Setelah rapat virtual bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dengan topik Penanganan Pandemi Covid-19, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar Rapat Dewan Pengurus yang membahas Kendala Percepatan Vaksinasi di Daerah, Senin (19/7/2021).
Rapat dipimpin Ketua Dewan Pengurus yang juga Wali Kota Bogor di Balai Kota Bogor secara virtual dan dipandu oleh Sekretaris Dewan Pengurus/Direktur Eksekutif untuk menerima masukan dari anggota. Kemudian hasilnya akan disampaikan Ketua Dewan Pengurus kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Hadir Ketua Dewan Pengawas/Wali Kota Jambi beserta Wakil Wali Kota Jambi, Wakil Ketua Dewan Pengurus/Wali Kota Banda Aceh dan Wali Kota Kediri, Bendahara Dewan Pengurus/Wali Kota Batu dan Ketua Komisariat Wilayah IV/Wali Kota Kupang serta yang mewakili.
Sejumlah kendala dan rekomendasi terkait pelaksanaan vaksinasi disampaikan para anggota, pengurus dan dewan pengawas APEKSI) dalam rapat.
Beberapa persoalan di antaranya vaksinasi bagi para lansia, ketersediaan vaksin berbanding terbalik dengan antusiasme masyarakat yang ingin divaksin, informasi yang beredar, sosialisasi dan edukasi bagi orang tua terkait vaksinasi bagi pelajar, hingga ketersediaan tenaga kesehatan yang bertindak sebagai vaksinator dan lainnya.
Selain persoalan di lapangan yang menjadi kendala dalam vaksinasi, para anggota APEKSI juga menyampaikan data dan capaian target masing-masing daerahnya.
Kolaborasi pemerintah dengan aparat TNI / Polri serta pihak lain yang turut mendukung percepatan capaian target vaksinasi menjadi salah satu kunci yang di jelaskan.
Disamping itu, ada juga pemerintah kota yang menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki institusi kesehatan untuk mengakselerasi percepatan capaian vaksinasi. Koordinasi juga disebutkan menjadi hal yang perlu ditekankan semua peserta rapat.
Merespon masukan dan persoalan yang dihadapi pemerintah kota, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya mencatat ada empat poin yang menjadi kendala, seperti pencairan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes), distribusi vaksin, kepastian ketersediaan vaksin dan pendaftaran warga yang ingin di vaksin.
Untuk itu, Wali Kota Bogor ini akan segera menyampaikan semua masukan dan persoalan kepada pemerintah pusat.
“Saya akan sampaikan semuanya kepada pemerintah pusat. Dan ke depan akan dilaksanakan kembali rakor untuk mengetahui kondisi terbaru dari masing-masing kota,” katanya.