Udara siang Jakarta masih panas ketika ruang rapat di Kemenko PMK berubah jadi arena gagasan dan refleksi. Di balik layar presentasi dan deretan laptop, diskusi tentang perubahan iklim mendadak terasa lebih personal. Bukan lagi soal angka emisi atau jargon hijau yang sering lewat di media sosial, tapi tentang bagaimana kebijakan iklim bisa benar-benar berpihak pada perempuan, pada kelompok rentan, pada manusia.
Itu yang menjadi ruh dari diskusi panel dan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Advancing Inclusive Climate Policies for Indonesia: Gender and Human Rights Perspective”, yang digelar pada Selasa, 7 Oktober 2025, oleh Kemenko PMK bekerja sama dengan Pijar Foundation dan UN Women.
Para pembicara dari Bappenas, KemenPPPA, KemenESDM, hingga KemenkoPMK menegaskan arah besar Indonesia: menuju Net Zero Emission 2045—sebuah tonggak ketika jumlah gas rumah kaca yang kita lepaskan harus sama dengan yang diserap kembali oleh bumi. Tapi seperti diingatkan berulang kali, transisi menuju net zero tak akan berarti jika tidak adil dan tidak inklusif.
Faktanya, sekitar 80% dampak akibat perubahan iklim adalah perempuan. Mereka berada di garis depan menghadapi dampak krisis: menjaga ketahanan pangan keluarga, memastikan anak tetap sekolah, hingga menanggung risiko meningkatnya kekerasan berbasis gender. “Perubahan iklim tidak netral gender,” kata salah satu pembicara. Kalimat itu menggantung di kepala, menuntut tindakan nyata.
Dari forum ini, muncul benang merah yang sama: kebijakan iklim tak bisa hanya berbicara soal target dan teknologi, tapi harus: (1) berpijak pada data yang peka terhadap gender; (2) melibatkan perempuan secara aktif dalam isu energi dan mitigasi, serta (3) dijalankan lewat kolaborasi nyata antar berbagai pihak pemerintah, akademisi, swasta, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal agar transisi menuju Net Zero benar-benar adil, inklusif, dan membumi di kehidupan sehari-hari.
Diskusi di sesi FGD semakin membumi. Isu-isu seperti air bersih, pangan, transportasi, hingga akses digital dibahas dari sudut pandang perempuan dan kelompok rentan. Ternyata, setiap kebijakan sekecil apa pun punya efek sosial yang berbeda, dan di situlah pentingnya keadilan dalam kebijakan iklim.
Sebagai peserta, saya pulang dengan kesadaran baru: berbicara soal iklim bukan sekadar tentang energi terbarukan atau target karbon, tapi tentang manusia dan kehidupan sehari-hari. Karena menuju Net Zero 2045, perjuangan ini bukan hanya soal menjaga bumi tetap hijau, tapi memastikan semua orang punya tempat yang adil di dalamnya. Dan tugas kita terutama generasi muda bukan menunggu perubahan itu datang, tapi jadi bagian dari perubahan itu sendiri.
Artikel oleh:
Sofyan Hanafi
#APEKSInternship Batch 7