Silaturahmi antara APEKSI dan Kompas pada 20 April 2025 di Surabaya. Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama Pemimpin Redaksi Kompas, Sutta Dharmasaputra, membahas kolaborasi … SelengkapnyaSinergi untuk Kota yang Lebih Baik!
Kota Kediri mengelar Pra Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) IV pada 16 April 2025, kegiatan sebagai ruang kolaborasi dan membawa ide serta semangat untuk saling menguatkan. Forum ini juga jadi … SelengkapnyaPra Muskomwil IV Kediri
Pemerintah Kota Bandung akan memperingati Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-70 pada bulan Mei 2025 mendatang dengan berbagai acara. Rapat Persiapan KAA bersama Bappeda Kota Bandung dilaksanakan pada … SelengkapnyaRapat Persiapan Peringatan KAA
Setelah Rapat Dewan Pengurus dan Temu Alumni Pengurus APEKSI, dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Munas 2025 pada 16 April 2025. Rakor antara Pemerintah Kota Surabaya dan Direktorat mematangkan … SelengkapnyaRakor Persiapan Munas 2025
Rapat Koordinasi Dewan Pengurus, Ketua Komwil I-VI dan Panitia/Tuan Rumah Munas VII dilaksanakan pada 15 April 2025 di Bandung. Agenda rapat membahas persiapan Munas VII APEKSI 2025 pada … SelengkapnyaRapat Koordinasi Pengurus di Bandung
APEKSI dan Centre for Innovation Policy Governance (CIPG) menyelenggarakan Webinar Foresight untuk Perencanaan Kota yang bertujuan mengeksplorasi inovasi dan kreativitas pemerintah kota membuat kebijakan perencanaan pembangunan perkotaan berkelanjutan … SelengkapnyaForesight Untuk Perencanaan Kota
“Saya berharap tanggal 6-10 Mei 2025, jenengan hadir bawa kelebihan kota-kotanya. Kita lihat apa yang bisa dipakai bersama dan perkuat jaringan. APEKSI harus bisa bermanfaat untuk negeri ini,” kata … SelengkapnyaLaunching Indonesia City Expo & Munas VII 2025
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dengan Asosiasi Pemerintah Daerah membahas mengenai implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada 4 … SelengkapnyaRDPU dengan DPD RI terkait UU Pemda
