Muncul anggapan ada dimensi politik dalam kebijakan terbaru pemerintah terkait honorer. Untuk mencegah hal itu, rekrutmen honorer ataupun tenaga alih daya gunamenggantikan honorer, harus tetap kedepankan sistem merit.
JAKARTA, KOMPAS – Kebijakan terbaru pemerintah soal tenaga honorer dikhawatirkan ditunggangi kepentingan politik untuk pemenangan Pemilu 2024. Untuk mencegah hal itu, sistem perekrutan harus ketat dan transparan. Begitu pula dalam perekrutan tenaga alih daya oleh pemerintah daerah sebagai ganti ketiadaan honorer.
Simak lengkapnya di Kompas.id