Seratus hari pertama menjabat selalu menjadi sorotan tajam bagi setiap kepala daerah. Angka keramat ini bukan sekadar hitungan kalender semata, melainkan sebuah patokan tak resmi yang secara psikologis membentuk ekspektasi publik yang tinggi. Apakah ini adalah awal dari perubahan besar yang dijanjikan, atau justru cerminan dari tantangan riil yang jauh lebih kompleks dari retorika kampanye yang membuai? Mari kita bedah lebih dalam.
Sensasi di Balik Angka “100” dan Godaan “Gebrakan”
Begitu pelantikan usai, euforia sesaat mungkin menyelimuti. Namun, jarum jam terus berputar, dan publik yang kemarin terbuai janji-janji manis, kini mulai menagih. Ekspektasi tinggi inilah yang kemudian memicu para kepala daerah untuk berlomba-lomba membuat “gebrakan” demi memenuhi tuntutan publik. “Program A akan selesai dalam 100 hari!” “Masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya!” Kalimat-kalimat bombastis ini, yang dulu ampuh merebut suara, kini bisa menjadi bumerang. Kepala daerah seolah dituntut untuk mempersembahkan keajaiban dalam waktu singkat, demi memenuhi ekspektasi yang terbangun.
Di hari-hari awal, tak jarang kita melihat kepala daerah berlomba-lomba membuat “gebrakan”. Kebijakan kontroversial, proyek, atau bahkan sekadar sidak mendadak yang viral di media sosial, kerap menjadi headline berita. Tujuannya jelas untuk menunjukkan kinerja, membangun citra positif, dan meyakinkan publik bahwa mereka tidak salah pilih. Ini adalah masa di mana citra dan persepsi dibangun, seringkali di atas pondasi yang belum kokoh atau strategi jangka panjang yang matang.
Dari Sudut Pandang sebagai Intern di APEKSI: Dilema antara Gebrakan dan Fondasi
Namun, realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Roda birokrasi yang lamban, anggaran yang terbatas, serta warisan masalah dari periode sebelumnya, seringkali menjadi batu sandungan yang tak terlihat oleh mata awam. Janji-janji yang dulunya terdengar mudah, kini harus berhadapan dengan kompleksitas kewenangan, benturan regulasi yang tumpang tindih, tidak jelas, atau bahkan saling bertentangan, dan dinamika sosial yang tak terduga.
Sebagai intern di Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), saya sering melihat bagaimana para kepala daerah bergulat dengan dilema ini. Di satu sisi, ada tekanan kuat dari publik dan media untuk menunjukkan gebrakan yang cepat dan terlihat. Disisi lain, mereka juga menyadari pentingnya membangun fondasi yang kuat: mulai dari koordinasi antar OPD, penyusunan rencana pembangunan daerah yang komprehensif, peningkatan mutu dan akses layanan publik yang lebih responsif, serta perencanaan anggaran yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Pekerjaan “di balik layar” ini mungkin tidak semenarik “gebrakan” di media, tetapi jauh lebih krusial untuk kemajuan daerah dalam jangka panjang. Sayangnya, upaya-upaya fundamental ini kerap luput dari perhatian publik dan media yang lebih haus akan berita sensasional.
Seratus hari adalah fase “bulan madu” yang singkat. Setelah itu, realitas akan menghantam lebih keras. Janji harus berubah menjadi aksi nyata, dan retorika harus diganti dengan hasil yang terukur. Bagi kepala daerah, 100 hari pertama adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kepemimpinan, menata prioritas, dan membangun kepercayaan. Bagi masyarakat, ini adalah momen krusial untuk mengawasi, menagih, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
Jadi, bagaimana dengan 100 hari kepala daerah Anda? Apakah ia berhasil menciptakan gebrakan yang berarti, atau justru tenggelam dalam realita yang pahit dari tumpukan pekerjaan rumah? Mari kita tunggu dan lihat, karena perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai.
Artikel oleh:
Arif Hardika
#APEKSInternship Batch 6