Medan – Ketidakpastian geopolitik global, perubahan iklim, penyempitan ruang fiskal, hingga percepatan transformasi digital menjadi tantangan yang kini dihadapi hampir seluruh pemerintah kota di Indonesia. Di tengah kompleksitas tersebut, kota dituntut tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga beradaptasi, berinovasi, dan membangun kolaborasi untuk menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kesadaran atas tantangan tersebut menjadi benang merah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung pada 28 Juni–4 Juli 2026 di Kota Medan. Mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”, Rakernas tahun ini tidak hanya menjadi forum konsolidasi para wali kota, tetapi juga ruang bersama untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan perkotaan melalui enam forum tematik yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kota, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda.
Enam forum tersebut meliputi Forum Kepala Bappeda Kota se-Indonesia (Forum BAKTI), Forum Komunikasi dan Digital (Komdigi), Forum Bisnis dan Investasi, Forum Lingkungan Hidup, Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota, serta Forum Orang Muda yang disebut Youth City Changers (YCC). Masing-masing forum menghasilkan rekomendasi sesuai bidangnya, namun seluruhnya bermuara pada satu tujuan yang sama, yakni menjadi tangguh bersama dalam menghadapi tantangan masa depan.
Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menjelaskan bahwa rekomendasi yang disahkan dalam Sidang Pleno para Wali Kota merupakan hasil proses yang melibatkan banyak pemangku kepentingan selama rangkaian Rakernas.
“Berbagai rekomendasi yang disepakati dalam Sidang Pleno para Wali Kota dilengkapi dengan pokok-pokok pikiran yang lahir dari forum-forum tematik yang berlangsung sejak tanggal 28 Juni hingga 2 Juli di berbagai lokasi di Medan, yang masing-masing dilakukan oleh kepala Bappeda, kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala Dinas Komunikasi dan Digital, kepala dinas yang terkait dengan ketahanan pangan, ketua Tim Penggerak PKK/Dekranasda, hingga kaum muda kreatif kota seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurut Alwis, tantangan yang dihadapi kota saat ini tidak lagi dapat diselesaikan melalui satu pendekatan. Karena itu, Rakernas XVIII APEKSI dirancang sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai perspektif untuk menghasilkan rekomendasi yang saling melengkapi.
“Kota menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, solusinya juga harus dibangun secara bersama-sama. Forum-forum ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi, transformasi digital, investasi, lingkungan hidup, ketahanan pangan, hingga pelibatan generasi muda merupakan satu kesatuan dalam membangun kota yang tangguh,” tambahnya.
Semangat tersebut juga sejalan dengan pandangan Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menegaskan bahwa ketangguhan kota tidak dibangun oleh satu pihak, melainkan melalui semangat berbagi dan saling menguatkan.
“Ketika kelebihan satu kota dibagikan kepada kota lainnya, di situlah APEKSI menjadi rumah bersama. Kita bersuara, tetapi tidak berkeluh kesah. Kita menyampaikan solusi dan memberi masukan bagi pemerintah pusat,” kata Eri.
Memperkuat Fondasi Regulasi dan Tata Kelola Daerah
Fondasi ketangguhan kota dimulai dari regulasi yang mampu memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk bergerak, berinovasi, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Atas dasar itu, Forum Kepala Bappeda Kota se-Indonesia (Forum BAKTI) menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan dan hubungan keuangan pusat dan daerah sebagai agenda strategis, terutama dalam momentum pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Forum diskusi yang berlangsung pada 30 Juni 2026 di Kota Medan tersebut menilai revisi regulasi tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkuat otonomi daerah, memperjelas pembagian kewenangan pemerintahan, serta menciptakan hubungan fiskal yang lebih berkeadilan bagi pemerintah kota.
Sejumlah rekomendasi pun disepakati, antara lain penyesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai kapasitas fiskal daerah, reformulasi Dana Bagi Hasil (DBH) bagi kota pengolah industri, penguatan perlindungan hukum terhadap inovasi daerah, penyempurnaan pengaturan pembagian urusan pemerintahan, hingga penguatan peran pemerintah kota dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Kepala Bapperida Kota Depok, Dadang Wihana, mengatakan bahwa rekomendasi tersebut lahir dari pengalaman nyata pemerintah kota dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan nasional yang sering kali dihadapkan pada kondisi daerah yang sangat beragam.
“Kita tidak sedang meminta perlakuan khusus, tetapi meminta agar kebijakan nasional mampu mengakomodasi keragaman kapasitas daerah. Implementasi Standar Pelayanan Minimal tidak bisa diseragamkan ketika kemampuan fiskal setiap kota berbeda. Momentum revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah harus menjadi kesempatan untuk menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah,” ujarnya.
Pandangan tersebut mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deddy Winarwan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai penyempurnaan kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi.
“Arah kebijakan yang sedang disiapkan antara lain desentralisasi berbasis kinerja, penguatan peran kabupaten dan kota, provinsi sebagai regional integrator, desentralisasi asimetris, serta desain ulang pembagian urusan pemerintahan. Masukan dari pemerintah kota melalui forum ini menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan tersebut,” katanya.
Usulan juga datang dari Agus Herdyana, Kepala Bapperida Kota Cirebon. Menurutnya Pemerintah kota dapat dilibatkan melalui APEKSI dalam penyusunan maupun evaluasi formula KKD ( kapasitas keuangan daerah) dan TKD (transfer ke daerah) sehingga menjadi satu indikator kapasitas fiskal yang terintegrasi dan digunakan secara konsisten oleh seluruh kementerian/lembaga.
Forum BAKTI juga menegaskan bahwa penguatan regulasi bukan sekadar menyelesaikan persoalan administrasi pemerintahan. Regulasi yang adaptif akan menjadi fondasi bagi pemerintah kota untuk memperkuat sektor-sektor pembangunan lainnya, mulai dari transformasi digital, investasi, pengelolaan lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan.
Fondasi inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai rekomendasi sektor strategis pada forum-forum berikutnya sebagai bagian dari upaya bersama membangun kota yang semakin tangguh, adaptif, dan berdaya saing.
Memperkuat Ketangguhan pada Sektor-Sektor Strategis
Fondasi regulasi yang kuat menjadi prasyarat bagi pemerintah kota untuk bergerak lebih adaptif. Namun, ketangguhan kota tidak berhenti pada aspek tata kelola. Kota juga dituntut memiliki kapasitas untuk menjawab perubahan melalui penguatan sektor-sektor strategis, mulai dari transformasi digital hingga investasi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Transformasi Digital untuk Pemerintahan yang Adaptif
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat. Karena itu, Forum Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan bahwa transformasi digital harus dipahami sebagai perubahan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, bukan sekadar digitalisasi layanan.
Forum yang berlangsung dalam bentuk lokakarya pada 1-2 Juli 2026 di Kota Medan ini juga menegaskan pentingnya penguatan koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan integrasi data nasional dan daerah, peningkatan kapasitas keamanan siber, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan standar komunikasi publik nasional, serta penguatan pendampingan teknis bagi pemerintah daerah.
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital, Aris Kurniawan, mengatakan bahwa fase berikutnya transformasi digital tidak lagi diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah, melainkan dari kualitas tata kelola yang dibangun.
“Selama ini kita selalu berkonsentrasi pada layanan dan aplikasi. Lima tahun ke depan, fokus kami adalah memperkuat tata kelola dan manajemen pemerintahan digital melalui pendampingan yang lebih intensif. Karena itu kami menyiapkan Klinik Pemerintah Digital agar pemerintah daerah dapat bertumbuh bersama sesuai tingkat kematangannya,” ujarnya.
Menurut Aris, penguatan kapasitas kelembagaan akan menjadi kunci agar transformasi digital mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data.
Pandangan tersebut diamini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, yang menilai bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun komunikasi publik yang kredibel.
“Di era digital, kecepatan informasi harus diimbangi dengan kepercayaan publik. Data yang baik perlu disampaikan melalui komunikasi yang baik pula. Dengan begitu, kebijakan pemerintah akan lebih mudah dipahami dan memperoleh dukungan masyarakat,” katanya.
Forum juga menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas sumber daya manusia, membangun budaya pemerintahan digital yang kolaboratif, serta memperluas ruang berbagi praktik baik antarkota agar transformasi digital dapat berlangsung lebih merata.
Mendorong Investasi Berkualitas untuk Memperkuat Ekonomi Kota
Transformasi digital yang semakin matang diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif. Namun, daya saing kota pada akhirnya juga ditentukan oleh kemampuannya menghadirkan investasi yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Masih di Kota Medan, pada waktu bersamaan dengan Forum Komdigi, diselenggarakan pula Forum Bisnis dan Investasi. Melalui forum ini, pemerintah kota sepakat bahwa keberhasilan investasi tidak lagi cukup diukur dari besarnya nilai realisasi investasi, melainkan juga dari kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, transfer teknologi, peningkatan daya saing daerah, serta keberlanjutan lingkungan.
Karena itu, forum merekomendasikan penyusunan indikator nasional investasi berkualitas, transformasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi Strategic Investment Office, penyusunan roadmap penguatan Global Value Chain (GVC), penguatan promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah, serta harmonisasi kebijakan investasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Investment & Business Development Expert, Fajar Informanto, menilai paradigma pengembangan investasi perlu bergeser dari sekadar promosi menuju pembangunan ekosistem yang mampu menarik investor secara berkelanjutan.
“Hari ini tugas pemerintah daerah bukan lagi sekadar membuat brosur investasi. Yang jauh lebih penting adalah membangun kota yang layak untuk diinvestasikan. Ketika tata kelola, kepastian hukum, infrastruktur, dan ekosistem bisnisnya baik, investor akan datang dengan sendirinya,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap kota memiliki keunggulan kompetitif yang berbeda sehingga strategi investasi tidak dapat diseragamkan.
“Jangan berlomba menjadi seperti kota lain. Temukan kekuatan masing-masing, bangun identitasnya, lalu hadirkan investasi yang sesuai dengan karakter kota tersebut,” tambahnya.
Semangat saling belajar antarkota juga dirasakan para peserta forum. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh, M. Ichsan, mengatakan forum ini membuka ruang bagi pemerintah kota untuk mempelajari berbagai praktik baik yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik daerah masing-masing.
“Kami memperoleh banyak perspektif baru mengenai bagaimana daerah membangun iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Pengalaman kota lain menjadi inspirasi untuk terus memperkuat pelayanan investasi di daerah,” ungkapnya.
Melalui forum ini, APEKSI menegaskan bahwa investasi bukan sekadar upaya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi instrumen untuk memperkuat daya tahan kota, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat, pada akhirnya, perlu berjalan beriringan dengan kualitas lingkungan hidup. Kota yang kompetitif bukan hanya mampu menarik investasi, tetapi juga memastikan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan ruang hidup yang sehat bagi warganya.
Membangun Ketangguhan melalui Lingkungan Hidup dan Sistem Pangan
Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi hanya akan memberikan manfaat jangka panjang apabila ditopang oleh lingkungan yang sehat dan sistem pangan yang tangguh. Karena itu, Forum Lingkungan Hidup dan Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota 2026 menempatkan keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kota. Forum Lingkungan Hidup diselenggarakan pada 30 Juni 2026, sedangkan Forum Pangan pada 29 Juni 2026. Keduanya berlangsung di Kota Medan dalam rangkaian Rakernas XVIII APEKSI.
Lingkungan Hidup sebagai Investasi Masa Depan Kota
Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, frekuensi bencana hidrometeorologi, dan persoalan persampahan yang semakin kompleks, pemerintah kota sepakat bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan sektoral semata. Lingkungan yang terjaga menjadi prasyarat bagi ketahanan kota sekaligus kualitas hidup masyarakat.
Forum Lingkungan Hidup menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup berbasis kinerja dengan skema multiyears, fasilitasi investasi pengelolaan sampah melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penyusunan standar nasional bangunan hijau, integrasi kebijakan penurunan emisi sektor transportasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, serta penguatan pendampingan teknis bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan berbasis data.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengingatkan bahwa isu lingkungan hidup tidak lagi dapat dipandang sebagai agenda pelengkap pembangunan.
“Lingkungan hidup bukan lagi sekadar urusan kebersihan. Hari ini ia menentukan kesehatan masyarakat, daya saing kota, bahkan ketahanan kita menghadapi berbagai krisis. Karena itu, komitmen yang lahir dari forum ini harus diterjemahkan menjadi aksi nyata di daerah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim sekaligus Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menekankan bahwa kota-kota Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda sehingga solusi lingkungan juga harus dibangun melalui kolaborasi dan saling belajar.
“Ketangguhan bukan berarti tidak pernah menghadapi bencana. Ketangguhan adalah kemampuan untuk bangkit, belajar, mengurangi risiko, dan memperkuat kolaborasi agar masyarakat semakin siap menghadapi tantangan di masa depan,” katanya.
Perspektif tersebut juga diperkuat oleh pengalaman pemerintah kota di wilayah kepulauan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Musli Mohamad, menilai forum ini menjadi ruang penting untuk menyuarakan kebutuhan daerah yang memiliki karakteristik geografis berbeda.
“Pengelolaan sampah di kota kepulauan tentu memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, kami berharap kebijakan nasional juga memberikan ruang bagi daerah untuk menghadirkan solusi yang sesuai dengan kondisi geografis, kapasitas fiskal, dan kemampuan masing-masing kota,” ujarnya.
Forum juga menegaskan pentingnya memperluas kerja sama antarpemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat agar pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan bersama menuju kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Ketahanan Pangan Dimulai dari Kota
Selain lingkungan hidup, ketahanan pangan menjadi isu strategis yang semakin mengemuka seiring meningkatnya urbanisasi, perubahan iklim, serta dinamika rantai pasok pangan nasional. Meski selama ini lebih dikenal sebagai pusat konsumsi, kota dinilai memiliki peran penting dalam membangun sistem pangan yang tangguh melalui inovasi, kolaborasi, dan tata kelola yang lebih baik.
Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota 2026 merekomendasikan penguatan sistem pangan perkotaan melalui peningkatan produksi pangan berbasis inovasi dan teknologi, penguatan kerja sama antardaerah, distribusi dan logistik yang lebih efisien, penyediaan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau, pengurangan susut dan sisa pangan melalui pendekatan ekonomi sirkular, penguatan tata kelola dan pendanaan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah, pemanfaatan data dan teknologi, kolaborasi multipihak, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai pemerintah kota memiliki posisi yang semakin strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kota tidak boleh hanya menjadi konsumen pangan. Kota harus menjadi pelopor inovasi, membangun jejaring antardaerah, memperkuat distribusi, dan menghadirkan berbagai solusi agar masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang berkualitas,” ujarnya.
Menurut Bima, forum ini menunjukkan bahwa tantangan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas wilayah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing kota.
Pandangan tersebut mendapat sambutan positif dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, yang merasakan langsung manfaat forum sebagai ruang bertukar pengalaman antarwilayah.
“Forum ini merangkum berbagai kepentingan pemerintah kota, termasuk daerah kepulauan seperti Tual. Kami bisa belajar dari pengalaman kota lain sekaligus menyampaikan tantangan yang kami hadapi agar menjadi bagian dari rekomendasi bersama,” ungkapnya.
Perspektif tersebut juga diperkuat melalui praktik baik yang telah dijalankan Pemerintah Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menjelaskan bahwa persoalan pangan di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi, tetapi juga pemanfaatan pangan secara lebih efektif melalui kolaborasi berbagai pihak.
Melalui inovasi Food Sharing dan pemanfaatan teknologi digital, Kota Surakarta membangun ekosistem pangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan pangan, mengurangi food waste, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Respati.
Berbagai rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mengenai kemampuan kota membangun sistem yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah. Tak salah bila tahun ini untuk pertama kalinya isu ketahanan pangan dibahas secara khusus dalam rangkaian acara Rakernas, berkolaborasi dengan Rikolto.
Seluruh agenda tersebut pada akhirnya bermuara pada satu hal: pembangunan kota hanya akan berhasil apabila melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi. Karena itu, Rakernas XVIII APEKSI juga memberikan ruang kepada generasi muda untuk tidak sekadar menjadi penerima manfaat pembangunan, melainkan ikut merancang, menggerakkan, dan menghadirkan perubahan bagi kotanya.
Menguatkan Kolaborasi, Menghadirkan Orang Muda sebagai Mitra Pembangunan
Regulasi yang adaptif, pemerintahan yang semakin digital, investasi yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari, dan sistem pangan yang tangguh pada akhirnya hanya akan bermakna apabila dijalankan melalui kolaborasi. Karena itu, Rakernas XVIII APEKSI tidak hanya menghadirkan ruang diskusi bagi para kepala daerah dan perangkat pemerintah, tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk ikut merancang masa depan kota melalui Youth City Changers (YCC).
Berbeda dengan forum-forum lainnya yang berfokus pada kebijakan sektoral, YCC menempatkan orang muda sebagai mitra pembangunan yang membawa gagasan, energi, dan perspektif baru dalam menjawab berbagai tantangan perkotaan.Melalui forum yang berlangsung pada 28-30 Juni 2026 di Kota Medan tersebut, para peserta merekomendasikan penguatan partisipasi bermakna orang muda dalam pembangunan daerah melalui pelibatan minimal 20 persen pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum konsultasi publik, optimalisasi aset pemerintah daerah yang belum termanfaatkan sebagai ruang aktivitas dan inovasi anak muda, serta pelibatan generasi muda dalam perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi ruang publik.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengapresiasi perkembangan Youth City Changers yang dinilainya semakin matang dari tahun ke tahun. Menurutnya, orang muda tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai penerus estafet kepemimpinan, melainkan telah menjadi bagian dari solusi pembangunan kota hari ini.
“Saya ingin mengapresiasi APEKSI karena Youth City Changers hari ini jauh lebih baik dibanding lima tahun lalu. Mereka bukan pemimpin masa depan, tetapi pemimpin masa kini. Libatkan mereka dalam mendesain tata kota, menyusun kebijakan, dan menghadirkan solusi bagi kotanya,” ujar Bima.
Bagi para peserta, YCC juga menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa ketangguhan kota dapat lahir dari beragam perspektif, termasuk budaya lokal dan pengalaman hidup masyarakat.
Delegasi Kota Kendari, Gaharu Intra Bijani, misalnya, mengangkat filosofi Wekoila dari budaya Tolaki melalui karya cosplay yang ditampilkannya. Baginya, nilai-nilai keberanian, kepemimpinan, dan gotong royong yang terkandung dalam budaya tersebut relevan untuk menggambarkan kota yang tangguh.
“Saya ingin menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki ruang untuk memimpin dan menjadi bagian dari solusi. Ketangguhan kota lahir ketika setiap orang diberi kesempatan untuk berkontribusi sesuai kapasitasnya,” ujarnya.
Perspektif serupa disampaikan I Gede Sakha Ari Wibawa, delegasi Kota Denpasar yang mengangkat karakter Rangda sebagai simbol kemampuan bangkit menghadapi berbagai tantangan.
“Bagi saya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah mengalami krisis, tetapi kemampuan untuk terus beradaptasi, menjaga keseimbangan, dan bangkit setelah menghadapi berbagai persoalan. Nilai itu yang ingin saya hadirkan melalui the spirit of Rangda,” tuturnya.
Beragam gagasan yang lahir dari YCC memperlihatkan bahwa generasi muda tidak hanya hadir sebagai peserta forum, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi, inovasi, dan perubahan di kota masing-masing.
Dari Komitmen Menjadi Aksi
Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa berbagai rekomendasi yang disusun bukan dimaksudkan sebagai daftar keluhan daerah. Sebaliknya, seluruh masukan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kota dalam memastikan berbagai program strategis nasional dapat berjalan lebih efektif di lapangan.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas juga mengajak seluruh pemerintah kota untuk memastikan berbagai rekomendasi yang telah disusun tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata.
“Jangan sampai semua yang kita rumuskan hanya menjadi wacana. Dari komitmen mari kita masuk ke dalam aksi yang bisa kita implementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi kota-kota kita,” ujarnya.
Senada dengan itu, Bima Arya mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah kota akan terus berkembang. Karena itu, modal terbesar yang dimiliki APEKSI bukan hanya pengalaman para kepala daerah, tetapi juga tradisi kolaborasi yang telah terbangun selama ini.
“Kami bangga melihat kepala daerah yang memilih berpeluh daripada mengeluh. Tangguh tidak bisa sendiri. Tangguh itu karena terampil berkolaborasi dan berkokreasi dengan berbagai pihak. Yang membedakan APEKSI adalah semangat guyub, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi itu harus terus dijaga karena di sanalah kekuatan kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks,” katanya.
Ia juga menyatakan bahwa Kemendagri siap memfasilitasi berbagai masukan dan kesepakatan dari sidang-sidang pleno, ataupun seluruh input yang dihasilkan forum-forum selama Rakernas XVIII APEKSI.
Melalui enam forum tematik tersebut, Rakernas XVIII APEKSI menegaskan bahwa membangun kota tangguh tidak dapat dilakukan melalui satu kebijakan atau satu sektor saja. Ketangguhan lahir ketika regulasi memberikan ruang bagi inovasi, sektor-sektor strategis diperkuat, dan seluruh pemangku kepentingan berjalan bersama dalam semangat kolaborasi.
Dari Medan, kota-kota di Indonesia tidak hanya membawa pulang serangkaian rekomendasi, tetapi juga komitmen untuk saling belajar, saling menguatkan, dan terus menghadirkan inovasi bagi masyarakat. Sebab, kota yang tangguh bukanlah kota yang mampu menghadapi tantangan sendirian, melainkan kota yang tumbuh bersama, berbagi pengalaman, dan bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaulat.
Narahubung
Devy Munir, Manager Komunikasi Strategis APEKSI
Email: info@apeksi.id
Website: apeksi.id
Microsite: apeksi.id/rakernas2026