Jakarta — APEKSI hadiri UCLG ASPAC: Urban Climate Forum (UCF) 2026 pada 16–17 September 2026 di Jakarta. Forum strategis ini mempertemukan para pemimpin daerah, walikota, pejabat pemerintah nasional, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dari seluruh kawasan Asia-Pasifik untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi krisis iklim global.
Menuju Tata Kelola Perkotaan yang Tangguh dan Rendah Karbon
Mengusung tema “Advancing Urban Transformation through Climate Action and Governance”, forum ini menggarisbawahi urgensi peralihan dari intervensi berbasis proyek parsial menuju pendekatan yang sistemik dan terinstitusi. Dengan pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Asia-Pasifik, kota-kota dituntut untuk mengintegrasikan kebijakan ketahanan iklim ke dalam rencana tata ruang dan anggaran daerah secara jangka panjang.
Isu Strategis dan Fokus Pembahasan
Selama dua hari penyelenggaraan, Urban Climate Forum 2026 memfasilitasi dialog intensif yang terbagi ke dalam beberapa fokus utama, antara lain:
- Mobilitas Perkotaan (Urban Mobility): Transformasi transportasi publik yang ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon di sektor transportasi.
- Transisi Energi (Energy Transition): Peningkatan adopsi energi terbarukan pada infrastruktur publik dan efisiensi energi bangunan perkotaan.
- Manajemen Sampah Padat (Solid Waste Management): Penerapan ekonomi sirkular dan tata kelola limbah terpadu untuk meminimalisasi gas rumah kaca dari TPA.
- Voluntary Local Reviews (VLR): Dorongan bagi pemerintah daerah untuk melaporkan capaian Sustainable Development Goals (SDGs) secara mandiri dan transparan.
- Melokalkan Visi Komunitas ASEAN 2045: Menyelaraskan target regional Asia Tenggara dengan aksi nyata di tingkat lokal (kota dan kabupaten).
Kutipan
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono
“Infrastruktur yang kuat justru jadi fondasi utama buat meningkatkan kualitas SDM, membuka lapangan kerja, dan menghubungkan masyarakat ke berbagai peluang ekonomi. Ketahanan pangan, kemandirian energi, sampai ketersediaan air semuanya butuh dukungan infrastruktur yang saling terintegrasi.”
Wamendagri, Bima Arya
“Kepala daerah diminta untuk mengawal pertumbuhan ekonomi 8 persen, tetapi di sisi yang sama kepala daerah juga harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip sustainable development.”
“Akan sangat baik kalau kita bicara climate change, maka kepala daerah harus memiliki baseline di daerah masing-masing. Silakan para kepala daerah ngintip ke sini dan identifikasi pahlawan-pahlawan lokal masing-masing sehingga perubahan iklim itu bisa didekati dengan semangat kolaboratif.”
Sinergi Pemimpin Daerah
Forum ini juga menjadi panggung kolaborasi bagi sejumlah Wali Kota di Indonesia. Delegasi dari berbagai kota seperti Makassar, Semarang, Bogor, dan Ternate turut hadir membagikan best practices serta komitmen politik mereka.
- Makassar: Menegaskan komitmen dan kesiapan penuh kota untuk mengadopsi ketahanan iklim berbasis komunitas. Makassar memanfaatkan forum ini sebagai ruang strategis untuk memperluas jejaring kolaborasi serta saling bertukar pengetahuan mengenai manajemen lingkungan, ketahanan bencana, dan transportasi berkelanjutan.
- Semarang: Menekankan fokus pada sektor mobilitas perkotaan ramah lingkungan. Ia menyatakan komitmen politiknya untuk menjadikan moda transportasi Trans Semarang murni sebagai layanan publik berbasis mobilitas masyarakat, bukan sekadar orientasi bisnis. Hal ini sejalan dengan misi dekarbonisasi dan pengurangan emisi di sektor transportasi.
- Bogor: Menyampaikan pentingnya mitigasi bertahap (gradual) melalui elektrifikasi transportasi publik untuk menekan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Selain itu, Bogor terus menggenjot penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan hutan kota serta memberikan catatan kritis bahwa aksi iklim tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan butuh integrasi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
- Ternate: Mendorong penguatan tata kelola kota hijau (green city governance). Karena letak geografisnya, komitmen Ternate difokuskan pada kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan perkotaan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan.