGs yang didanai Uni Eropa. UCLG ASPAC bekerjasama dengan APEKSI dengan melibatkan hampir lebih 40 Pemerintah Daerah dan 16 Pemerintah Provinsi di Indonesia.

"Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas Pemda, karena hampir 70 persen Pemda dan Pemkot mempunyai kerja sama luar negeri baik sister city dan lainnya," ujar Bernadia.

APEKSI Berduka dan Mengutuk Keras Aksi Biadab Terorisme di Gereja Katedral Makassar

Details

Published: 28 March 2021

Hits: 186

Wali Kota Bogor yang juga Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Bima Arya, berduka dan mengutuk keras aksi biadab terorisme di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurut Bima Arya, tidak ada satu agamapun di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia yang mengajarkan kepada penganutnya untuk melakukan tindak kekerasan, apalagi menimbulkan korban jiwa.

“Peristiwa biadab di Makassar bukan aksi yang mewakili suatu agama. Tidak ada tempat bagi mereka yang intoleran dan berujung pada kekerasan serta jatuhnya korban jiwa. Perbedaaan yang bermuara pada kebencian ini harus dikikis,” ujar Bima Arya, Minggu (28/3/2021).

Bima Arya berharap, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga persatuannya lewat cinta. “Perbedaan dan keberagaman adalah keniscayaan namun persatuan dan kebersamaan harus terus diperjuangkan. Islam Rahmatan lil alamin, keselamatan dan kemaslahatan untuk manusia di muka bumi. Kita jaga sama sama Indonesia dengan cinta,” pungkasnya.

Kolaborasi Sesama Wali Kota di APEKSI Menuju Persaingan Global

Details

Published: 27 March 2021

Hits: 141

Ada pemandangan menarik dari suasana Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Pontianak, Kalimantan Barat, 24-25 Maret 2021.  

Dari pantauan, suasana kekeluargaan dan jauh dari kesan formal terlihat di wajah-wajah “Sembilan Wali” (9 orang wali kota) se-Kalimantan. Pada setiap kesempatan di sela-sela rapat kerja tersebut, para wali kota terlihat kompak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Selain membahas topik serius terkait persoalan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) dan isu strategis terkait implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di daerah, pada Raker di Kota Khatulistiwa ini jadi ajang untuk saling belajar dan bertukar pikiran antar sesama kepala daerah, terutama dalam menghadapi pandemi dan upaya membangkitkan ekonomi serta penanganan Covid-19 di kota masing-masing.

Dalam sambutan Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya (Wali Kota Bogor) di hadapan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan seluruh peserta menyatakan hasratnya untuk belajar dan mampir ke Kota Singkawang selepas Raker di Pontianak melalui jalur darat. 

Alasan Ketua APEKSI menyempatkan diri melakukan lawatan singkat ke Singkawang memang sangat beralasan. Kota tersebut memang sudah sangat dikenal sebagai salah satu kota paling rukun dan toleran di Indonesia, dan banyak potensi pariwisata kultural di sana. 

Sementara sebaliknya, Kota Singkawang juga dapat belajar dengan Kota Bogor yang telah dijadikan referensi kota lain dalam mencapai target pembangunan dan diganjar dengan aneka penghargaan setiap tahunnya.

Kedua kota ini, Bogor dan Singkawang memiliki kesamaan dari segi kekuatan kultural masyarakatnya. Selain sama-sama mewarisi warisan budaya sebagai “Kota Pusaka Indonesia”, kedua kota ini memiliki event besar tahunan yang sama, yakni Festival Cap Go Meh yang menjadi salah satu kalender pariwisata nasional Visit Indonesia. 

Setiap tahun pesta rakyat di kedua kota tersebut sangat meriah dan dihadiri masyarakat luas, serta para tokoh dan pejabat publik. Hanya saja, seperti berbagai kegiatan besar lainnya, kemeriahan Festival Cap Go Meh tahun ini, baik di Kota Singkawang ataupun di Kota Bogor harus dibatalkan karena situasi pandemi.

“Saya belajar banyak dari Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya, tentang berbagai hal. Sesama wali kota kami juga sama-sama mengurus warga yang beragam dan pengalaman dalam menjaga kerukunan dan melayani warga di kota masing-masing,” ujar Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie.

Di tempat yang sama, Ketua APEKSI Bima Arya juga menyatakan, suasana belajar dalam keakraban persahabatan sesama anggota APEKSI ini yang sangat dijaga. 

“Ibu Wali Kota Singkawang sangat open minded dan terbuka untuk berbagi pengalaman. Saya sempatkan berkunjung ke sini, melihat dan bertemu aparat pemerintahan, pelaku ekonomi dan warga di Singkawang. Saya banyak belajar dari upaya-upaya beliau menjaga keberagaman yang merupakan modal utama kemajuan di Singkawang,” kata Bima. 

Lebih jauh Ketua APEKSI mengatakan, “Kota-kota di Indonesia memiliki dinamika yang berbeda-beda. Sementara setiap anggota APEKSI harus dapat merawat keragaman kota dan dinamika warganya yang juga berbeda-beda, demi mewujudkan kemajuan bersama. Kita tidak hanya fokus dengan pembangunan fisik saja. Namun pembangunan manusia dan karakter bangsa, juga merupakan misi utama APEKSI”, tegasnya.

“Jika kita dapat merawat kekayaan dari keragaman kita, maka kolaborasi sesama walikota adalah kata kunci bagi kemajuan bersama dan kesejahteraan kota-kota di seluruh Indonesia. Sehingga, kompetisi kita menjadi lebih luas, dan dapat bersaing dengan kota-kota di dunia”, pungkas Bima. (*)

Terkesan dengan Keberagaman di Singkawang, Ketua Apeksi: Layak Jadi Contoh Seluruh Kota di Indonesia

Details

Published: 27 March 2021

Hits: 169

SINGKAWANG. Usai menghadiri rapat kerja Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang diikuti para Wali Kota se-Kalimantan di Pontianak, Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya melanjutkan kunjungan kerja ke Singkawang, Kalimantan Barat. Didampingi Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Bima Arya mengaku cukup terkesan dengan keberagaman di kota ini. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 42 persen warga Singkawang adalah Tionghoa. Sisanya Jawa, Dayak, Melayu dan suku lainnya. Orang-orang Tionghoa sudah ada di kota ini sudah sejak ratusan tahun lalu.

Namun, bukan berarti di sini sepi penduduk Muslimnya. Bahkan, Singkawang memiliki masjid tertua yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Uniknya, letak masjid ini berdampingan dengan Klenteng tertua. Tidak pernah terjadi keributan antara umat Muslim dan masyarakat Tionghoa dalam soal ibadah. 

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengajak Bima Arya melihat ikon keberagaman Kota Singkawang yang berdiri kokoh berdampingan sejak zaman dahulu, yakni Masjid Raya Singkawang dan Vihara Tri Dharma Bumi Raya. 

“Singkawang kota paling toleran, layak jadi percontohan seluruh kota di Indonesia. Saya berkunjung ke vihara yang berdampingan dengan masjid. Ini potret keharmonisan dalam keberagaman. Semangat toleransi seperti ini harus jadi contoh. Toleransi akan memberikan penguatan keberagaman antar agama, budaya, sosial dan lain sebagainya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia,” ungkap Bima Arya di Singkawang, Jumat (26/3/2021).

Bima Arya mengatakan, satu hal yang menjadi kesamaan Bogor dan Singkawang adalah Pesta Rakyat Cap Go Meh (CGM). “Saya dan Wali Kota Singkawang menyepakati akan bekerjasama dalam penyelenggaraan CGM di kedua kota, agar lebih menarik wisatawan mancanegara,” katanya.

Selain itu, Bima Arya menyebut bahwa banyak yang bisa diadopsi dari Singkawang. Selain kuatnya keharmonisan dalam keberagaman, juga penataan Kota Pusaka yang saat ini menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Bogor lewat Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). (*)

Catatan dari Raker Komwil V di Kota Khatulistiwa

Details

Published: 25 March 2021

Hits: 203

PONTIANAK. Komisariat Wilayah V menyelenggarakan Rapat Kerja Komisariat Wilayah V dengan tema "Melalui Rapat Kerja Komisariat Wilayah V APEKSI Regional Kalimantan Kita Mantapkan Kesiapan Implementasi SIPD Dan Penyerdahanaan Birokrasi" pada 24-25 Maret 2021 di Kota Khatulistiwa, Pontianak.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Malam Ramah Tamah atau Gala Dinner, Pemerintah Kota Pontianak selaku tuan rumah menyuguhkan tarian, makanan khas Kota Pontianak dan hiburan musik khas Melayu. Malam ramah tamah diakhiri dengan Penyerahan Cinderamata dari masing-masing Kota di Kalimantan (24/03).

Sebelum Rapat Kerja, Walikota Pontianak mengajak peserta bersepeda pagi untuk berolah raga dan sambil menikmati suasana/pemandangan Kota Pontianak sekaligus kegiatan penanaman pohon dan sarapan bersama di Plaza Taman Sepeda (25/03).

Rapat Kerja Komisariat Wilayah V diawali dengan dengan rangkaian Pembukaan, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars APEKSI, sambutan-sambutan: Walikota Pontianak selaku Tuan Rumah, Ketua Komwil V - Walikota Tarakan, Ketua Dewan Pengurus - Walikota Bogor dan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat sekaligus meresmikan rapat kerja.

Setelah rangkaian pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan dari Walikota Pontianak mengenai Best Practice Keberhasilan Pemerintah Kota Pontianak dalam Penataan Wiiayah Kumuh dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyampaikan Penyerderhanaan Birokrasi di Pemerintah Daerah sebagai amanah dari Presiden Republik Indonesia serta tanya jawab.

Pembahasan Program dan Rekomendasi Raker Komwil V dilaksanakan setelah ishoma dan sambutan penutupan disampaikan oleh Ketua Komwil V - Walikota Tarakan.

Kegiatan dihadiri oleh seluruh Pemerintah Kota se-Kalimantan: Pontianak, Singkawang, Banjarmasin, Balikpapan, Banjarbaru, Tarakan, Samarinda, Palangkaraya dan Bontang.

Raker Apeksi di Pontianak, Bima Arya: SIPD Banyak Menimbulkan Persoalan

Details

Published: 25 March 2021

Hits: 216

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Apeksi Regional Kalimantan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (25/3/2021).

Raker ini diikuti sembilan wali kota se-Kalimantan, yakni Wali Kota Pontianak, Singkawang, Banjarmasin, Balikpapan, Banjarbaru, Tarakan, Samarinda, Palangkaraya dan Bontang.

Dalam kegiatan yang dibuka secara resmi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji ini membahas berbagai hal, salah satunya terkait dengan implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dinilai banyak memiliki persoalan di lapangan.

“Saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi agenda utama. Pertama, adalah terkait dengan implementasi SIPD yang saat ini menjadi fokus pemerintah pusat. Di daerah, kami para anggota Apeksi menilai bahwa SIPD ini menimbulkan banyak persoalan terkait dengan realisasi implementasinya di lapangan,” ungkap Bima Arya.

SIPD, kata Bima, sebenarnya sangat baik. Tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah “Namun kami lihat tidak cukup fleksibel yang bisa mengakomodir inovasi, potensi lokal dan akselerasi dalam pemulihan ekonomi. Dan saya menyayangkan juga tidak ada perwakilan dari Kemendagri yang menyampaikan penjelasan, mendadak dibatalkan tidak ada kehadirannya secara langsung maupun online,” ujar Wali Kota Bogor ini.

“Padahal kami berharap ini saatnya untuk menjelaskan SIPD kepada semua. Dalam hal ini pengurus pusat Apeksi akan terus mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat agar terjadi akselerasi antara penerapan SIPD ini yang banyak persoalan di daerah. Kita juga belum mendapatkan panduan atau manual book untuk pelaksanaan SIPD di wilayah,” tambahnya.

Selain soal SIPD, raker tersebut juga mendorong agar penyederhanaan birokrasi dilakukan secara aturan yang jelas. “Memperhitungkan faktor-faktor yang terjadi di daerah, seperti kesesuaian antara jumlah eselon III, IV dan jumlah OPD/dinas. Tadi juga dibahas langkah-langkah penanganan Covid-19. Daerah saling bertukar pengalaman dan harus berkolaborasi,” tandasnya.

Sementara itu, dalam sambutan pembukaan Raker Apeksi, Gubernur Kalbar Sutarmidji berharap Apeksi di bawah kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya ini bisa maju pesat dan memberikan kontribusi bagi kemajuan tata kelola pemerintahan. "Kita harus sampaikan apa yang harus kita sampaikan, kita harus lakukan yang harus kita lakukan," kata Sutarmidji.

Artikel terkait: Catatan Dari Raker Kowmil V di Kota Khatulistiwa