Surakarta – APEKSI mendorong pemerintah daerah menghadirkan kegiatan pemerintahan yang tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan inspirasi dan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Lokakarya Keprotokolan APEKSI di Hotel Swiss-Belinn Surakarta, Kamis (3/9/2026), yang turut dihadiri Wali Kota Surakarta Respati Ardianto. Bima menekankan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan anggaran publik harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, serta dirancang dengan prinsip low budget, high impact. “Setiap detik itu adalah momentum untuk memberikan inspirasi dan berdampak,” ujarnya.
Bima juga menekankan pentingnya kreativitas, momentum, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan event pemerintahan. Menurutnya, kegiatan dengan konsep out of the box tidak selalu membutuhkan anggaran besar, sementara protokol memiliki peran strategis sebagai wajah kepala daerah sekaligus warning system bagi pimpinan. Protokol dituntut mampu bekerja secara profesional, tegas, dan humanis, termasuk dalam memastikan pelayanan tamu, tata acara, visual kegiatan, dokumentasi, hingga publikasi berjalan optimal. “Keyword-nya adalah kolaborasi,” tegas Bima, seraya mendorong sinergi antara ASN, perangkat daerah, dan tenaga profesional sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku.
Sementara itu, Wali Kota Surakarta Respati Ardianto menegaskan bahwa profesionalisme keprotokolan merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi dan kepercayaan publik. “Protokol ini menjadi wajahnya kepala daerah,” ujar Respati. Menurutnya, keberhasilan sebuah event harus dapat dilihat dari dampak yang terukur setelah kegiatan berlangsung, bukan hanya dari terlaksananya acara. Dalam kesempatan tersebut, Respati juga memperkenalkan arah pengembangan Surakarta menuju 2030 Wellness City melalui penguatan konsep Jawa Wellness. Kegiatan APEKSI turut dihadiri Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, narasumber, serta peserta dari berbagai pemerintah daerah, menjadi ruang berbagi pengalaman untuk memperkuat keprotokolan sebagai bagian strategis dari komunikasi publik dan citra pemerintahan.