Sesi Paralel SAC 2026 Dorong Inovasi Daerah untuk Percepatan SDGs, Desalinasi Air Bersih, hingga Layanan Kesehatan Terpencil

 

Inovasi daerah menjadi kunci penting dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Tajuk tersebut mengemuka dalam Sesi Paralel 3 SDGs Annual Conference (SAC) 2026 “Inovasi Daerah untuk Percepatan Pencapaian SDGs” yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (19/11/2026), di Ruang BSM, Gedung Bappenas, Jakarta.

 

Sesi tersebut mempertemukan antara gagasan pemerintah dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil dalam membahas bagaimana inovasi dapat menjawab kesenjangan pembangunan antarwilayah. Diskusi menghadirkan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas Ika Retna Wulandary, Prof. Dr. Diana Nur Afifah dari SDGs Center Universitas Diponegoro (UNDIP), serta pemaparan praktik kontribusi Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE).

 

Dalam pengantarnya, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, menyampaikan bahwa meskipun Indonesia telah mencatatkan berbagai kemajuan dalam satu dekade pelaksanaan SDGs, tantangan pemerataan pembangunan masih menjadi PR besar. Berdasarkan data yang dipaparkan, sebanyak 62,7 persen indikator SDGs Indonesia telah tercapai atau menunjukkan kemajuan. Namun, kesenjangan antarwilayah masih terlihat, salah satunya melalui rentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarprovinsi yang melebihi 30 poin.

 

 

Menurut Medrilzam, SDGs pada dasarnya merupakan agenda kewilayahan. Sekitar 65 persen target SDGs berkaitan langsung dengan kewenangan pemerintah daerah, mencakup pelayanan publik, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, lingkungan, hingga penguatan ekonomi lokal. Karena itu, percepatan pencapaian SDGs tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan target pembangunan nasional menjadi kebijakan dan program yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

 

Ia menekankan bahwa inovasi daerah perlu diarahkan untuk menghasilkan solusi kontekstual, memperluas layanan yang inklusif, meningkatkan efisiensi melalui kolaborasi, serta mempercepat replikasi praktik baik antardaerah. Ukuran keberhasilan inovasi bukan terletak pada banyaknya gagasan yang dihasilkan, melainkan pada manfaat nyata bagi masyarakat dan kontribusinya terhadap kemajuan indikator SDGs.

 

Lebih lanjut, Bappenas memperkuat perannya sebagai orkestrator pelokalan SDGs melalui tiga agenda utama, yakni sinkronisasi perencanaan pembangunan, replikasi inovasi daerah, dan orkestrasi kemitraan multipihak. Integrasi indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD dan sistem penganggaran daerah, menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa agenda pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan secara konkret.

 

SDG’s dalam Perspektif Akademik

 

Perspektif ilmiah disampaikan oleh Prof. Dr. Diana Nur Afifah dari SDGs Center Universitas Diponegoro melalui materi “Dari Kampus ke Daerah: Strategi SDGs Center dalam Membangun Ekosistem Implementasi SDGs”. Ia menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun kebijakan pembangunan berbasis data dan kajian ilmiah.

 

Dalam praktiknya, SDGs Center UNDIP mengembangkan pola kemitraan dengan pemerintah daerah melalui tiga tahapan. Pertama, merumuskan kebutuhan bersama dengan Bappeda dan organisasi perangkat daerah (OPD). Kedua, menganalisis dan memvalidasi data melalui kerja kolaboratif antara akademisi, OPD, mitra nonpemerintah, dan komunitas. Ketiga, mendampingi pemanfaatan hasil kajian sebagai dasar penyusunan alternatif program, indikator hasil, serta evaluasi pembangunan.

 

Salah satu contoh konkret adalah kajian sinkronisasi RPJMD dan Rencana Aksi Daerah SDGs bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, UCLG ASPAC, dan Tanoto Foundation. Kajian tersebut menemukan bahwa prioritas pembangunan pada aspek kemiskinan, pendidikan, dan ekonomi relatif telah selaras. Namun, integrasi data serta pengukuran hasil lintas OPD masih perlu diperkuat. Salah satu rekomendasinya adalah menghubungkan program bantuan sosial dengan intervensi pendidikan di wilayah prioritas, termasuk memantau jumlah anak tidak sekolah dan transisi pendidikan dari SMP ke SMA.

 

Selain penguatan kebijakan, kolaborasi UNDIP juga menghasilkan inovasi teknologi untuk menjawab persoalan akses air bersih di wilayah pesisir. Melalui kemitraan riset dengan Australian National University melalui program KONEKSI, UNDIP mengembangkan teknologi desalinasi air laut bertenaga surya di Teluk Awur, Jepara.

 

Program tersebut menunjukkan perkembangan penerima manfaat dari 363 kepala keluarga pada 2024 menjadi 725 kepala keluarga pada 2026. Berdasarkan kajian Social Return on Investment (SROI) periode Mei 2024-Agustus 2026, program ini mencatat rasio SROI sebesar 2,73 pada skenario dasar. Namun, valuasi infrastruktur menyumbang 91,19 persen dari total nilai manfaat, sehingga rasio SROI menjadi 0,24 apabila komponen tersebut dikeluarkan. Temuan ini memperlihatkan pentingnya evaluasi yang memperhitungkan komponen manfaat secara transparan dalam menilai keberlanjutan dan peluang replikasi suatu inovasi.

 

Implementasi teknologi desalinasi UNDIP juga telah berkembang di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan materi yang dipaparkan, terdapat 11 titik operasi yang dilaporkan pada 24 Oktober 2026, termasuk di Teluk Awur, Banjarsari Sayung, dan Rusunawa Slamaran Kota Pekalongan. Pada lokasi Rusunawa Slamaran, instalasi tersebut memiliki kapasitas pengolahan 4.000 liter air per hari dengan pengelolaan oleh pihak rusunawa dan pendampingan teknis dari UNDIP.

 

Kolaborasi Kemanusiaan untuk Memperluas Akses Kesehatan

 

Perspektif berikutnya datang dari Yayasan Dokter Peduli atau doctorSHARE yang mengangkat tema “Reaching the Unreachable; Leveraging the Impact, Serving the Vulnerable”. Materi ini menyoroti kesenjangan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kawasan hutan, serta komunitas adat terpencil.

 

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan fasilitas kesehatan. Dalam materi yang disampaikan, sebanyak 2.652 Puskesmas di wilayah terpencil dan sangat terpencil menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan. Namun, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut memiliki keterbatasan kapasitas untuk menangani tindakan medis darurat, seperti persalinan melalui operasi sesar, operasi laparotomi darurat, dan penanganan patah tulang terbuka.

 

Keterbatasan infrastruktur, tenaga kesehatan, biaya logistik, jarak, serta waktu tempuh menuju rumah sakit rujukan menyebabkan sebagian masyarakat sulit memperoleh pelayanan medis yang dibutuhkan dalam kondisi darurat. Materi tersebut juga menunjukkan bahwa angka kematian ibu secara nasional berada pada 144 per 100.000 kelahiran hidup, dengan kesenjangan antara kawasan Jawa-Bali sebesar 114 dan Indonesia Timur sebesar 317 per 100.000 kelahiran hidup.

 

Sejak berdiri pada 2009, doctorSHARE mengembangkan pendekatan pelayanan kesehatan yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hingga 2025, program-programnya telah menjangkau sekitar 500.000 penerima manfaat di berbagai wilayah terpencil Indonesia.

 

Dalam periode 2009-2025, organisasi ini mencatat sebanyak 340.882 pasien telah mendapatkan pelayanan kesehatan dan 78.203 orang mengikuti kegiatan promosi kesehatan. Selain itu, terdapat 9.012 pelayanan pemeriksaan kehamilan melalui ANC dan USG, 14.432 tindakan operasi pada periode 2013-2025, serta 1.165 operasi katarak. Sebanyak 70 persen penerima manfaat program jangka panjang merupakan perempuan dan anak-anak.

 

Untuk memperkuat keberlanjutan layanan, doctorSHARE juga menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, serta organisasi kemanusiaan. Beberapa strategi yang dikembangkan meliputi penguatan kapasitas tenaga kesehatan lokal, pemanfaatan telemedicine dan telekonsultasi, pengembangan rumah sakit apung dan layanan dokter terbang, serta penguatan pembiayaan melalui skema kemitraan dan filantropi.

 

Materi tersebut memperlihatkan bahwa pencapaian SDGs, khususnya tujuan ketiga tentang kehidupan sehat dan sejahtera, membutuhkan kontribusi berbagai aktor di luar pemerintah. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan sektor filantropi dapat menjadi salah satu pendekatan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum memperoleh layanan dasar secara memadai.

 

Memperkuat Inovasi yang Berdampak dan Direplikasi

 

Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandary, dalam pemaparan pengantar sesi turut menekankan pentingnya pelokalan SDGs untuk menjawab kesenjangan capaian pembangunan antarwilayah. Setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan kapasitas yang berbeda sehingga pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan.

 

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah perlu mengembangkan inovasi berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal, sekaligus memperkuat integrasi SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi bagian penting untuk memperluas kapasitas daerah dalam menghasilkan solusi pembangunan.

 

Melalui sesi ini, terdapat satu pesan penting bagi pemerintah daerah bahwa inovasi pembangunan berkelanjutan perlu dibangun melalui kolaborasi yang nyata, didukung data, memiliki indikator hasil yang terukur, serta mempertimbangkan keberlanjutan pembiayaannya. Pengalaman UNDIP dalam pengembangan teknologi desalinasi dan doctorSHARE dalam memperluas akses kesehatan menjadi contoh bahwa solusi pembangunan dapat lahir dari kemitraan lintas sektor.

 

Berbagai praktik tersebut, bagi pemerintah kota, dapat menjadi referensi dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam mengintegrasikan target SDGs dengan kebutuhan masyarakat. Peran perguruan tinggi dapat diperluas untuk mendukung kajian dan evaluasi program, sementara organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha dapat menjadi mitra dalam penyediaan layanan serta mobilisasi sumber daya.

 

Radite Ranggi Ananta

APEKSInternship #9