Dalam Kompas Collaboration Forum-City Leaders Community Apeksi, Menpan dan RB Abdullah Azwar Anas menekankan birokrasi sebagai mesin pembangunan didesain untuk mampu menyelesaikan masalah rakyat.
JAKARTA, KOMPAS – Birokrasi sebagai mesin pembangunan harus berfokus pada dampak kinerja, bukan sekadar administrasi laporan. Birokrat dituntut menyelesaikan masalah rakyat dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik. Untuk itu, reformasi birokrasi dilakukan dengan menyasar sektor sumber daya manusia, organisasi, serta sistem dan budaya kerja.
Berdasar data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) per 1 Agustus 2023, jumlah aparatur sipil negara (ASN) mencapai 4,2 juta orang, terdiri dari 88 persen pegawai negeri sipil (PNS) dan 12 persen pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK).
Dari kajian Litbang Kompas yang dipaparkan dalam diskusi Kompas Collaboration Forum (KCF)-City Leaders Community bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (25/8/2023), terungkap secara umum rasio ASN sudah di kisaran ideal, yakni di 1,54 persen. Namun, dari persebaran, masih terjadi ketimpangan karena menumpuk di Jawa dan Sumatera. Selain itu, dari 38 provinsi, ada 15 provinsi yang rasio ASN di atas 1,5 persen. Sebagian besar berada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Simak lengkapnya di kompas.id