NASIONAL. Pelantikan kepala daerah yang baru terpilih merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi simbol pergantian kepemimpinan, tetapi juga menandai dimulainya era baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan kepemimpinan yang baru, harapan masyarakat terhadap perubahan yang lebih baik pun semakin besar. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 Sebanyak 481 Kepala Daerah dilantik Pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Terdapat 89 dari 98 Anggota APEKSI akan dilantik, ini menandai awal perjalanan kepemimpinan baru di berbagai kota di Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebanyak 24 Walikota petahana kembali meraih kemenangan dalam pemilihan kepala daerah, yang berarti sekitar 24,49% dari seluruh pemerintah kota anggota APEKSI masih mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk melanjutkan kepemimpinannya. Kota-kota dengan Walikota yang terpilih kembali tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Fenomena ini menunjukkan adanya tren keberlanjutan kepemimpinan di sejumlah daerah. Keberhasilan petahana dalam mempertahankan jabatan mereka kemungkinan besar dipengaruhi oleh kepuasan masyarakat terhadap kinerja sebelumnya.
Sebagai seorang Intern di Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), saya merasa antusias melihat bagaimana proses pelantikan kepala daerah berlangsung. Momen ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga menjadi titik awal perjalanan seorang pemimpin dalam mengemban amanah bagi masyarakatnya.
Dari perspektif saya sebagai anak muda yang sedang belajar tentang tata kelola pemerintahan, pelantikan wali kota bukan hanya tentang sumpah jabatan atau serah terima kepemimpinan. Lebih dari itu, ada dinamika yang menarik bagaimana transisi kepemimpinan mempengaruhi arah kebijakan daerah, bagaimana masyarakat menaruh harapan besar pada sosok yang baru dilantik, dan bagaimana APEKSI turut berperan dalam memastikan kepala daerah memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan jalurnya.
Bagi saya APEKSI berperan penting dalam mendukung pemerintah kota di seluruh Indonesia. APEKSI tidak hanya berfungsi sebagai wadah komunikasi antar walikota, Tetapi juga menjadi penyambung lidah dalam menyelesaikan hambatan-hambatan (bottleneck) dalam kerja sama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media (pentahelix).
Dari pengalaman yang saya lihat, hubungan antara APEKSI dan pemerintah kota bukan sekadar urusan administratif. Ada upaya nyata untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan dalam merealisasikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, inovatif, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat saya semakin sadar bahwa jaringan dan komunikasi yang baik memiliki peran besar dalam membangun kota yang lebih maju dan kompetitif di berbagai bidang.
Pelantikan kepala daerah terpilih juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi aktif warga sangat diperlukan dalam mengontrol kebijakan yang diambil oleh pemimpin daerah, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dengan dilantiknya kepala daerah baru, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih baik, inovatif, serta mampu menjawab tantangan zaman. Semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya, hingga warga, harus bersinergi dalam mendukung pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan bersama.
Arif Hardika Putra
APEKSInternship Batch 6
10 Februari 2025