Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Komisi IX DPR RI membahas tenaga honorer atau non ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bersama Asosiasi Pemerintah Daerah pada … SelengkapnyaRekomendasi APEKSI: Tunda Penghapusan Tenaga Non ASN
Direktorat APEKSI menerima kunjungan Delegasi Finlandia yang difasilitasi Kedutaan Finlandia Untuk Indonesia di Jakarta pada 22 November 2022. Kegiatan berupa paparan dan diskusi terkait smart city. Direktur Eksekutif … SelengkapnyaKunjungan Delegasi Finlandia Bahas Smart City
Salah satu kewenangan KPK dalam bidang penindakan adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui pengelolaan dan pemanfaatan barang rampasan … SelengkapnyaBincang Sore: Ngobrolin Barang Rampasan KPK
City Tolerance in Indonesia: Role of Municipalities to Ensure Freedom of Religion and Beliefs disampaikan Direktur Eksekutif pada 30 September 2022 pukul 09.30 WIB dalam AICHR FORUM ON FREEDOM … SelengkapnyaWebinar AICHR FORUM
APEKSI sebagai pembicara dalam kegiatan ASEAN Smart Cities Congress 2022 yang disampaikan Direktur Eksekutif APEKSI dalam rangkaian Smart Nation Expo 2022 yang diselenggarakan AMB Tarsus Malaysia yang didukung oleh … SelengkapnyaASEAN Smart Cities Congress & Smart Nation Expo 2022
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dan sejumlah kepala daerah bersepakat untuk membentuk tim kecil untuk menangani masalah tenaga honorer. Tim kecil ini … SelengkapnyaBentuk Tim Khusus Tangani Tenaga Honorer
UI GreenCityMetric merupakan pemeringkatan Kabupaten/Kota di Indonesia dalam bidang keberlanjutan yang diprakarsai oleh UI GreenMetric. Terdapat 6 kategori penilaian dalam UI GreenCityMetric yaitu Perencanaan Tata Ruang dan Infrastruktur, Energi … SelengkapnyaPengumuman dan Pemberian Anugerah UI GREENCITYMETRIC RANKINGS 2022
