Jakarta — APEKSI mendorong agar agenda transisi energi di tingkat perkotaan tidak berhenti sebatas pada penyusunan kajian dan peningkatan kapasitas, namun diwujudkan melalui implementasi yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Lokakarya Bersama Program Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)-GIZ bertajuk Evaluasi 2026 dan Rencana Operasional 2027, pada 4 November 2026 di JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut, APEKSI diwakili oleh Teguh dan Radite. Lokakarya mempertemukan kementerian/lembaga, pemerintah kota, lembaga pembiayaan, serta mitra pembangunan untuk mengevaluasi pelaksanaan program energi sepanjang 2026 sekaligus membangun sinergi dan menyusun rencana operasional tahun 2027.
Forum ini merupakan bagian dari kerja sama teknis Indonesia dan Jerman dalam mendukung transisi energi berkelanjutan dan pencapaian target Net Zero Emissions. Sejumlah inisiatif dibahas, termasuk Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI), Carbon2Price, dan pembiayaan energi berkelanjutan.
Dalam sesi diskusi, Teguh menyampaikan bahwa program SETI memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan pemerintah kota, terutama dalam mendorong efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengembangan bangunan gedung hijau.
“Dari perspektif APEKSI, kami melihat bahwa kegiatan SETI ini sangat relevan dengan kebutuhan pemerintah kota. Khususnya dalam mendorong efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan bangunan gedung hijau,” ujar Teguh.
Meski demikian, ia menyoroti tantangan dalam menerjemahkan hasil kajian dan peningkatan kapasitas menjadi implementasi nyata di daerah. Menurutnya, perbedaan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kemampuan anggaran antarkota perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan program.
Teguh juga menekankan pentingnya pembelajaran dari pelaksanaan program SETI di Kota Batam dan Surabaya agar dapat direplikasi di kota-kota lain dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah.
“Kami berharap kegiatan SETI ke depan dapat semakin mendorong implementasi nyata dan keberlanjutan program transisi energi di tingkat pemerintah kota,” tambahnya.
Masukan tersebut mendapat respons positif dari pihak GIZ. Dalam tanggapannya, GIZ menyampaikan bahwa APEKSI merupakan kanal penting untuk memperluas pembelajaran dan praktik baik dari Batam dan Surabaya ke kota-kota lain melalui koordinasi, advokasi, dan pengarusutamaan agenda transisi energi. GIZ juga menyampaikan rencana perluasan program SETI ke enam kota tambahan di luar Batam dan Surabaya, yang telah masuk dalam proposal program.
Selain mendorong implementasi program, keterhubungan antara hasil kajian dan kebijakan daerah juga menjadi perhatian APEKSI. Radite menyoroti pentingnya penyampaian laporan akhir hasil studi yang telah dilaksanakan agar dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan dan pedoman teknis. Dalam diskusi, pihak GIZ mengonfirmasi bahwa laporan tersebut telah diselesaikan dan akan disampaikan setelah penyempurnaan akhir.
Pembiayaan dan Kolaborasi Menjadi Kunci
Selain aspek implementasi dan kebijakan, lokakarya juga membahas pentingnya kesiapan proyek serta akses pembiayaan untuk mendukung transisi energi di tingkat daerah. Sejumlah peserta menyoroti perlunya pengembangan project pipeline, studi kelayakan, dan instrumen pembiayaan inovatif agar inisiatif energi bersih dapat direalisasikan.
Peluang kolaborasi dengan lembaga pembiayaan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), turut menjadi bagian dari pembahasan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah daerah menyiapkan proyek yang layak secara teknis maupun finansial.
Beberapa potensi implementasi di perkotaan antara lain pemanfaatan PLTS atap pada gedung pemerintah, peningkatan efisiensi energi bangunan, modernisasi penerangan jalan umum, serta pemanfaatan energi terbarukan pada fasilitas pelayanan publik.
Bagi APEKSI, berbagai agenda tersebut membuka peluang untuk memperkuat peran organisasi sebagai penghubung antara kebutuhan pemerintah kota dengan dukungan pemerintah pusat, mitra pembangunan, lembaga pembiayaan, dan sektor swasta.
Ke depan, inventarisasi kebutuhan dan kesiapan kota anggota dapat menjadi langkah awal untuk memperluas implementasi program transisi energi. Dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah, praktik baik dari kota percontohan diharapkan dapat dikembangkan menjadi model yang lebih luas dan berkelanjutan.
Radite Ranggi Ananta
APEKSInternship #9