Details

Published: 08 March 2021

Hits: 1048

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan sampah organik dalam upaya peningkatan potensi ekonomi serta upaya untuk mensejahterakan rakyat terkait dengan pengelolaan, pengurangan dan penanganan sampah, dirasa perlu untuk meningkatkan peluang kerjasama pendanaan dan kelembagaan di tingkat Kabupaten dan Kota Di Indonesia.
.
APEKSI dan APKASI bersama SYSTEMIQ menyelenggarakan Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan sampah organik dalam upaya peningkatan potensi ekonomi serta upaya untuk mensejahterakan rakyat terkait dengan pengelolaan, pengurangan dan penanganan sampah, dirasa perlu untuk meningkatkan peluang kerjasama pendanaan dan kelembagaan di tingkat Kabupaten dan Kota Di Indonesia.
.
APEKSI & APKASI bersama SYSTEMIQ menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Organik melalui Black Soldier Flies (BSF)/Maggot: Peluang Kerjasama Pendanaan dan Kelembagaan untuk Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Kegiatan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal: Selasa, 9 Maret 2021
Waktu: 13.00 - 16.00 WIB
Materi: https://go.apeksi.id/materibsf
Youtube: https://link.apeksi.id/sosialisasibsf

Keynote Speaker: Dr. Ir. Novrizal Tahar, IPM (Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB3 – KLHK)

Pemateri:

1. drh. Makmun, M.Sc. (Direktur Pakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian)
2. Muhammad Hatta S., STP., MM. (Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian)
3. Dr. Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor / Ketua Dewan Pengurus APEKSI)
4. Markus Susanto, SE., MH., ICC. (Direktur Utama, PT. Maggot Indonesia Lestari)
5. Novel Abdul Gofur, MDM. (Waste Management Policy Expert - SYSTEMIQ)

Moderator: Budi Chairuddin (Professional Facilitator)

Details

Published: 11 December 2020

Hits: 1560

Pengumpulan sampah dari Rumah Tangga (RT) sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia hanya 39 % (sampai di TPA), dan tingkat prosentase kegiatan 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle) di Indonesia tidak sampai 15 %. Hal ini telah menjadi perhatian semua bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia kewalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang persampahan. Perlu upaya nyata untuk hal ini, peraturan kelembagaan serta bantuan keuangan langsung yang mendukung untuk kelembagaan tersebut, serta dibantunya lembaga community based of waste management yang sudah banyak di Indonesia menjadi salah duanya.

Kebutuhan pelayanan publik untuk persampahan menurut Undang-Undang / UU yang berlaku (UU Pemerintahan Daerah, UU Desa dan UU Persampahan, serta turunan Peraturan Pemerintahan (PP) nya) mensyaratkan dua (2) pengelolaannya (secara legalitas dan prakteknya), yaitu: pada level Kabupaten dan Kota (saya sebut dengan Institutionalized Based of Waste Management/IBWM) serta pada Desa (Kelurahan - hanya secara prakteknya), saya sebut dengan Community Based of Waste Management/CBWM.

Dokumen lengkap dapat diunduh/download di APEKSI Digital Library.

Novel Abdul Gofur
Waste Management Policy Expert, SYSTEMIQ

Details

Published: 11 December 2020

Hits: 1500

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik di kabupaten dan kota, yang dalam hal ini pelayanan persampahan, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), yang didukung oleh SYSTEMIQ, melakukan kajian awal (preliminary) perihal Kebijakan Pengelolaan Sampah: Mengatasi Hambatan-hambatan Struktural Dalam Sistem Pengelolaan Sampah.

Kajian awal ini (DRAFT) akan menjadi Policy Paper tentang Kebijakan Pengelolaan Persampahan dari APKASI dan APEKSI sebagai bagian dari kerjasama SYSTEMIQ dengan APKASI dan APEKSI, guna menjadi masukan untuk pemerintah dalam tata Kelola pengelolaan persampahan kabupaten dan kota.

Guna mewujudkan Policy Paper yang memuat masukan dari berbagai pemangku kepentingan, kami sangat merasa perlu dilakukan pertemuan mandiri dengan kementerian terkait dan non kementerian, penyelenggaraan focus group discussions (FGDs) yang mengundang kementerian terkait dan non-kementerian, telaah kajian dari expert / pakar di bidang tertentu, sosialisasi, serta tahap terakhir penyerahan policy paper kepada pemerintah.

1. Adapun expert / pakar yang dapat (dan akan) memperkaya materi di policy paper ini al:
2. Pakar dan Praktisi (Pemerintah dan Non-Pemerintah) di bidang pengelolaan persampahan;
3. Pakar dan Praktisi (Pemerintah dan Non-Pemerintah) di bidang pemerintahan daerah;
4. Pakar dan Praktisi (Pemerintah dan Non-Pemerintah) di bidang pembiayaan antara keuangan daerah dan keuangan pusat (desentralisasi fiskal);
5. Pakar dan Praktisi (Pemerintah dan Non-Pemerintah) di bidang kelembagaan pengelolaan persampahan; serta
6. Usulan dari kementerian terkait, juga dari APKASI dan APEKSI.

Melalui niat baik, serta proses pembuatan Policy Paper tentang Kebijakan Pengelolaan Persampahan dari APKASI dan APEKSI yang melibatkan para pemangku kepentingan, maka kami sangat berharap Policy Paper ini dapat membantu memecahkan beberapa permasalahan struktural pelayanan persampahan di kabupaten dan kota.

Terima kasih

APKASI – APEKSI – SYSTEMIQ

Dokumen lengkap dapat diunduh/download di APEKSI Digital Library.

Novel Abdul Gofur
Waste Management Policy Expert, SYSTEMIQ

Details

Published: 03 December 2020

Hits: 1830

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait perluasan cakupan layanan pengelolaan, pengurangan dan penanganan sampah, sebagaimana tercantum dalam Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) dan Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah,

APEKSI bekerjasama dengan PT SYSTEMIQ Lestari Indonesia menyelenggarakan Sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Persampahan secara daring, yang akan dilaksanakan pada:

• Hari/Tanggal : Jumat, 4 Desember 2020
• Waktu : 08.00 - 11.30 WIB
• Platform : Zoom Cloud Meeting
• Materi: APEKSI Digital Library

Rekaman kegitan ini ditayangkan melalui Youtube APEKSI LIVE

Details

Published: 22 July 2020

Hits: 2347

Rata-rata waste collection rate di Indonesia {sampah yang dihasilkan oleh Rumah Tangga (RT) itu terkumpul di TPA/Tempat Pemrosesan Akhir} hanya 36.39 % berdasarkan data Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Bappenas, 2018. Selain itu laporan NPAP (National Plastic Action Partnership) menyebutkan bahwa rata-rata nasional hanya 39% sampah plastik yang terkumpul.

Konsekuensi dari dua figure ini adalah masih banyaknya sampah yang tercecer di daratan, sungai, dibakar dan bahkan ada yang sampai ke lautan (90 % sampah lautan itu dari daratan). Belum lagi bicara tentang 3R (Reduce atau tindakan mengurangi sampah seperti membawa kantong sendiri, Reuse atau tindakan menggunakan kembali bekas produk seperti gelas piring plastik, and Recycle atau tindakan mendaur ulang organik dan non organik/plastik untuk dijadikan bahan baku atau handycraft) yang angkanya masih di bawah 5 % rata-rata nasional (RPJM 2020 – 2024).)

[Tampak Presiden Joko Widodo sedang meninjau TPA Manggar Balikpapan. Foto: Muchlis Jr – Biro Pers Sekretariat Presiden]

Read more ...