Medan – Membangun kota yang tangguh tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga memerlukan sistem yang kuat, kolaborasi antardaerah, serta kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Semangat tersebut mengemuka dalam Mayors Talk dan Dialog Kota Tangguh, salah satu agenda utama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI di Kota Medan.
Membuka dialog, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan bahwa tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat” lahir dari pengalaman Kota Medan menghadapi banjir besar yang melanda 19 dari 21 kecamatan dan berdampak pada sekitar 85 ribu warga. Menurutnya, kota yang tangguh bukan hanya mampu merespons bencana, tetapi juga memiliki sistem pencegahan yang kuat, ketahanan pangan dan fiskal, serta kemampuan melakukan pemulihan secara cepat setelah bencana.
Memberikan sambutan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan bahwa laju urbanisasi yang terus meningkat menghadirkan tantangan baru bagi kota-kota di Indonesia. Dengan proyeksi sekitar 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan pada 2045, pemerintah kota diharapkan menjadi garda terdepan dalam membangun kota yang sehat, aman, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan manusia. Ia juga mengajak seluruh pemerintah kota mendukung Gerakan Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (GERNAS RANA) sebagai upaya bersama melindungi kelompok rentan di ruang keluarga, sekolah, ruang publik, maupun ruang digital.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, dalam keynote speech bertajuk Penguatan Sistem Pangan dan Pengelolaan Sampah Perkotaan sebagai Fondasi Kota Tangguh, menegaskan bahwa ketahanan pangan dan pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari sistem pembangunan kota. Ia mendorong pemerintah kota membangun sistem pangan berbasis data yang akurat, memperkuat kerja sama antardaerah, menjaga stabilitas harga pangan, mengurangi food waste, serta mengembangkan pembiayaan kolaboratif guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
Diskusi yang berlangsung dalam Mayors Talk kemudian berkembang pada berbagai isu strategis yang dihadapi pemerintah kota. Para wali kota menyampaikan aspirasi mengenai penguatan otonomi daerah, pengelolaan ASN yang lebih adaptif, keadilan fiskal melalui evaluasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil di daerah. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas XVIII APEKSI kepada pemerintah pusat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menegaskan bahwa tantangan pemerintah kota saat ini tidak lagi semata-mata bersifat teknis, melainkan juga membutuhkan penguatan dialog dan political will agar berbagai rekomendasi daerah dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang lebih responsif. Ia mengajak seluruh pemerintah kota mempertajam rekomendasi Rakernas sebagai bagian dari advokasi bersama APEKSI.
Melalui Mayors Talk: Dialog Kota Tangguh, Rakernas XVIII APEKSI diharapkan tidak hanya menjadi ruang berbagi pengalaman antarkota, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang memperkuat kolaborasi pusat dan daerah serta mendukung terwujudnya kota-kota yang semakin tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. (GS)
