APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #2 Komwil VI pada Rabu, 29 September 2021 secara virtual.

Batch atau Kelas #2 Komwil VI ini merupakan akhir dari rangkaian kelas-kelas SIPD.

APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #1 Komwil VI pada Rabu, 22 September 2021 secara virtual.

Kegiatan dipandu oleh Manajer Advokasi Kebijakan APEKSI dengan para narasumber dari Kemendagri. Batch atau Kelas #2 Komwil VI akan diselenggarakan pada Rabu, 29 September 2021 mendatang.

Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD untuk Komwil IV APEKSI seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik 15 September 2021.

APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #1 Komwil IV pada Rabu, 8 September 2021 secara virtual.

Batch atau Kelas  Komwil V akan diselenggarakan pada Rabu, 15 September 2021 mendatang.

APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #1 Komwil IV pada Rabu, 1 September 2021 secara virtual.

<

Batch atau Kelas #2 Komwil IV akan diselenggarakan pada Rabu, 8 September 2021 mendatang.

APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #3 Komwil III pada Rabu, 25 Agustus 2021 secara virtual.

Kegiatan dipandu oleh Manajer Peningkatan Kapasitas APEKSI dengan para narasumber dari Kemendagri dan peserta, dari kota: Pekalongan, Semarang, Salatiga dan Tegal.

Dengan demikian kelas untuk Komwil III selesai. Batch atau Kelas #1 Komwil IV akan diselenggarakan pada Rabu, 1 September 2021 mendatang.

<

APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #2 Komwil III pada Rabu, 18 Agustus 2021 secara virtual.

Kegiatan dipandu oleh Manajer Peningkatan Kapasitas APEKSI dengan para narasumber dari Kemendagri dan peserta, dari kota: Cirebon, Cimahi, Bogor, Bekasi, Depok dan Sukabumi.

Batch atau Kelas #3 Komwil III akan diselenggarakan pada Rabu, 25 Agustus 2021 mendatang.

APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #1 Komwil III pada Kamis, 12 Agustus 2021 secara virtual.

Kegiatan dipandu oleh Manajer Komunikasi dan Informasi APEKSI dengan para narasumber dari Kemendagri dan peserta, dari kota: Banjar, Cilegon dan Tangerang.

Batch atau Kelas #2 Komwil III akan diselenggarakan pada Rabu, 18 Agustus 2021 mendatang.

APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #2 Komwil II pada Rabu, 4 Agustus 2021 secara virtual.

Kegiatan dipandu oleh Manajer Komunikasi dan Informasi APEKSI dengan para narasumber dari Kemendagri dan peserta, dari kota: Pagar Alam, Palembang, Prabumulih, Bandar Lampung dan Metro.

Dengan demikian rangkaian kelas untuk Komwil II sudah selesai. Batch atau Kelas #1 Komwil III akan diselenggarakan pada Kamis, 12 Agustus 2021 mendatang.

APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #1 Komwil II pada Rabu, 28 Juli 2021 secara virtual.

Kegiatan dipandu oleh Manajer Umum APEKSI dengan para narasumber dari Kemendagri dan peserta, dari kota: Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang dan Lubuklinggau.

Batch #2 Komwil II akan diselenggarakan pada Rabu, 4 Agustus 2021 mendatang.

APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #3 Komwil I pada Rabu, 21 Juli 2021 secara virtual.

Kegiatan dipandu oleh Manajer Umum APEKSI dengan para narasumber dari Kemendagri dan peserta, dari kota: Pekanbaru, Solok, Payakumbuh dan Batam.

Dengan demikian rangkaian kelas untuk Komwil I sudah selesai. Batch #1 Komwil II akan diselenggarakan pada Rabu, 28 Juli 2021 mendatang.

APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #2 Komwil I pada Rabu, 14 Juli 2021 secara virtual.

Kegiatan dipandu oleh Direktur Eksekutf dengan para narasumber dari Kemendagri dan peserta, dari kota-kota: Tebing Tinggi, Bukittinggi, Tanjungbalai, Padang dan Padangsidempuan.

Batch #3 Komwil I akan diselenggarakan pada Rabu, 21 Juli 2021.

APEKSI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melaksanakan Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD Batch #1 Komwil I pada Rabu, 7 Juli 2021 secara virtual.

Kegiatan dipandu oleh Direktur Eksekutf dengan para narasumber dari Kemendagri dan peserta, dari kota: Banda Aceh, Binjai, Gunung Sitoli, Langsa, Medan, Sabang dan Subulussalam.

Batch #2 Komwil I akan diselenggarakan pada Rabu, 14 Juli 2021.

APEKSI bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Dialog Nasional Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Jumat, 30 April 2021 pukul 09.00 – 10.30 WIB.

Rekaman dialog dapat diakses melalui Youtube APEKSI Official.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Bima Arya menerima kunjungan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, Kamis (1/4/2021) di Balaikota Bogor. Dalam pertemuan ini, Apeksi dan Kemendagri sepakat membuka task force dan pendampingan bagi kota yang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Dalam pertemuan tersebut, Ardian menjelaskan, bahwa dirinya mendapatkan tugas khusus oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian untuk menemui langsung Ketua APEKSI. Ardian menjelaskan bahwa SIPD sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 3 Agustus 2020 mengenai 5 Langkah Percepat Transformasi Digital.

“Perlu adanya sistem terintegasi yang memadukan seluruh sistem agar semuanya seragam, dengan sistem di daerah agar performanya sama. Itu tujuannya. Tugas saya salah satunya mengevaluasi APBD,” jelas Ardian.

Ardian memaparkan, dengan adanya SIPD, pemerintah pusat berharap agar semua kegiatan pemerintah daerah dapat dimonitor. Bila ada yang salah, maka sistem akan otomatis mengingatkan. SIPD juga menempatkan ASN selaku user untuk paham digitalisasi termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.

Dalam kesempatan itu juga dibahas sejumlah permasalahan yang kerap dihadapi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota dari anggota APEKSI terkait implementasi SIPD. Diantaranya kurangnya pendampingan intensif dari pusat ke daerah, adanya recofusing dan realokasi pendanaan terkait Pandemi Covid-19 yang megakibatkan pergeseran anggaran untuk penanganan Pandemi, dan belum tersinkronisasi penerapan SIPD dengan Sistem Keuangan Daerah.

Pasca pertemuan, Bima Arya selaku Ketua Dewan Pengurus APEKSI mengusulkan agar Kemendagri menyusun buku manual, atau menyusun Frequently Asked Questions (FAQ) pertanyaan yang sering diajukan terkait SIPD. “Apeksi juga akan membuat satuan kerja/Task Force untuk melakukan pendampingan. Kemendagri dan Apeksi sepakat untuk membuka ruang konsultasi nasional maupun per Komwil APEKSI,” ujar Bima Arya.

Sementara Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam mengaku siap untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini, “kami akan membuka kelas konsultasi,” ujar Alwis. Dimana nantinya, Direktorat APEKSI akan menjadi penghubung antara Pemerintah Kota dengan Kemendagri terkait kelompok masalah SIPD yang dihadapi anggota.

Pertemuan ini merupakan tanggapan atas kritik yang disampaikan Ketua APEKSI, Bima Arya saat menggelar Raker Komisariat Wilayah V Apeksi Regional Kalimantan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (25/3/2021) lalu. Dihadapan peserta raker yang diikuti oleh seluruh kota se-Kalimantan, Bima mengemukakan implementasi SIPD yang dinilai banyak memiliki persoalan di lapangan.

“Saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi agenda utama. Pertama, adalah terkait dengan implementasi SIPD yang saat ini menjadi fokus pemerintah pusat. Di daerah, kami para anggota APEKSI menilai kurangnya kesiapan dan persiapan SIPD, dan menimbulkan banyak persoalan terkait dengan realisasi implementasinya di lapangan,” ungkap Bima Arya.

SIPD, kata Bima, sebenarnya sangat baik. Tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah. (*)

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Apeksi Regional Kalimantan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (25/3/2021).

Raker ini diikuti sembilan wali kota se-Kalimantan, yakni Wali Kota Pontianak, Singkawang, Banjarmasin, Balikpapan, Banjarbaru, Tarakan, Samarinda, Palangkaraya dan Bontang.

Dalam kegiatan yang dibuka secara resmi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji ini membahas berbagai hal, salah satunya terkait dengan implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dinilai banyak memiliki persoalan di lapangan.

“Saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi agenda utama. Pertama, adalah terkait dengan implementasi SIPD yang saat ini menjadi fokus pemerintah pusat. Di daerah, kami para anggota Apeksi menilai bahwa SIPD ini menimbulkan banyak persoalan terkait dengan realisasi implementasinya di lapangan,” ungkap Bima Arya.

SIPD, kata Bima, sebenarnya sangat baik. Tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah “Namun kami lihat tidak cukup fleksibel yang bisa mengakomodir inovasi, potensi lokal dan akselerasi dalam pemulihan ekonomi. Dan saya menyayangkan juga tidak ada perwakilan dari Kemendagri yang menyampaikan penjelasan, mendadak dibatalkan tidak ada kehadirannya secara langsung maupun online,” ujar Wali Kota Bogor ini.

“Padahal kami berharap ini saatnya untuk menjelaskan SIPD kepada semua. Dalam hal ini pengurus pusat Apeksi akan terus mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat agar terjadi akselerasi antara penerapan SIPD ini yang banyak persoalan di daerah. Kita juga belum mendapatkan panduan atau manual book untuk pelaksanaan SIPD di wilayah,” tambahnya.

Selain soal SIPD, raker tersebut juga mendorong agar penyederhanaan birokrasi dilakukan secara aturan yang jelas. “Memperhitungkan faktor-faktor yang terjadi di daerah, seperti kesesuaian antara jumlah eselon III, IV dan jumlah OPD/dinas. Tadi juga dibahas langkah-langkah penanganan Covid-19. Daerah saling bertukar pengalaman dan harus berkolaborasi,” tandasnya.

Sementara itu, dalam sambutan pembukaan Raker Apeksi, Gubernur Kalbar Sutarmidji berharap Apeksi di bawah kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya ini bisa maju pesat dan memberikan kontribusi bagi kemajuan tata kelola pemerintahan. “Kita harus sampaikan apa yang harus kita sampaikan, kita harus lakukan yang harus kita lakukan,” kata Sutarmidji.

Artikel terkait: Catatan Dari Raker Kowmil V di Kota Khatulistiwa