KBRN, Bogor : Dana kelurahan yang dikucurkan pemerintah pusat rupanya sangat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah (Pemda).
Namun, sejak 2021 pemerintah memutuskan untuk tidak lagi mengalokasikan dana kelurahan secara khusus dalam APBN 2021, seperti yang dialokasikan melalui APBN 2020 dalam Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.
Isu ini menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Diskusi Kompas Collaboration Forum-City Leaders Community APEKSInergi #2 dengan tema ‘Penguatan Politik Anggaran Untuk Pembangunan Kota’ yang digelar di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (10/6/2022).
Diskusi itu dihadiri langsung Wali Kota Bogor, yang juga Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti, peneliti Litbang Kompas Mahatma Chrysna dan Wakil Redaktur Pelaksana Kompas, Haryo Damardono.
Lengkapnya di rri.co.id