Kategori: Journey

  Implementasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dinilai belum mampu mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah. Wakil Ketua DPD RI, Yorrys … Selengkapnya11 Rekomendasi APEKSI: Untuk DBH yang Berkeadilan

  APEKSI hadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI pada 25 Mei 2026 membahas dua isu krusial agraria di daerah di Senayan Jakarta. Agenda utama rapat … SelengkapnyaRDPU Evaluasi Implementasi PTSL dan LSD

  Rakerwil V Regional Kalimantan 2026 di Kota Pontianak merupakan wadah untuk mencari solusi bersama atas tantangan fiskal daerah. Kota-kota di Kalimantan menghadapi persoalan serupa, mulai dari rendahnya kemandirian fiskal, … SelengkapnyaFiskal Tangguh Kota Tumbuh

  APEKSI turut hadir dalam Forum Nasional – Indonesia Digital Leap: Akselerasi Ekosistem Data Center, AI & Keamanan Siber untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional, yang diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan … SelengkapnyaIndonesia Digital Leap Menuju Ekonomi 8%

  APEKSI menghadiri Gerakan Migran Aman pada 18 Mei 2026. Pemerintah daerah memegang peranan sebagai benteng pertama perlindungan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di ruang lingkup kota asal, serta turut … SelengkapnyaPerkuat Fondasi Gerakan Migran Aman demi Perlindungan Pekerja Indonesia

  Hasil kajian terbaru APEKSI mengungkap kondisi fiskal kota-kota di Indonesia yang kian mengkhawatirkan, di mana rata-rata rasio belanja pegawai melonjak dari 40,28% pada 2024 menjadi 43,64% di tahun 2025. … SelengkapnyaDilema Anggaran Kota: Terjepit Mandat 30% Belanja Pegawai dan Beban PPPK