Siaran Pers Kick Off Meeting Pengarusutamaan Pusat Ketenagakerjaan Inklusif untuk Pemerintah Kota

 
Jakarta, 18 Januari 2023 — Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (Badan kerjasama internasional untuk pembangunan berkelanjutan milik Pemerintah Jerman), menggelar Kick Off Meeting Pengarusutamaan Pusat Ketenagakerjaan Inklusif (Inclusive Job Center) untuk Pemerintah Kota pada tanggal 18 Januari 2023 secara hybrid di Zoom Meeting & Hotel JS Luwansa Kuningan, Jakarta.
 
Inclusive Job Center (IJC) yang dikembangkan oleh Proyek Perlindungan Sosial (GIZ SPP) bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah konsep membangun ekosistem yang mendorong pemberdayaan dan pengintegrasian penyandang disabilitas kedalam pasar kerja, dan memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk memasuki pasar kerja formal melalui peningkatan kapasitas, sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh perusahan dan peluang kerja yang tersedia. Dengan kata lain, IJC merupakan alat untuk menciptakan pasar tenaga kerja inklusif atau Inclusive Labour Market (ILM) yang memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dan tidak meninggalkan siapapun.
 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60/2020 tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan memandatkan pemerintah daerah untuk membentuk ULD dan menyediakan layanan berkualitas kepada penyandang disabilitas untuk mengakses pekerjaan. Oleh karena itu, inovasi melalui IJC dalam membangun pasar kerja yang inklusif di Indonesia harus disebarluaskan dan disosialisasikan kepada pemerintah kota, karena pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak ketenagakerjaan yang setara.
 
Ketua Dewan Pengurus APEKSI/Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan bahwa “Problem kita belum dapat memaksimalkan bonus demografi termasuk bagaimana memfasilitasi dengan baik rekan disabilitas dan kalangan rentan lainnya. Kota inklusif diharapkan menjadi tujuan agar kota mampu memfasilitas seluruh komponen warga termasuk rekan disabilitas dengan membuka sumber ekonomi dan mata pencaharian ytang dapat diakses secara setara. Inclusive Job Center ini konsep bagus yang diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi rekan disabilitas dalam membangun pasar kerja yang inklusif. Jika dibangun secara pentahelix, maka tidak hanya untuk menciptakan demand peluang kerja, tetapi juga memberikan kontribusi peningkatan skill, diharapkan masyarakat disabilitas juga memberikan berkontribusi dalam perekonomian Indonesia menuju Indonesia Emas 2045” ujar Bima.
 
Sebanyak 157 peserta yang terdiri dari Walikota/jajaran Pemerintah Kota (APEKSI), kementerian terkait, asosiasi pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, CSO, BUMN, swasta, perguruan tinggi/lembaga penelitian dan media menghadiri acara secara offline, dan ada 156 akun peserta yang tergabung di dalam Zoom meeting, mendengarkan dan terlibat dalam diskusi langsung untuk melihat bagaimana IJC diiimplementasikan oleh industri tekstil di Sukoharjo, turisme yang berkelanjutan di Bali, digitalisasi dan teknologi bagi penyandang netra di Jakarta, serta pengembangan bisnis bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta.
 
Kick Off Meeting ini sebagai tanda dimulainya Program Pengarusutamaan Pusat Ketenagakerjaan Inklusif untuk Pemerintah Kota. Alwis Rustam, Direktur Eksekutif APEKSI menyampaikan bahwa program ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti asesmen, Kick Off Meeting yang sekarang dilaksanakan, penyusunan panduan, pembuatan materi edukasi/kampanye berupa infografis dan video, pelatihan, seminar nasional, talkshow radio, dan forum konsolidasi yang akan dilaksanakan sampai bulan Februari 2023. Program ini melibatkan Pokja Menuju Kota Inklusif APEKSI yang sudah terbentuk sejak tahun 2017.
 
Pentingnya dibangun ekosistem ini mengingat selama ini penyandang disabilitas masih banyak mengalami tantangan seperti menurut Jeff Kristianto dari Bedo bahwa “Pengeluaran penyandang disabilitas lebih besar daripada pendapatannya”. Sedangkan ketika mau memulai masuk dalam dunia kerja, “Penyandang disabilitas masih belum percaya diri karena lingkungan mereka, membentuk mereka kurang percaya diri dalam memasuki pasar tenaga kerja”, demikian disampaikan Karel Tuhehay, Kepala Departemen Kesehatan Jiwa dan Disabilitas Yayasan SATUNAMA menyampaikan.
 
Cut Sri Rozanna, Direktur Program Perlindungan Sosial GIZ menyampaikan bahwa “Inclusive Job Center diselenggarakan untuk menjadikan masyarakat disabilitas dari penerima bantuan ekonomi menjadi kontributor ekonomi di Indonesia. Tidak hanya membuka peluang kerja saja, tetapi juga memberdayakan masyarakat disabilitas”, karena prinsip dasar dalam pelaksanaan IJC adalah pemberdayaan yang terintegrasi dan menyeluruh dari hulu ke hilir, keberlanjutan dan perlindungan. Hal ini dipertegas oleh Edy Supriyanto, Ketua Yayasan SEHATI bahwa “Pusat Ketenagakerjaan Inklusif dapat menjadi strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia”. Isnavodiar Jatmiko, Deputi Direktur Pelayanan dan Pengembangan Kanal BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa “hampir 30 orang sehari mengalami kecelakaan kerja, kami melalui Program Return to Work sebagai upaya awal membangun Inclusive Job Center”.
 
Wahdi Siradjuddin, Walikota Metro selaku Ketua Pokja Menuju Kota Inklusif APEKSI sendiri menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak sekedar hanya menelurkan peraturan daerah namun perlu aksi nyata dengan memberikan ruang dan kesempatan yang setara untuk semua. APEKSI melalui Program ini tidak hanya untuk 28 kota Pokja namun akan berupaya mengajak dan menularkan ke seluruh pemerintah kota agar siap menuju kota inklusif ke depan.