Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Komite IV menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Upaya Pendalaman Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sosial dengan Asosiasi Pemerintah Daerah, antara lain: APEKSI, APKASI dan APDEKSI (Asosiasi Desa) pada 18 Januari 2021 secara daring.
RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta (Maluku) dan Casytha A. Kathmandu (Jawa Tengah) dari Gedung DPD Senayan dan para anggota secara daring. Secara daring, dari APEKSI hadir para pengurus: Walikota Balikpapan, Walikota Tarakan, Walikota Kupang dan Direktur Eksekutif serta Staf Sekretariat. Dari APKASI hadir Bupati Nias dan Bupati Tangerang serta Direktur Eksekutif. Dari APDEKSI hadir para pengurusnya.
Pemerintah telah berupaya menjaga ekonomi masyarakat dengan menghadirkan program jaring pengaman sosial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai bentuk dari penanganan COVID-19. Respon cepat penanganan COVID-19 agar dapat menekan peningkatan penduduk miskin dilakukan melalui program bantuan sembako, bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan, kartu pra kerja, subsidi listrik dan sebagainya.
Asosiasi Pemerintah Daerah mengapresiasi langkah yang ditempuh Pemerintah tersebut dan mendukung agar implementasinya di daerah tepat sasaran dan memberi masukan terutama masalah validitas data, pendampingan bansos, serta merekomendasikan bansos dalam bentuk uang tunai saja untuk meminimalisir penyelewengan.