KOTA INKLUSIF | INCLUSIVE CITY
Sunday October 24, 2021

Webinar Inklusif Internasional: Inklusif di masa Covid-19, merupakan kolaborasi dengan UNESCO Jakarta diselenggarakan pada:

Pembicara dari Indonesia, Ketua Pokja Menuju Kota Inklusif APEKSI, Heroe Poerwadi - Wakil Walikota Yogyakarta.

Link Youtube: https://link.apeksi.id/inclusion

 

PADANG - 28-29 September 2016. Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota Indonesia untuk Kota Inklusif telah dilaksanakan pada tahun 2013‐2014 di lima kota di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, dan Ambon. Pertemuan ini merupakan bagian dari kontribusi pemerintah kota di Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Perserikatan Bangsa‐Bangsa mengenai Hak‐Hak Penyandang Disabilitas (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilitas/UNCRPD) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tahun 2011. UNESCO dan ILO, melalui keterlibatannya di dalam Kemitraan PBB untuk Mempromosikan Hak‐Hak Penyandang Disabilitas (the United Nations Partnership to Promote the Rights of Persons with Disabilities/UNPRPD), telah mendukung pelaksanaan pertemuan‐pertemuan tersebut.

disabilitas 01

Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota untuk Kota Inklusif diadakan kembali di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 28–29 September 2016. Pertemuan ini bertujuan untuk menguatkan kembali dan memperluas kemitraan antar pemerintah kota di Indonesia dalam melaksanakan UU Disabilitas dan juga Konvensi UNCRPD di tingkat kota serta mendiskusikan dampak dari 2 Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 2016 kepada pemerintah kota.

Kewajiban utama pemerintah kota berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, perlindungan dari tindakan diskriminatif dan perlakuan salah lainya, kebudayaan dan pariwisata, keolahragaan, habiltasi dan rehabilitasi, akesibilitas dan infrastruktur, pelayanan publik, perlindungan bencana, pendataan, pemberian konsesi, informasi dan komunikasi, partisipasi masyarakat, kewarganegaraan dan perlindungan khusus (perempuan dan anak). Prevelansi disabilitas di Indonesia bersasarkan Survei Sakernas angkatan kerja nasional yang dilakukan oleh LPEM UI sebanyak 12,15%. Penyandang disabilitas di pasar kerja Indonesia berdasarkan statistik tenaga kerja untuk penyandang disabilitas sedang adalah 56.72% dan penyandang disabilitas berat adalah 20.27%, dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan perikanan adalah 46.01%.

Salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan ramah disabilitas adalah Kota Banda Aceh. Perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di Kota Banda Aceh saat ini dengan jumlah penyadang disabilitas Tahun 2016 sebanyak 570 orang. Kota Banda Aceh berkomitmen melalui Qanun No.10 Tahun 2004 Tentang Bangunan dan Gedung dimana pemerintah kota telah mempertegas setiap bangunan harus mempunyai aksesibiltas bagi penyandang cacat. Keputusan Walikota Banda Aceh No.265 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Sekolah/Madrasah Penyelenggara Model Inklusi di Kota Banda Aceh. Hal tersebut memperkuat komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Strategi yang dilakukan adalah persamaan dan non diskriminasi dalam berpendapat artinya melibatkan kelompok disabilitas dalam perencanaan kota dan kesempatan menggunakan haknya dalam PEMILU. Komitmen ini tidak berhenti disini, Pemerintah Kota Banda Aceh juga memberikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada penyandang cacat, bantuan biaya hidup kepada 120 tuna netra yaitu 2.5 juta per tahun, bantuan sarana dan prasarana disabilitas dan lainnya yang semuanya bersumber dari APBK.

disabilitas 02

Peran pemerintah kota dalam pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas (P4D) bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu urusan pemerintah konkuren yang wajib yaitu urusan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan kedaerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan hasil diskusi kelompok pada lokakarya pembangunan kapasitas mengemai ketenagakerjaan inklusif adalah: akomodasi yang layak kepada pekerja disabilitas guna memberi kemudahan dalam menjalankan pekerjaannya. Dilihat kemampuan berdasarkan kondisi dan aspek yang perlu diperhatikan misalnya sisi medis, social dan geografis penyandang disabilitas. Tersedianya berbagai pelatihan-pelatihan, adanya media koordinasi dan komunikasi yang menjembatani antara penyandang disabilitas dengan perusahaan, terdapat kuota 2% untuk kesempatan kerja di perusahaan, adanya profil disabilitas diperusahaan, tidak ada batasan jenjang pendidikan artinya setiap penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam kesempatan jenjang pendidikan.

Kelayakan akomodasi bagi seorang pekerja dengan disabilitas yaitu dengan adanya standarisasi dan mekanisme asesmen salah satunya adalah dengan memberikan kartu penjcari kerja untuk penyandang disabilitas. Kartu ini dapat digunakan untuk mendata jumlah penyandang disabilitas pencarikerja, sekaligus menjadi sumber data yang dapat dijadikan referensi bagi perusahaan/institusi lain untuk merekrut penyandang disabilitas. Kartu ini juga bisa membantu mengidentifikasi kebutuhan aksesibilitas dari sipencari kerja, sehingga bisa dicocokkan dengan kebutuhan perusahaan. Bagi penyandang disabilitas yang masih belum mendapatkan pekerjaan, edukasi dan promosi perlu difasilitasi agar mereka mendapatkan kerja.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan membuat kesepakatan dengan perusahaan dan pihak-pihak lain, pihak yang terlibat dalam proses tersebut adalah Dinsoskertrans (pelatihan, bantuan, mediasi), DPO (memberikan data base PD yang mencari kerja, menjembatani antara pihak pencari kerja dan penyedia kerja, rekomendasi PD), instansi/lembaga(menyediakan lowongan kerja, menerima pekerja disabilitas dan menyediakan akomodasi).Cara mempromosikan dan mensosialisasikan mekanisme tersebut dengan pertemuan dengan perusahaan, diskusi publik, jumpa pers,kampanye dan talk show. Intervensi melalui kebijakan yang sudah ada (misalnya UU No. 8/2016) diturunkan menjadi PP, Perda, perwako, mendirikan lembaga audit yang menjamin dan mengawasi penyandang disabilitasdalamduniakerja (ombudsman, lembagaham) yang terlibat dalam proses tersebut.

disabilitas 03

Peran-peran para pihak dalam menjalankan kebijakan yang ramah disabilitas adalah sebagai berikut:

  • Pemerintah berperan menjamin, mengawasi, dan membina agar tercipta kesetaraan.
  • DPR/DPRD mengesahkan, mengawasi dan mengevalusi, perusahaan swasta, dunia usaha
  • BUMN mengawasi, membimbing, memotivasi dan merekrut
  • Lembaga hukum, yuridis ombudsman mengevaluasi, memberikan sanksi, dan memastikan bahwa proses terlaksana sesuai dengan hukum yang berlaku
  • LSM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama memotivasi, mengawasi, membina, dan mengadvokasi Organisasi Penyandang Disabilitas,  mengawasi,  mempromosikan, dan membangun jejaring
  • Akademisi mengawasi, membina, memberikan masukan dan memotivasi. Praktisi membina dan member masukan.
  • Cara mempromosikan dan mensosialisasikan kegiatan/kebijakan tersebut adalah Pemerintah membuat surat edaran dari pusat sampai desa Media massa, cetak, dan media social Event (pameran, job fair, lomba, dst).

Paparan:

Day 1 - Kemensos - Peran Pemkot Dalam UU No. 8
Day 1 - Risnawati Utami - Praktir Terbaik CRPD dan SDG di Tingkat Kota
Day 3 - Gati Gayatri - Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Kesenjangan Digital Penyandang Disabilitas
Day 3 - Dimas Muharam - Teknologi Bikin Tunanetra dapat Kerja dan Berkarya
Day 2 - Presentasi PT Dewhirst Memperkerjakan Pekerja Disabilitas
Day 1 - Walikota Padang - Padang Kota Inklusi
Day 3 - Antoni Tsaputra - Infrastruktur Kota
Day 2 - Sapto Purnomo Kemennaker - Ketenagakerjaan Inklusi
Day 3 - Icun Sulhadi - Disaster Risk Reduction di Tempat Kerja
Day 2 - Carlo Eko - Ketenagakerjaan Inklusif di Sektor Swasta
Day 1 - UNESCO - Network of Mayors for Inclusive Cities
Day 2 - Dinsos Padang - Ketenagakerjaan Inklusi Kota Padang
Day 1 - Banda Aceh - Perlindungan and Pemenuhan hak PD
Day 3 - David Tjahjana - Transportasi Aksesible Kota Jakarta
Day 3 - Rachmita Harahap - Inklusi Disabilitas Pendengaran

 

JAKARTA. Hari ini APEKSI berkolaborasi dengan UNESCO, ILO dan WHO menyelenggarakan Seminar Tingkat Tinggi untuk Kota-Kota Inklusif di Hotel Le Meridien Jakarta.

Kegiatan diawali dengan sambutan: Airin Rachmi Diany - Ketua Dewan Pengurus, Anita Nirody - Koordinator PBB untuk Indonesia, Bambang Brodjonegoro - Menteri PPN/Ketua Bappenas sekaligus membuka seminar tingkat tinggi ini.

Dilanjutkan dengan Penandatanganan Piagam Jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota Inklusif yang terdiri dari Kota Padang, Kota Banjarmasi, Kota Mojokerto, Kota Ambon, Kota Bengkulu, Kota Surakarta, Kota Kupang, Kota Jambi, Kota Jakarta Pusat, Kota Banda Aceh, Kota Jogjakarta, Kota Denpasar dan Kota Tangerang Selatan.

seminar tingkat tinggi kota inklusif

BANJARMASIN. APEKSI dan Pemerintah Kota Banjarmasin yang didukung oleh UNESCO menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota untuk Kota-Kota Inklusif untuk membahas kebijakan dan praktik berbasis data tanggal 3-4 Oktober 2019. 

Jejaring Walikota Indonesia untuk Kota-Kota Inklusif di Indonesia menyatukan para pembuat kebijakan yang berada di garis depan dalam inovasi kebijakan dan aksi untuk mempromosikan partisipasi sosial penuh para disabilitas. Dua puluh dua Walikota dari seluruh Indonesia, bersama-sama dengan Dinas Sosial Pemerintah Kotanya berpartisipasi dalam kegiatan ini menyoroti pendekatan partisipatif untuk pengumpulan dan analisis data.

kota toleran

APEKSI DIGITAL LIBRARY


apeksiwebinar





BUKU DELAPAN LANGKAH TRANSFER INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Buku Delapan Langkah Transfer Inovasi Pelayanan Publik dapat diunduh/download di Library.


MENGAWAL TOLERANSI KOTA SELURUH INDONESIA

Indonesia memiliki keanekaragaman masyarakat dengan berbagai latar budaya serta agama. Toleransi menjadi faktor penting guna menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis.

Tentang Tata Kelola Kota Toleran

Toleransi dan kebersamaan di kota kita harus terjaga. Kerukunan dan segala kemajuan kota dapat hancur seketika, jika kita tidak ada konsistensi dan keseriusan mengawalnya. Inilah tugas besar generasi masa kini: mewariskan toleransi dan saling menghormati dalam keharmonisan kehidupan seluruh kota di Indonesia.

Didukung oleh: 

logo taf

menjaga kerukunan dan memperkuat toleransi kota tn

Menjaga Kerukunan Dan Memperkuat Toleransi Kota

Ada sejumlah kunci atau cara-cara yang bisa diterapkan dalam menjaga toleransi di Indonesia dan kota khususnya, baik dalam hal perbaikan kebijakan, tata kelola toleransi.

belajar toleransi di kota kota indonesia tn

Belajar Toleransi di Kota-Kota Indonesia

Indonesia memiliki banyak kota yang bisa menjadi percontohan kehidupan bertoleransi yang baik.

potret keberagaman dan toleransi di indonesia tn

Potret Keberagaman dan Toleransi di Indonesia

Toleransi menjadi modal penting dalam mewujudkan pertumbuhan pembangunan dalam negeri.

 21APEKSInergi

25 MEI 2000 - 25 MEI 2021

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Rasuna Epicentrum Complex 
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan Area
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kami bekerja di rumah/work from home dalam rangka penerapan PPKM Jawa - Bali dan kami dapat dihubungi di email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | We are work from home due the implementation of Java - Bali large-scale social restrictions and we can be contacted by email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#StayHome #StaySafe 


 
personil apeksi juli 2021
 

 
apeksipeta

Flag Counter




profil 2021

Buku Profil APEKSI dapat diunduh/download melalui APEKSI Digital Library.

apeksikegiatan

Indo Smart City - 13-15 Oktober 2021

indosmartcity2021

 

Smart City Expo World Congress - 16-18 November 2021 

SCEWC21

tomorrowcity

 

 

ABOUT TOMORROW.CITY

A PLATFORM TO ACCELERATE SUSTAINABLE AND INCLUSIVE CITIES

Tomorrow.City is a digital content platform that combines knowledge, business and awareness to accelerate sustainable and inclusive cities for all.

A global hub to help advance the smart city industry by connecting cities with companies, driving talent development and building momentum for sustainable and inclusive urban projects all around the world.

Mitra | Partners

kppodbnnbpomposindonesiagizicleiicmaueuclg-ascpagcomiucunescounisdrworldbankicldu pertaminaiktiiantheusinmarkcommcitiasiaqlueindosatooredoonodefluxtafpusad paramadinaliputan6katadataiap2idcartenz groupcaasystemiqkinaryahukumonlinedotcomjustikagmt garindo

blue shapes

 

© 2000-2021 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities