1. Beranda
  2. |
  3. Profil

Profil



 
 
STRUKTUR PERIODE 2021-2024




SEJARAH APEKSI

Sejalan dengan kebijakan baru mengenai otonomi daerah, anggota Badan Kerja Sama Antar Kota Seluruh Indonesia (BKS-AKSI) menyelenggarakan Pertemuan Nasional Walikota Seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal 24 Mei 2000 dan sepakat untuk membubarkan BKS-AKSI.


Pada tanggal 25 Mei 2000, Pertemuan Nasional Walikota Seluruh Indonesia di Jakarta membentuk “Panitia Kerja Walikota” untuk mempertimbangkan dan membuat rekomendasi tentang pembentukan “Asosiasi kota-kota” yang akhirnya diberi nama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) atau Association of Indonesia Municipalities (AIM).


Apeksi adalah wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar-Pemerintah Daerah.


Selain tujuan di atas, Apeksi juga bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan anggota dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) guna diabadikan bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui demokrasi, peran serta masyarakat, keadilan, dan pemerataan yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.


Panitia ini mengadakan rapat secara formal pada tanggal 13-14 Juni 2000 dan menyusun proposal yang diserahkan pada pertemuan para walikota yang telah diselenggarakan pada akhir Juni 2000.


Musyawarah Nasional (Munas) I Apeksi, tanggal 22-23 Juni 2000 di Surabaya, merampungkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Apeksi. Dewan Pengurus dan Direktur Eksekutif pun dipilih. Walikota Surabaya H. Sunarto Sumoprawiro terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan menjadi wakil Asosiasi Pemerintah Daerah yang duduk di DPOD. Munas juga menyepakati beberapa hal, termasuk di dalamnya besaran iuran dan Program Kerja Apeksi Tahun 2000-2004.


Sejalan dengan perjalanan waktu, Apeksi mengalami beberapa perubahan, di antaranya adalah jumlah kota anggota dan kepengurusan. Saat ini Apeksi beranggotakan 98 pemerintah kota. Selain itu, melalui Munas ke II di Kota Surabaya menetapkan Walikota Tarakan, dr. H. Jusuf Serang Kasim sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2004-2008.


Kemudian Munas III Apeksi pada tanggal 22-24 Juli 2008 di Kota Surakarta telah memutuskan terbentuknya Susunan Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012. Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012 dijabat oleh Walikota Palembang, Ir. H. Eddy Santana Putra, MT. Selanjutnya Munas IV pada tanggal 30 Mei – 02 Juni 2012 di Kota Manado mengukuhkan Walikota Manado, Dr. G.S. Vicky Lumentut, DEA sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2012-2016.


Munas V APEKSI tanggal 26-28 Juli 2016 di Kota Jambi mengukuhkan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, SH., MH. sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI periode 2016-2020. Munas VI baru dapat dilaksanakan tanggal 11 Februari 2021 akibat pandemi COVID-19 dan Dr. Bima Arya Sugiarto terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI Periode 2021-2024 yang dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.


Sejak berdiri pada tahun 2000, Apeksi telah mengambil peran yang besar dalam upaya membantu kota anggota. Kota-kota kini memiliki kesempatan untuk mengawali pembentukan Asosiasi di tingkat nasional yang benar-benar demokratis otonom. Organisasi Apeksi dari sejak dini dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar diperlukan kota-kota (anggota).


Dalam rangka membantu maksud tersebut, bentuk organisasi dan gagasan mengenai peran dan lingkup kegiatan-kegiatan yang mungkin diemban Apeksi dapat pula disusun berdasarkan pengalaman Asosiasi Pemerintah Daerah yang sudah terbentuk dan terbukti sukses di tingkat internasional.

VISI & MISI APEKSI

VISI

Organisasi strategis untuk pemberdayaan kota-kota dalam rangka pelaksanaan otonomi di Indonesia.

MISI

Berusaha untuk menjadi suatu organisasi yang terpercaya, profesional di bidang perkotaan dalam mendukung dan melaksanakan upaya terbaik bagi pemerintahan kota melalui pembangunan yang demokratis, transparan, otonomi yang bertanggung jawab, sebagai bagian dari masyarakat baru pada struktur pemerintahan di Negara Republik Indonesia


APEKSI senantiasa mengembangkan fungsi dan tugasnya sesuai dalam koridor visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Visi dan Misi APEKSI saat ini dianggap masih cukup relevan dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh para anggota. APEKSI memfasilitasi pemerintah daerah (kota-kota) di Indonesia untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik dalam pelayanan publik, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan kota secara efektif dan efisien, serta sebagai wadah untuk tukar menukar pengalaman dan pengetahuan.

Peran dan Fungsi

Peran dan fungsi APEKSI secara umum dapat digambarkan sebagai jembatan penghubung antara para anggota dengan pemerintah. Jika melihat pengalaman internasional maka asosiasi pemerintahan daerah di berbagai negara dijalankan untuk merepresentasikan kepentingan pemerintah daerah sebagai anggota dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk kemajuan anggota.


Sama halnya dengan pengalaman internasional, maka APEKSI sebagai asosiasi pemerintahan daerah sesuai dengan amanah yang disepakati dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang merupakan forum tertinggi organisasi mengemban tugas untuk berperan serta aktif di dalam mendukung para anggotanya melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Tujuan

APEKSI mempunyai maksud dan tujuan merealisasikan pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjuangkan kepentingan anggota untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan APEKSI

Untuk mencapai maksud dan tujuan, APEKSI akan menjalankan berbagai kegiatan sebagai berikut:

  1. Merepresentasikan pandangan dan kepentingan kota-kota di Indonesia kepada Pemerintah Pusat/nasional serta organisasi dan lembaga lain yang relevan dalam konteks advokasi kebijakan publik dan/atau kebijakan desentralisasi agar sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah;
  2. Melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kota, kualitas pengelolaan dan profesionalisme para pengelola kota dalam menjalankan fungsi dan mendukung kegiatan warganya;
  3. Merupakan pusat pertukaran informasi dan komunikasi sesama anggota, mitra organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga lain yang relevan serta mengembangkan citra positif mengenai peran dari pemerintah kota;
  4. Mengembangkan respon-respon proaktif guna pengembangan isu-isu pengelolaan kota melalui bentuk-bentuk kerjasama daerah yang efektif di tingkat regional maupun nasional serta menjalankan fungsi mediasi dan fasilitator dalam melakukan pertukaran praktik-praktik terbaik antar daerah;
  5. Bekerjasama dengan donor, tenaga ahli dan lembaga lainnya untuk memperkuat kapasitas pemerintah kota melalui kerjasama program, kerjasama sumber daya manusia, pendanaan dan lain-lain yang mendukung efektivitas program kerja APEKSI.

LAMBANG APEKSI

  1. PENGERTIAN
    • Lambang adalah tanda pengenal tetap yang menjadi simbol resmi asosiasi. Lambang terdiri dari:
      • Logo adalah lambang yang mengandung makna tertentu;
      • Bendera adalah lambang asosiasi yang merupakan simbol identitas dan kebanggaan asosiasi.

  2. LOGO ASOSIASI
    1. Didalam Lingkaran:
      • Lingkaran bulat adalah bahwa kota-kota di Indonesia berada di antara ribuan kota yang ada di dunia. Lingkaran bulat melambangkan dunia yang sudah menyatu dan sudah menghilangkan batas daerah dan wilayah. Satu kota berpengaruh terhadap kota-kota lainnya di dunia, karena itu sangat diperlukan kerjasama yang erat antara kota-kota tersebut agar masyarakatnya menjadi sejahtera;
      • Bangunan bertingkat adalah bahwa kota mempunyai ciri terbatasnya sumber daya alam, yaitu lahan, sehingga rumah bertingkat adalah satu-satunya alternatif untuk menampung penduduk yang padat; Langit biru adalah kota yang berwawasan lingkungan dengan program langit biru yaitu udara yang bersih bebas dari polusi;
      • Daratan yang hijau adalah kota yang berwawasan lingkungan yang nyaman karena dilakukannya usaha penghijauan sebagai paru-paru kota;
      • Jalan yang lebar dan bersih adalah kota yang penataannya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang yang dilaksanakan dengan baik dan benar dengan memperhatikan aspek lingkungan kota seperti masalah kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan lain-lain.
    2. DiLuar Lingkaran:
      • Padi 17 butir dan kapas berarti:
        • Kesetiaan kota dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
        • Keberadaan asosiasi untuk melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan lebih meningkat sehingga peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat juga akan lebih cepat tercapai.
      • Ikatan rangkaian padi dan kapas 5 buah berarti:
        • Pancasila sebagai landasan perjuangan kota untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
      • Merah Putih sebagai latar belakang logo berarti:
        • Pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah kota berpegang teguh pada prinsip dan kerangka kerja Negara Kesatuan Republik Indonesia;
        • Warna-warni sebagai sifat dan karakter kota dalam perjuangannya;
        • PMerah berarti berani karena benar;
        • Putih berarti suci dan bersih;
        • Biru berarti setia, damai dan tenang;
        • Hitam berarti teguh pada pendirian, kuat dan kukuh;
        • Hijau berarti subur, sejahtera dan harapan;
        • Kuning berarti memiliki sifat yang agung dan mulia;

  3. BENDERA ASOSIASI
    • Logo asosiasi berada ditengah asosiasi;
    • Bendera berwarna putih bersih memperlihatkan perjuangan kota dengan niat yang baik, tulus dan suci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota;
    • Ukuran bendera adalah 180cm x 90cm

  4. PENYUSUN BENDERA DAN LOGO ASOSIASI
    • Penyusun: Devy Octavian Munir
    • Pengarah: H. Abdul Munir & Amiruddin Noor

Disusun awal Juni 2000 di Jakarta.

REGISTRASI