Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Komisi IX DPR RI membahas tenaga honorer atau non ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bersama Asosiasi Pemerintah Daerah pada 24 November 2022 di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Senayan Jakarta.
Walikota Tarakan selaku Ketua Komisariat Wilayah V mewakili APEKSI menyampaikan rekomendasi agar penghapusan tenaga non ASN ditunda sampai Pemilu serentak 2024 selesai.
Materi berupa Rekomendasi dan DIM dapat diakses melalui [Library]
AGENDA & UPDATE