Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Berketahanan Iklim merupakan salah satu strategi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga berkomitmen dalam mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menyasar implementasi kebijakan rendah karbon di tingkat kota, seperti pada target 11.6 “Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota”, serta target 13 “Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya”.
Upaya akselerasi pengembangan kebijakan rendah karbon dan berketahanan iklim diperlukan dengan mempertimbangan keberlanjutan aksi-aksi yang telah direncanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Percepatan ini bisa diupayakan antara lain dengan memberikan perhatian yang lebih mendalam pada pengembangan aspek Fisik dan Tata kelola secara berkesinambungan dan seimbang. Pengembangan infrastruktur sebaiknya diimbangi dengan perbaikan tata kelola, antara lain pengaturan kelembagaan dan regulasi, kapasitas dan keterlibatan pemangku kepentingan, serta didukung dengan pembiayaan dan pendanaan yang berkelanjutan. Penyusunan kebijakan yang tepat tentunya menjadi kunci, yaitu disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kota. Penguatan ini dibutuhkan khususnya pada isu-isu prioritas perkotaan, antara lain pada sektor pengelolaan sampah dan mobilitas/transportasi perkotaan.
Pemerintah Jerman mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim, melalui sejumlah proyek kerjasama yang diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, antara lain: Emissions Reduction in Cities through Improved Waste Management (ERiC DKTI); Urban Act; C40 Financing Facility (CFF); Implementation of the Sustainable Urban Transport Programme Indonesia (SUTRI NAMA); dan Reduce, Reuse, Recycle to Protect Marine Environment and Coral Reefs (3RproMar). Rangkaian kegiatan kerjasama ini tidak hanya menyasar pengembangan kebijakan di tingkat pusat, namun juga memperkuat kapasitas di tingkat daerah.
APEKSI dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH menyelenggarakan Knowledge Management Forum 2023: Penguatan Aspek Tata Kelola untuk Mendukung Pembiayaan yang Berkelanjutan Menuju Perkotaan Rendah Karbon dan Tangguh Iklim pada 17-18 Oktober 2023 di Jakarta.
Tujuan dan Keluaran
Tujuan dari pelaksanaan KMF 2023 ini antara lain:
- Berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pengembangan aspek tata kelola untuk mengupayakan keberlanjutan pembiayaan dalam mengembangkan kota yang rendah karbon dan tangguh iklim;
- Membangun jejaring yang lebih luas dan beragam dengan pemangku kepentingan terkait, baik antar institusi pemerintah, maupun dengan aktor non pemerintah, seperti kalangan dunia usaha, sektor informal, akademisi, media, komunitas lokal, dan praktisi;
- Mendiskusikan permasalahan dan alternatif solusi untuk mengupayakan perbaikan aspek tata kelola dalam perencanaan dan implementasi kebijakan perubahan iklim di kota;
- Mengajak Pemerintah Kota untuk memikirkan prioritas aksi strategis untuk mendukung perbaikan tata kelola dalam kerangka kebijakan perubahan iklim di kota;
- Menyiapkan bahan rekomendasi sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat, untuk disampaikan pada dialog nasional selanjutnya. Dalam hal ini, rekomendasi dari KMF 2023 diharapkan dapat menjadi masukan bagi diskusi sektoral di dalam NUF Kedua.
Keluaran yang diharapkan diperoleh dari KMF 2023 ini adalah sebagai berikut:
- Timbulnya kepedulian dan meningkatnya pemahaman terkait aspek tata kelola, khususnya untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan perubahan iklim di kota;
- Terbangunnya jejaring kota rendah karbon dan berketahanan iklim yang lebih luas, dengan karakteristik yang beragam, baik antar kota Pokja Perubahan Iklim APEKSI, maupun dengan kota-kota percontohan proyek kerjasama yang diimplementasikan oleh GIZ, untuk mengupayakan keberlanjutan pertukaran pengetahuan dan pengalaman;
- Terbukanya peluang kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang lebih luas untuk akselerasi pengembangan kebijakan perubahan iklim di kota;
- Terbentuknya gagasan dan pemikiran bersama mengenai aksi strategis dan prioritas untuk mendukung perbaikan tata kelola dalam mengupayakan keberlanjutan pembiayaan dalam mengembangkan kebijakan perubahan iklim di kota.
- Tersusunnya rekomendasi APEKSI tentang akselerasi kebijakan perubahan iklim di kota, khususnya untuk menitikberatkan pentingnya pengembangan aspek tata kelola untuk mendukung pembiayaan berlanjutan.
Dokumen
Dokumen atau materi digital terkait kegiatan ini melalui [eLibrary]
Agenda
Registrasi
Apabila form registrasi tidak terlihat, dapat gunakan link [Registrasi]
Konfirmasi Registrasi