Penulis: Devy Munir

Muncul anggapan ada dimensi politik dalam kebijakan terbaru pemerintah terkait honorer. Untuk mencegah hal itu, rekrutmen honorer ataupun tenaga alih daya gunamenggantikan honorer, harus tetap kedepankan sistem merit.   JAKARTA, … SelengkapnyaBayang Politik dalam Perekrutan Honorer

  Jakarta – Direktur Dana Transfer Umum, Bapak Adriyanto mewakili Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menjadi pembicara dalam diskusi Kompas Collaboration Forum-City Leaders Community APEKSInergi #2 di Menara Kompas Jakarta, pada … SelengkapnyaKompas Collaboration Forum – City Leaders Community

  BOGOR, Investor.id –  Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meminta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang larangan tenaga honorer pada instansi pemerintah mulai 2023. Karena, kebijakan tersebut berdampak bagi pemerintah daerah. … SelengkapnyaApeksi: Penghapusan Tenaga Honorer Memberatkan Pemda

  KBRN, Bogor : Dana kelurahan yang dikucurkan pemerintah pusat rupanya sangat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah (Pemda).   Namun, sejak 2021 pemerintah memutuskan untuk tidak lagi mengalokasikan dana kelurahan … SelengkapnyaAPEKSI Harap Pemerintah Pusat Kembali Kucurkan Dana Kelurahan