Bima Arya Sampaikan Lima Poin Penting di Pelatihan Nasional Kerja Sama Pemda

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bersama UCLG ASPAC menggelar Pelatihan Nasional Kerja Sama Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan II secara virtual zoom, Senin (29/3/2021).

Acara yang diikuti puluhan peserta ini dibuka langsung Wali Kota Bogor Bima Arya selaku Ketua Dewan Apeksi.

Bima Arya mengatakan, perubahan itu ada di tangan kepala daerah, tapi dengan banyak catatannya, yakni memaksimalkan beberapa hal yang menjadi kunci.

Dalam konteks ini kerja sama itu penting, bagian kerja sama itu selalu ada di pemerintah kota dan daerah tapi tidak semua bagian kerja sama ini maksimal alias masih banyak sekali kendala.

“Bagian kerja sama ini aktor kunci untuk akselerasi perubahan menjadikan Wali Kota, Bupati, Gubernur sebagai aktor perubahan. Saya garis bawahi ada lima poin kenapa kerja sama internasional itu penting,” katanya.

Poin pertama dalam tataran filosofis, ini membukakan perspektif semua yang mengemban amanah di daerah tentang ideologi pembangunan. Pasalnya, tidak mungkin kepala daerah bicara teknis tentang turunan dari tujuan pembangunan berkelanjutan dan kerja sama internasional tanpa punya pemahaman yang lebih general tentang ideologi pembangunan.

“Filosofis dan posisi kita ada dimana, apakah pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, atau isu-isu lainnya. Kalau ini tidak selesai tidak mungkin bisa diturunkan ke RPJMD,” tegasnya.

Poin kedua, lanjut Bima, yakni sinkronisasi dan akselerasi. Ada rencana global, ada rencana nasional, ada rencana provinsi dan ada RPJMD di tingkat daerah. Ini harus diselaraskan ketika menjalin kerja sama. Kerja sama internasional membuat Pemkot terlatih untuk menyatukan pembangunan lokal, nasional dan global.

“Poin ketiga kita dilatih untuk selalu update dan tahu berita terkini, kalau hanya fokus di tingkat lokal kita akan kudet (kurang update), tapi saat kita menjalin kerja sama kita dipaksa untuk kekinian, melakukan benchmarking dan mengupdate hal-hal baik,” imbuhnya.

Poin empat sifatnya lebih teknis yakni capacity building, ini mulai dari hal yang sifatnya teori sampai implementasi dan poin kelima pentingnya kerja sama ini membangun jejaring yang saling menguatkan, memperluas support sistem, membuka ruang-ruang tidak saja untuk funding tapi ruang-ruang lain untuk menyempurnakan skenario perencanaan.

“Networking ini yang membuat banyak kota tidak tergantung pada APBD, Provinsi, DAU. Bisa berselancar luas dan networking ini jangan dipersempit untuk funding saja, banyak kerja sama kolaborasi yang sifatnya bisa diukur dalam jangka panjang menyebarkan semangat kolaborasi dan sinergi membangun kerja sama yang berkelanjutan, baik itu secara nasional maupun organisasi lainnya,” katanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) United Cities and Local Government Asia-Pasific (UCLG ASPAC) Bernadia Irawati Tjandradewi mengatakan, pelatihan kerja sama ini bagian dari program LOCALISE SDGs yang didanai Uni Eropa. UCLG ASPAC bekerjasama dengan APEKSI dengan melibatkan hampir lebih 40 Pemerintah Daerah dan 16 Pemerintah Provinsi di Indonesia.

“Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas Pemda, karena hampir 70 persen Pemda dan Pemkot mempunyai kerja sama luar negeri baik sister city dan lainnya,” ujar Bernadia.