PIDATO AKHIR TAHUN OUTLOOK APEKSI 2025: 2026: KOTA KITA BISA APA?
MENJELANG pengujung tahun ini, saat kita akan bersiap menutup lembar tahun 2025, izinkan kami mengajak kita semua melakukan refleksi sejenak. Bukan sekadar untuk menutup agenda tahunan, melainkan untuk merenung bersama. Bukan catatan administratif, melainkan perenungan kolektif kota-kota di Indonesia: tentang apa yang telah kita lalui, dan ke mana kita dalam berupaya menyongsong masa depan.
Kita hidup di tengah pergeseran dinamika global yang semakin cepat dan kompleks. Dalam skala nasional, kita menjalani berbagai penyesuaian dalam bernegara dan berbangsa. Sementara di tingkat kota, sepanjang tahun ini kita merasakan bahwa tantangan pembangunan tidak lagi sederhana, dan tidak lagi linear.
Secara internal, kota-kota dihadapkan pada tuntutan yang terus meningkat: bagaimana kita mampu menyediakan dan menjaga kualitas layanan publik, menghadapi perubahan iklim beserta risiko kebencanaannya, serta membaca dinamika sosial-ekonomi yang bergerak sangat cepat. Pemerintah kota dituntut untuk selalu adaptif, inovatif, dan responsif, bahkan dalam keterbatasan.
Pada saat yang sama, secara eksternal, tantangan juga datang dari luar kewenangan kita: keterbatasan ruang gerak kota, kapasitas fiskal, arah kebijakan publik, hingga dampak dinamika geopolitik global yang semakin terasa hingga ke level lokal. Di tengah situasi tersebut, APEKSI memandang penting untuk menegaskan beberapa pokok pikiran fundamental sebagai pondasi optimisme dalam menatap tahun yang akan datang.
Pertama, kebijakan harus diperkuat dengan pendekatan teknokratis yang berpijak pada konteks lokal.
Dalam banyak isu strategis, kita sering menyaksikan narasi kebijakan yang disederhanakan, digeneralisasi, seolah seluruh kota memiliki karakter, kapasitas, dan tantangan yang sama. Padahal kita memahami bersama, kota pesisir, kota industri, kota pariwisata, kota pendidikan, kota pulau, hingga kota dengan keterbatasan fiskal, menghadapi realitas yang sangat berbeda.
Generalisasi ini, disadari atau tidak, perlahan menjadi mantra yang mempersempit ruang gerak pemerintah kota. Ruang untuk berinovasi, menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan warga, dan merespons dinamika lokal menjadi semakin terbatas. Padahal justru di tingkat kota, kebijakan bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kedua, kita harus berani membedah dampak dari inkonsistensi kebijakan.
Kita memahami bahwa penyesuaian kebijakan adalah bagian dari dinamika pemerintahan. Namun ketika proyek-proyek strategis di wilayah kota mengalami perubahan arah, penundaan, atau bahkan terhenti, dampaknya tidak berhenti pada proyek tersebut semata. Pemerintah kota telah menyiapkan ruang, menata wilayah, mengelola dampak sosial, serta menyesuaikan perencanaan pembangunan. Ketika ketidaktuntasan terjadi, manfaat yang diharapkan tidak sepenuhnya hadir, sementara beban lingkungan, sosial, dan tata ruang justru ditanggung oleh kota dan warganya. Ini bukan sekadar persoalan proyek, melainkan masalah kemanfaatan publik dan keadilan pembangunan.
Ketiga, ini bukan ruang untuk mengeluh, melainkan ajakan untuk memperkuat dialog dan kepercayaan antar level pemerintahan.
Kota tidak sedang meminta keistimewaan. Kita hanya berharap agar keragaman konteks diperhitungkan dan konsistensi kebijakan dijaga. Kami percaya, pembangunan nasional yang kuat justru bertumpu pada kota-kota yang diberi ruang untuk bekerja secara kontekstual, bertanggung jawab, dan berbasis data.
Di tengah berbagai keterbatasan, satu hal yang terus menguatkan kita adalah solidaritas antar kota. Sepanjang tahun ini, kita menyaksikan kota-kota saling menopang dalam penanganan bencana, penguatan layanan publik, hingga berbagi praktik baik. Solidaritas ini adalah modal sosial dan institusional yang tak ternilai.
Namun, saat kita menatap masa depan, akhir tahun ini juga diwarnai oleh kenestapaan bencana. Ini menjadi tamparan keras bagi seluruh pengelola pembangunan. Alam kembali mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak boleh mencerabut kehidupan dan kelestarian lingkungan.
Jika kita gagal memperlakukan bumi sebagaimana kita memperlakukan ibu kita sendiri, maka kita akan kehilangan kesempatan merasakan kehangatan pelukannya. Alam selalu jujur dalam memberi teguran. Berbagai musibah harus menjadi muhasabah bersama, agar pembangunan ke depan lebih bijak, lebih berkelanjutan, dan lebih manusiawi.
Melalui APEKSI, kami ingin memastikan bahwa suara kota tetap hadir dalam percakapan kebijakan nasional. Otonomi Daerah sebagai buah reformasi harus terus dijaga, bukan sebagai oposisi, melainkan sebagai mitra strategis yang membawa pengalaman lapangan, pembelajaran nyata, dan suara dari 98 kota di Indonesia.
Menatap tahun 2026, APEKSI berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan yang lebih teknokratis, berbasis data, dan sensitif terhadap konteks lokal. Kami percaya, ketika kota diberi kepercayaan dan kepastian kebijakan, maka kota akan bekerja lebih efektif untuk warganya, dan pada akhirnya, untuk Indonesia.
Di akhir sambutan ini, saya menyampaikan bahwa banyak harapan yang kita sandarkan kepada APEKSI. APEKSI menjadi rumah besar bagi pemerintah kota di Indonesia. Kota dapat saling belajar dan menguatkan satu sama lain. Kita sudah jalani 2025. Meski ada efisiensi, kita survive, kita bisa lewati, bahkan akan masuk 2026. Ada tantangan fiskal, tapi ada hikmah untuk kita berinovasi dan terus optimis.
Akhir kata, mari kita jadikan Outlook APEKSI ini sebagai ruang refleksi sekaligus ruang harapan. Bahwa di tengah tantangan yang semakin kompleks, kolaborasi, konsistensi, dan saling percaya adalah kunci agar kota-kota tetap menjadi pondasi kokoh pembangunan nasional.
Salam APEKSI Sinergi. APEKSI kita, untuk Negeri kita.
Bandar Lampung, 20 Desember 2025
Dokumen digital Pidato Kunci dapat diunduh/download melalui [eLibrary] dan materi serta dokumentasi dapat diakses melalui [Microsite]