Perjalanan otonomi daerah di Indonesia terus mengalami kemajuan, dinamika dan hasil yang banyak membahagiakan. Tantangan dan kekurangan tentu masih banyak terjadi dalam pelaksanaannya, namun ruang yang dibangun dalam komunikasi seluruh pihak yang terlibat semakin baik dan luas. Sehingga proses yang terbangun lebih baik dan menciptakan pembaruan yang cukup signifikan bagi kemajuan proses pemerintahan.
Demikianlah juga dengan peran yang dilakukan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dalam upaya menjembatani kepentingan pemerintah kota dengan pemerintah pusat agar peran mereka bagi masyarakat kota lebih optimal. Ruang kondusif yang dibuka memberi peluang APEKSI untuk berperan lebih strategis dalam mengawal pemerintah kota agar lebih semangat dan kreatif dalam melakukan pelayanan bagi masyarakatnya. Pemerintah kota semkain banyak yang telah membuat langkah maju dengan melakukan pelayanan lebih optimal bagi masyarakatnya dengan tetap berusaha mengikuti koridor yang telah diatur.
APEKSI menyadari peran strategisnya untuk mencoba membangun semangat dan kretivitas pemerintah kota dengan menampilkan berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah kota lain yang berprestasi. Hal ini menjadi media pembangun wacana bahwa pemerintah daerah khususnya pemerintah kota telah melakukan upaya-upaya serius untuk pembangunan masyarakat di daerahnya. Mereka melakukan ini karena menyadari betul fungsi pelayanan mereka sebagai abdi masyarakat di daerahnya. Dan hasil yang diperoleh bukan semata peran mereka secara tunggal, namun sekali lagi karena kehandalan mereka dalam menghimpun berbagai sumber daya yang ada di daerahnya.
APEKSI yang lahir pada masa desentralisasi sangat jelas bersikap bahwa otonomi dan pemberdayaan daerah adalah langkah tepat untuk memajukan bangsa. Otonomi telah memajukan praktik-praktik inovatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Praktik inovatif ini biasa disebut sebagai Best Practice. Berhasil atau tidak otonomi daerah bisa diukur dari banyaknya best practice yang berhubungan perwujudan prinsip-prinsip good governance.