Advokasi Kebijakan | Advocacy Policy
Tuesday August 03, 2021

Peran advokasi APEKSI terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada proses pemerintahan daerah sudah menjadi langkah strategis dari terbentuknya. Berbagai Undang-Undang yang baru saja lahir seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menjadi perhatian khusus APEKSI mengingat beberapa aspek menimbulkan efek penting dalam proses pemerintahan daerah. Hal ini menjadi prioritas kerja APEKSI hingga terwujud keadilan bagi pemerintah kota khususnya dalam menjalani proses desentralisasi yang muaranya mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Disamping itu APEKSI juga memfokuskan pada proses penyusunan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut agar proses operasional sesuai kondisi yang daerah. APEKSI juga fokus dalam proses pembahasan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam proses pembahasan dan membangun pokok-pokok pikiran tersebut, terus dioptimalkan keberadaan pokja-pokja APEKSI yang telah ada dengan mengoptimalkan berbagai forum diskusi dan dialog dengan pemerintah. Selain itu APEKSI juga terus melakukan proses fasilitasi peningkatan pemahaman dalam mewujudkan proses penyusunan kebijakan atau aturan legal seperti kontrak kerjasama, penyusunan peraturan daerah maupun sistem birokrasi yang reformis.

Proses dialog dan jejaring diskusi tingkat regional ASEAN yang sudah terbentuk dengan baik, APEKSI terus aktif terlibat. Forum ini sangat strategis untuk menjadi media informasi bagi pemerintah kota Indonesia maupun media pertukaran dalam upaya proses pengembangan yang dilakukan masing-masing negara serta upaya membangun terus kebersamaan dan masyarakat yang kompetitif secara sehat dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.


APEKSI's advocacy role for various government policies that affect local government processes has become a strategic step from its formation. Various laws that have just been born such as Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration have become APEKSI's special concerns considering several aspects has an important effect on local governance processes. This is a priority for APEKSI's work to achieve justice for the city government, especially in undergoing the decentralization process, which aims to create a more prosperous society.

In addition, APEKSI also focuses on the process of drafting implementing regulations for this Law so that the operational process is in accordance with regional conditions. APEKSI is also focused on the discussion process of the draft revision of Law Number 33 of 2004 concerning Central and Regional Financial Balancing.

In the process of discussing and building these points of thought, the existing APEKSI working groups will continue to be optimized by optimizing various discussion forums and dialogues with the government. In addition, APEKSI also continues to facilitate the process of increasing understanding in realizing the process of formulating policies or legal regulations such as cooperation contracts, drafting regional regulations and reformist bureaucratic systems.

A well-established dialogue process and discussion network at the ASEAN regional level, APEKSI continues to be actively involved. This forum is very strategic to be a medium of information for the city government of Indonesia as well as a medium of exchange in the development process undertaken by each country as well as efforts to continue building togetherness and a healthy competitive society in the ASEAN Economic Community.

HUT RI 76

kmf2020web

blue shapes

Mitra | Partners

kppodbnnbpomposindonesiagizicleiicmaueuclg-ascpagcomiucunescounisdrworldbankicldu pertaminaiktiiantheusinmarkcommcitiasiaqlueindosatooredoonodefluxtafpusad paramadinaliputan6katadataiap2idcartenz groupcaasystemiqkinaryahukumonlinedotcomjustika

blue shapes

HUT RI 76


21APEKSInergi

25 MEI 2000 - 25 MEI 2021

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Rasuna Epicentrum Complex 
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan Area
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kami bekerja di rumah/work from home dalam rangka penerapan PPKM Jawa - Bali dan kami dapat dihubungi di email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | We are work from home due the implementation of Java - Bali large-scale social restrictions and we can be contacted by email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#StayHome #StaySafe 


 
personil apeksi juli 2021
 

 
apeksipeta

Flag Counter




PROFIL APEKSI | APEKSI PROFILE

profil 2021

Buku Profil APEKSI dapat diunduh/download melalui APEKSI Digital Library.

Proposal


igef2021

INDONESIA GENUINE FESTIVAL (IGEF) akan dilaksanakan pada 3 - 5 September 2021 di Kota Manchester, Inggris. 

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui IGEF 2021.

blue shapes

 

© 2000-2021 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities