Pandemi Covid-19 dan bencana memberikan dampak cukup berarti penyandang disabilitas. Situasi ini telah memperdalam ketidaksetaraan dan eksklusi yang sudah ada sebelumnya. Akses terhadap informasi, perlindungan sosial dan perawatan kesehatan masih dirasakan keterbatasannya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengarusutamakan inklusi disabilitas ke dalam tanggap pandemi dan bencana. Mereka harus memastikan bahwa hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas dilindungi.
Pemerintah di tingkat nasional dan daerah, harus mengambil pendekatan terpadu untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak tertinggal dalam pandemi Covid-19 dan tanggap bencana serta pemulihan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas aspek-aspek penting dari penekanan kasus, perawatan kesehatan, layanan sosial, pembangunan ekonomi, investasi publik, dan lain-lain. Pemerintah daerah sebagai garis depan manajemen dan pemulihan krisis memiliki peran kunci dalam memberikan tanggapan kebijakan sosial yang inklusif dan pemberian layanan.
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sebagai wadah pemerintah kota di seluruh Indonesia saat ini beranggotakan 98 kota. APEKSI bekerja sama dengan UNESCO saat ini tengah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks pandemi Covid-19 dan bencana di 10 kota yang Sebagian besar tergabung dalam Jaringan Walikota untuk Kota Inklusif. Program akan diawali dengan melakukan asesmen yang terdiri dari pengumpulan data, menjaring masukan melalui kuesioner serta melakukan focus group discussion (FGD). Hasil asesmen ini akan disusun menjadi policy paper dan policy brief.
Kegiatan meliputi:
- Focus Group Discussion pada 6-7 Oktober 2021
- Pelatihan I pada 27-28 Oktober 2021
- Pelatihan II untuk 10 Kota dampingam pada bulan November 2021
- Radio Talkshow pada 1 Desember 2021
- Dialog Kebijakan pada 6 Desember 2021
Materi kegiatan APEKSI – UNESCO dapat diakses melalui > Library.
DIALOG KEBIJAKAN RESPON PANDEMI COVID-19 DAN BENCANA, MENUJU KOTA INKLUSIF DISABILITAS
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sebagai wadah pemerintah kota di seluruh Indonesia bekerja sama dengan UNESCO sejak bulan September telah mengembangkan program pemenuhan hak-hak disabilitas dalam konteks pandemi COVID-19 dan bencana khususnya pada Jaringan Walikota Kota Inklusif/Pokja Menuju Kota Inklusif, melalui serangkaian kegiatan yaitu asesmen cepat untuk penyusunan kertas kebijakan, pelatihan, pembuatan alat kampanye/edukasi, dan talkshow radio.
Sebagai kegiatan puncak serta untuk membangun proses dialog antar pemangku kebijakan serta komitmen pemerintah daerah khususnya pemerintah kota terkait pemenuhan hak-hak disabilitasi dalam konteks pandemi COVID-19 dan bencana, maka APEKSI dan UNESCO akan menyelenggarakan Dialog Kebijakan dengan tema “Respon Pandemi COVID-19 dan Bencana, Menuju Kota Inklusif Disabilitas” pada Senin, 6 Desember 2021.
TALK SHOW RESPON PANDEMI COVID-19 DAN BENCANA, MENUJU KOTA INKLUSIF DISABILITAS
APEKSI dan UNESCO Jakarta menyelenggarakan Talkshow Radio: Respon Pandemi COVID-19 dan Bencana Menuju Kota Inklusif Disabilitas yang dilaksanakan pada 1 Desember 2021 bersama Walikota Tarakan, Ketua HWDI dan Manajer Umum APEKSI.