OSS
Monday December 06, 2021

outlook kolaborasi mandiri fyron

rdp komite i dpdri

JAKARTA. Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan pembahasan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada masa Pandemi COVID-19 dengan Asosiasi Pemerintah Daerah (APEKSI, APKASI dan APPSI) pada 20 September 2021 di Ruang Rapat DPD RI Senayan.

RDP hibrid ini dipimpin dan dibuka oleh Ketua Komite I DPD RI, dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi Ketua Dewan Pengurus terkait Kondisi Kota dan Pandemi, Isu Pengendapan Uang Daerah di Bank, Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).

Setelah penyampaian APKASI dan APPSI, diteruskan dengan tanya jawab dengan para Senator yang hadir langsung maupun virtual dan ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh pimpinan rapat.

Dokumen berupa rekomendasi APEKSI dan kesimpulan RDP dapat diakses di https://go.apeksi.id/dpdri20092021.

 

 

 

 

 

rdp 10072021

Setelah rapat virtual bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dengan topik Penanganan Pandemi Covid-19, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar Rapat Dewan Pengurus yang membahas Kendala Percepatan Vaksinasi di Daerah, Senin (19/7/2021).

Rapat dipimpin Ketua Dewan Pengurus yang juga Wali Kota Bogor di Balai Kota Bogor secara virtual dan dipandu oleh Sekretaris Dewan Pengurus/Direktur Eksekutif untuk menerima masukan dari anggota. Kemudian hasilnya akan disampaikan Ketua Dewan Pengurus kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hadir Ketua Dewan Pengawas/Wali Kota Jambi beserta Wakil Wali Kota Jambi, Wakil Ketua Dewan Pengurus/Wali Kota Banda Aceh dan Wali Kota Kediri, Bendahara Dewan Pengurus/Wali Kota Batu dan Ketua Komisariat Wilayah IV/Wali Kota Kupang serta yang mewakili.

Sejumlah kendala dan rekomendasi terkait pelaksanaan vaksinasi disampaikan para anggota, pengurus dan dewan pengawas APEKSI) dalam rapat.

Beberapa persoalan di antaranya vaksinasi bagi para lansia, ketersediaan vaksin berbanding terbalik dengan antusiasme masyarakat yang ingin divaksin, informasi yang beredar, sosialisasi dan edukasi bagi orang tua terkait vaksinasi bagi pelajar, hingga ketersediaan tenaga kesehatan yang bertindak sebagai vaksinator dan lainnya.

Selain persoalan di lapangan yang menjadi kendala dalam vaksinasi, para anggota APEKSI juga menyampaikan data dan capaian target masing-masing daerahnya.

Kolaborasi pemerintah dengan aparat TNI / Polri serta pihak lain yang turut mendukung percepatan capaian target vaksinasi menjadi salah satu kunci yang di jelaskan.

Disamping itu, ada juga pemerintah kota yang menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki institusi kesehatan untuk mengakselerasi percepatan capaian vaksinasi. Koordinasi juga disebutkan menjadi hal yang perlu ditekankan semua peserta rapat.

Merespon masukan dan persoalan yang dihadapi pemerintah kota, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya mencatat ada empat poin yang menjadi kendala, seperti pencairan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes), distribusi vaksin, kepastian ketersediaan vaksin dan pendaftaran warga yang ingin di vaksin.

Untuk itu, Wali Kota Bogor ini akan segera menyampaikan semua masukan dan persoalan kepada pemerintah pusat.

"Saya akan sampaikan semuanya kepada pemerintah pusat. Dan ke depan akan dilaksanakan kembali rakor untuk mengetahui kondisi terbaru dari masing-masing kota," katanya.

dialog ptsp

APEKSI dan Ditjen Bina Adwil Kemendagri menyelenggarakan Dialog Nasional APEKSI Membedah Rapermen DPMPTSP Kelembagaan Penanaman Modal dan Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu sesuai UU No. 11/2020 di Daerah.

Dialog diselenggarakan pada:

  • Hari/Tanggal: Selasa, 18 Mei 2021
  • Waktu: 10.00 - 11.30 WIB
  • Platform: Zoom Meeting di https://zoom.apeksi.id/ptsp
  • Live Streaming: Youtube APEKSI Official dan Instagram @apeksiid

#APEKSInergi 

apeksi bkpm

Dialog Nasional pada 3 Mei 2021 lalu telah diikuti para Walikota dan jajaran birokrasi dari Pemerintah Kota anggota APEKSI dan dipublikasikan media massa.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya (Walikota Bogor) akan menyampaikan seluruh rekomendasi tersebut dan akan dijawab langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

Kegiatan diselenggarakan pada:

  • Hari/tanggal: Senin, 10 Mei 2021
  • Waktu: 12.00 - 12.45 WIB
  • Acara: MENTERI INVESTASI MENJAWAB APEKSI: OSS dan Kewenangan Daerah dalam Perizinan Berusaha
  • Platform: Youtube BKPM TV dan Instagram Live APEKSI

#APEKSInergi #APEKSI

apeksixhukumonline

Untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi, Pemerintah selaku regulator terus berupaya untuk memperbarui dan menyederhanakan regulasi. Namun, implementasi di daerah baik bagi Pemerintah Daerah maupun Pelaku Usaha dan pemangku kepentingan lain, tentu memiliki tantangan tersendiri.

Melalui PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pemerintah ingin memberikan kepastian hukum dalam berusaha serta perizinan yang mudah dan terintegrasi. Bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam menanggapi aturan turunan UU Cipta Kerja ini, dan bagaimana pelaku usaha menanggapinya? Simak pembahasannya dalam Webinar ini.

APEKSI berSINERGI dengan Hukumonline menyelenggarakan webinar: Kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi OSS dan Kemudahan Berusaha untuk Peningkatan Investasi Sesuai PP No. 6 Tahun 2021 pada:

  • Hari/Tanggal: Kamis, 6 Mei 2021
  • Waktu: 14.00-16.00 WIB
  • Platform: Zoom Webinar
  • Registrasi: bit.ly/WebinarHOLAPEKSI

Apa Kabar UU Cipta Kerja

TANGERANG. APEKSI menggelar Dialog Nasional Para Walikota APEKSI: Pemulihan Ekonomi dan Investasi Daerah pada Senin, 3 Mei 2021 di Tangerang LIVE Room - Balaikota Tangerang.

dialog pemulihan ekonomi investasi 1

Dialog dipimpin langsung Ketua/Walikota Bogor didampingi Wakil Ketua/Walikota Semarang dan Anggota Dewan Pengawas/Walikota Tangerang yang dihadiri para Walikota Anggota APEKSI maupun yang mewakili dan masyarakat umum.

dialog pemulihan ekonomi investasi

Tujuan dialog untuk menerima masukan langsung dari Anggota APEKSI terkait pemulihan ekonomi, investasi daerah dan perizinan berusaha di daerah untuk disampaikan kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sedianya dilaksanakan Dialog dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM pada waktu yang sama, namun harus diundur pelaksanaannya.

Rekaman kegiatan dapat diakses melalui Youtube APEKSI Official

dialog khusus uu cipta kerja medsos

APEKSI mendukung penuh upaya Pemerintah untuk melakukan penguatan perekonomian nasional melalui Rancangan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kami mengapresiasi upaya Pemerintah berupaya menghadirkan terobosan baru dalam hal menyelesaikan permasalahan disharmonisasi regulasi, memberikan kemudahan investasi, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, pemberdayaan dan menguatkan UMKM dan peningkatan investasi pemerintah serta percepatan proyek strategis nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang tengah menyusun aturan turunan UU Cipta Kerja bidang agraria/pertanahan dengan target, membuat peraturan turunan sebanyak 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP) yaitu tentang penataan ruang, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hak-hak tanah dan pembentukan bank tanah.

Dan memandang terdapat beberapa catatan penting yang perlu didialogkan terkait kejelasan kewenangan daerah dalam perizinan berusaha dan tata ruang serta pertanahan. Hal ini penting agar terbangun kesamaan pemahaman di antara para kepala daerah pemerintah kota dalam penerapan UU Cipta Kerja ini nantinya.

APEKSI menyelenggarakan Dialog Khusus Undang-Undang Cipta Kerja dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada:

 

 

 

kota toleran

APEKSI DIGITAL LIBRARY


apeksiwebinar





BUKU DELAPAN LANGKAH TRANSFER INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Buku Delapan Langkah Transfer Inovasi Pelayanan Publik dapat diunduh/download di Library.


MENGAWAL TOLERANSI KOTA SELURUH INDONESIA

Indonesia memiliki keanekaragaman masyarakat dengan berbagai latar budaya serta agama. Toleransi menjadi faktor penting guna menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis.

Tentang Tata Kelola Kota Toleran

Toleransi dan kebersamaan di kota kita harus terjaga. Kerukunan dan segala kemajuan kota dapat hancur seketika, jika kita tidak ada konsistensi dan keseriusan mengawalnya. Inilah tugas besar generasi masa kini: mewariskan toleransi dan saling menghormati dalam keharmonisan kehidupan seluruh kota di Indonesia.

Didukung oleh: 

logo taf

menjaga kerukunan dan memperkuat toleransi kota tn

Menjaga Kerukunan Dan Memperkuat Toleransi Kota

Ada sejumlah kunci atau cara-cara yang bisa diterapkan dalam menjaga toleransi di Indonesia dan kota khususnya, baik dalam hal perbaikan kebijakan, tata kelola toleransi.

belajar toleransi di kota kota indonesia tn

Belajar Toleransi di Kota-Kota Indonesia

Indonesia memiliki banyak kota yang bisa menjadi percontohan kehidupan bertoleransi yang baik.

potret keberagaman dan toleransi di indonesia tn

Potret Keberagaman dan Toleransi di Indonesia

Toleransi menjadi modal penting dalam mewujudkan pertumbuhan pembangunan dalam negeri.

 21APEKSInergi

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Rasuna Epicentrum Complex 
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan Area
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kami bekerja di rumah/work from home dalam rangka penerapan PPKM Jawa - Bali dan kami dapat dihubungi di email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | We are work from home due the implementation of Java - Bali large-scale social restrictions and we can be contacted by email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#StayHome #StaySafe 


 
personil apeksi juli 2021
 

 
apeksipeta

Flag Counter




profil 2021

Buku Profil APEKSI dapat diunduh/download melalui APEKSI Digital Library.

apeksikegiatan


kalender outlook

 

Mitra | Partners

kppodbnnbpomposindonesiagizicleiicmaueuclg-ascpagcomiucunescounisdrworldbankicldu pertaminaiktiiantheusinmarkcommcitiasiaqlueindosatooredoonodefluxtafpusad paramadinaliputan6katadataiap2idcartenz groupcaasystemiqkinaryahukumonlinedotcomjustikagmt garindonapindokreenid

blue shapes

 

© 2000-2021 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities