APEKSI menyelenggarakan Rapat Pengurus membahas isu-isu terkini pada Senin, 09 Agustus 2021 secara vitrual.
Rapat dibuka Ketua Dewan Pengurus/Walikota Bogor yang menyampaikan gagasan untuk menindaklanjuti gejolak yang timbul di masyarakat yaitu dampak sosial ekonomi pada keluarga dan selama kegiatan dipandu oleh Sekretaris Dewan Pengurus/Direktur Eksekutif APEKSI.
Isu-isu yang dibahas antara lain terkait:
- Gerakan pemerintah kota anggota APEKSI untuk para ASN menyisihkan dana untuk yatim piatu dan UMKM
- Ketersediaan vaksin yang terbatas padahal masyarakat sangat antusias untuk divaksin
- Optimalisasi peran RT RW untuk 3T
- Kondisi rumah sakit pada Ibukota Provinsi yang menerima kasus dari berbagai wilayah sehingga kategori PPKM level 4 yang berdampak pada perekonomian yang menjadi beban kota dan penentuan level PPKM harus objektif melihat kondisi di daerah
- Perolehan vaksin pada kota yang bukan kota besar jauh lebih sedikit, sehingga perlu keadilan dalam penerimaan vaksin
- Dampak pandemi meningkatkan pengangguran dan perlu perhatian dalam pengembalian perekonomian masyarakat
- Penerima vaksin, perlu untuk tenaga pendamping selain Nakes, seperti: Satpol PP, Dishub, dan lainnya
- Pentingnya keterlibatan APH agar tidak ada masalah di kemudian hari dan lebih menfungsikan APIP
- Dan lainnya
Rapat ini menggarisbawahi masalah kurangnya vaksin di daerah dan pendataan dari kota-kota anggota APEKSI tentang data vaksin, persentase capaian, tracing dan masalah penting lainnya untuk disampaikan dan dibahas dengan Menko Marves dan Menkes.
Hadir dalam rapat para Wakil Ketua Dewan Pengurus, Walikota Gorontalo, Walikota Semarang, Walikota Kediri, Bendahara Dewan Pengurus: Walikota Batu, para Dewan Pengawas: Walikota Tangerang, Walikota Jambi yang diwakili dan Walikota Parepare yang diwakili dan para Ketua Komwil I-VI: Walikota Tidore Kepulauan, Walikota Tarakan dan Walikota Tegal yang diwakili.