Rapat Kerja Teknis | Technical Meeting
Tuesday August 03, 2021

Rapat Kerja Teknis dilaksanakan satu tahun sekali dan dihadiri oleh seluruh anggota untuk membahas masalah teknis yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional.

Technical Working Meeting held once a year and attended by all members to discuss technical issues set out in the National Working Meeting and National Summit.

JAKARTA. APEKSI menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis 2019 dengan tema: “SINKRONISASI SUBSTANSI HASIL REKOMENDASI APEKSI TAHUN 2019 UNTUK PEMERINTAH” tanggal 29 Agustus 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya.

Rapat ini sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan Rakernas XIV APEKSI 2019 di Kota Semarang pada tanggal 2-5 Juli, disepakati bahwa akan dilakukan pembahasan secara lebih fokus dan mendalam terhadap substansi Rekomendasi APEKSI Tahun 2019.

Dengan pembahasan secara fokus dan mendalam, diharapkan nantinya rekomendasi akan menjadi poin-poin substansi penting posisi APEKSI terhadap kebijakan atau regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

 

SURABAYA. APEKSI menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis dengan tema, "Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)" di Hotel Bumi Resort, Kota Surabaya.

Kegiatan diawali dengan sambutan Walikota Tangerang Selatan selaku Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus membuka Rapat Kerja Teknis 2018.

Diskusi panel dimoderatori UCLG ASPAC dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappeda Kota Semarang. 

Materi kegiatan Rapat Kerja Teknis dapat diunduh/download di Library.

rakernis apeksi 2017

TANGERANG. Hari ini diselenggarakan Indonesia Future City 2017, kegiatan dibuka oleh Tjahjo Kumolo - Menteri Dalam Negeri sekaligus membuka rangkaian kegiatan Rapat Kerja Teknis APEKSI 2017 dan Rapat Kerja Nasional REI 2017 di ICE - BSD City, Tangerang - Banten.

rakernis 2017 ifc 2017

Agenda Rapat Kerja Teknis APEKSI 2017 digelar pada pukul 13.00 WIB dan Bambang Brodjonegoro - Menteri PPN/Ketua Bappenas menyampaikan pidato kuncinya.

rakernis 2017 keynote menteri ppn

Diskusi Panel yang menampilkan narasumber, antara lain:

  • PT Sarana Multi Infrastruktur
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) 
  • Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
  • Ahli Hukum Kontrak dan Saksi Ahli Hukum Bidang Kontrak Pengadaan

rakernis 2017 pt smi


Dokumen yang terkait kegiatan ini dapat diunduh/download di Library.

 

rekernis 2017

Salah satu rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Tahun 2017 di Kota Malang mengamanahkan agar pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dapat bersinergi bersama untuk memenuhi target pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2016-2019 dengan mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Namun demikian meskipun presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 Tentang kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, tampaknya pemerintah daerah masih belum banyak yang mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagai alternatif sumber pembiayaan di daerah diluar APBN/APBD. Indikasi minimnya inovasi dengan memanfaatkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha terlihat dari banyaknya daerah yang masih melakukan penyerapan anggaran untuk pos-pos rutin saja. Tak bisa dipungkiri memang saat ini pemerintah daerah masih menghadapi kekuatiran untuk melakukan berbagai inovasi dan diskresi karena belum terjadinya harmonisasi implementasi kebijakan pemeriksaan di tingkat aparat penegak hukum.

Dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang skema KPBU kepada Pemerintah Daerah, sekaligus juga untuk peningkatan kepasitas pemerintah daerah dalam menghadapi risiko kerugian dan kemungkinan konflik hukum yang ditimbulkan, APEKSI menginisiasi kegiatan Rapat Kerja Teknis dengan tema “Strategi dan Perlindungan Hukum Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Untuk Penyelenggaraan Pembangunan di Daerah”.

Rapat Kerja Teknis bertujuan untuk:

  1. Memahami kebijakan kerjasama pemerintah dan badan usaha;
  2. Memahami kebijakan pelaporan keuangan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha;
  3. Memahami risiko-risiko dan kasus-kasus hukum dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah dan badan usaha;
  4. Merumuskan rekomendasi kepada pemerintah sebagai upaya sinkronisasi kebijakan kerjasama pemerintah dan badan usaha.

Waktu dan Tempat:

  • Hari/Tanggal: Kamis, 14 September 2017
  • Waktu: 09.00 – 18.00 WIB
  • Tempat: Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang - Banten

JAKARTA. Hari ini Apeksi menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis 2016 dengan tema: Menyiasati Pendanaan Infrastruktur Perkotaan di Hotel Santika Premiere Slipi - Jakarta.
Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang diwakili Sarimun Hadisaputra, Sektretasis/Direktur Eksekutif Apeksi.
Dilanjutkan dengan Panel dengan narasumber, antara lain:
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Keuangan
3. PT Sarana Multi Infrastruktur
4. Prof. Suhono Supangkat

rakernis2017 panel

Setelah ishoma akan dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk menghasilkan rekomendasi:
1. Rekomendasi tentang Sumber Pendanaan Infrastruktur Daerah;
2. Rekomendasi tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Menwujudkan Sustainable Development Goals (SGDs).

Dokumen yang terkait kegiatan ini dapat diunduh/download di Library.

Salah satu tantangan masalah perkotaan adalah infrastruktur. Pertumbuhan perkotaan yang terus meningkat, akibat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dibarengi pertumbuhan pembangunan, maka pembangunan perkotaan menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Infrastruktur merupakan salah satu sektor yang dianggap menjadi pemicu ketertinggalan Indonesia di sektor-sektor lainnya seperti pelayanan publik, pariwisata, bahkan memperngaruhi ketersediaan kebutuhan pokok sebagian masyarakat di berbagai wilayah. Namun pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan kapasitas dalam penganggaran infrastruktur. Anggaran daerah baik yang berasal dari sumber daerah maupun dari dana transfer dari pemerintah pusat tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan anggaran infrastruktur di daerah.

Memahami pentingnya kondisi ini untuk bisa segera dicari bersama jalan keluarnya, maka APEKSI menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis dengan mengangkat tema “Menyiasati Pendanaan Infrastruktur Perkotaan” yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Selasa, 29 November 2016
Tempat: HOTEL SANTIKA PREMIERE SLIPI Jalan Aipda K. S. Tubun No. 7, Slipi, Jakarta 11410 Telepon: (021) 5330350
Peserta: Sekda, Asisten Sekda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bappeda, Kepala Dinas yang membidangi Keuangan, Pejabat yang membidangi Pemerintah dan Kerjasama.

Biaya kegiatan ditanggung oleh masing-masing peserta sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan fasilitas berupa: penginapan single selama 2 (dua) malam, seminar kit, dan konsumsi selama kegiatan berlangsung. Check-in peserta dapat dilakukan tanggal 28 November 2016 pukul 13.00 WIB dan check-out tanggal 30 November pukul 12.00 WIB.

Konfirmasi kehadiran paling lambat tanggal 25 November 2016. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Sdr. M. Yudopranoto: 0817 767 622 atau Sdr. Mudhofar: 085224517194.

Dokumen kegiatan Rapat Kerja Teknis 2015, antara lain:

  • PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENSEJAHTERAKAN BANGSA - KEMENTERIAN KESEHATAN
  • IMPLEMENTASI INTEGRASI JAMKESDA - BPJS KESEHATAN
  • MANFAAT INTEGRASI JAMKESDA KE JKN-BPJS KESEHATAN - BOGOR
  • PENGALAMAN BAIK KOTA TANGERANG DALAM PENYEDIAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH SERTA TANTANGAN YANG DIHADAPI PASKA PEMBERLAKUAN JKN - TANGERANG
  • STRATEGI PENGELOLAAN RSD PASKA PEMBERLAKUAN JKN - ASOSIASI RUMAH SAKIT DAERAH
  • HASIL DISKUSI KELOMPOK-1: EVALUASI MEKANISME PENYELENGGARAAN JKN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN PELAYANAN DAN IMPLEMENTASI DI DAERAH
  • HASIL DISKUSI KELOMPOK-2: RPP PEMBAGIAN URUSAN DAN SPM BIDANG KESEHATAN

Dokumen-dokumen tersebut dapat diunduh/download di Library.

APEKSI menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis 2015 dengan tema, "IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI DAERAH" pada hari Kamis, 22 Oktober 2015.

Acara diawali dengan sambutan Direktur Eksekutif APEKSI. Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri sebagai Keynote Speaker dalam kegiatan ini menyampaikan sambutan dengan tema, "PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENSEJAHTERAKAN BANGSA", sekaligus membuka Kegiatan Rapat Kerja Teknis.

rakernis2015 1

Dilanjutkan Diskusi Panel dan tanya jawab, dengan nara sumber antara lain:

  • BPJS Kesehatan, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran menyampaikan, "IMPLEMENTASI INTEGRASI JAMKESDA" 
  • Kota Bogor, Walikota Bogor menyampaikan, "MANFAAT INTEGRASI JAMKESDA KE JKN-BPJS KESEHATAN"
  • Kota Tangerang, Asisten Kota Tangerang menyampaikan, "PENGALAMAN BAIK KOTA TANGERANG DALAM PENYEDIAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH SERTA TANTANGAN YANG DIHADAPI PASKA PEMBERLAKUAN JKN"
  • Asosiasi Rumah Sakit Daerah, Sekretaris Jendral menyampaikan, "STRATEGI PENGELOLAAN RSD PASKA PEMBERLAKUAN JKN"

Kegiatan Rapat Kerja Teknis dilanjutkan dengan Diskusi Kelompok, yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan dan instansi-instansi yang terkait.

Diskusi Kelompok, dengan bahasan:

  • EVALUASI MEKANISME PENYELENGGARAAN JKN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN PELAYANAN DAN IMPLEMENTASI DI DAERAH
  • RPP PEMBAGIAN URUSAN DAN SPM BIDANG KESEHATAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimaksudkan agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, dengan harapan masyarakat dengan mudah melakaukan akses ke fasilitas kesehatan atau mendapatkan pelayanan kesehatan.
Memahami situasi yang terjadi di berbagai pemerintah daerah dan mempengaruhi kinerja pelayanan bagi masyarakat, maka Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Tahun 2015 dengan Tema: “Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Daerah” yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal: Rabu – Jum’at/21 – 23 Oktober 2015
Tempat: Hotel Santika Premier, Jalan K.S. Tubun No. 7 Jakarta Barat, Tel: 021.5361777 – 021.5330350
Peserta: Sekda, Asisten Sekda, Kepala SKPD terkait dan Kepala RSUD.
Mengingat pentingnya informasi dan materi yang disampaikan, kami berharap Walikota berpartisipasi aktif menugaskan minimal 1 (satu) orang dari unsur peserta di atas.
Biaya kegiatan ditanggung oleh masing-masing peserta sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan fasilitas berupa: penginapan single selama 2 (dua) malam, seminar kit, dan konsumsi selama kegiatan berlangsung. Check-in peserta dapat dilakukan tanggal 21 Oktober 2015 pukul 13.00 WIB dan check-out tanggal 23 Oktober pukul 12.00 WIB. Konfirmasi kehadiran paling lambat tanggal 20 Oktober 2015. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Sdr. M. Yudopranoto - HP: 0817 767 622 dan Sdr. Mudhofar - HP. : 0852 2451 7194.

 

BANDUNG - Hari ini diselenggarakan Rapat Kerja Teknis APEKSI 2014 sebagai upaya untuk menyikapi datangnya era Pasar Bebas di ASEAN dengan Tema “PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN UMKM DAN EKONOMI KREATIF MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN 2015
 
 
Diskusi Panel:
  • Kebijakan dan Tantangan Pengembangan KUKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015 oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
  • Kebijakan dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Kreatif Menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
  • Inovasi Pemerintah Daerah dalam memajukan sektor K-UKM dan Ekonomi Kreatif untuk menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015 oleh Walikota Bandung.

 

 

Kegiatan Rapat Kerja Teknis ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi bagi Pemerintah Pusat dan agar Pemerintah Kota dapat lebih siap menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015.   

HUT RI 76

kmf2020web

blue shapes

Mitra | Partners

kppodbnnbpomposindonesiagizicleiicmaueuclg-ascpagcomiucunescounisdrworldbankicldu pertaminaiktiiantheusinmarkcommcitiasiaqlueindosatooredoonodefluxtafpusad paramadinaliputan6katadataiap2idcartenz groupcaasystemiqkinaryahukumonlinedotcomjustika

blue shapes

HUT RI 76


21APEKSInergi

25 MEI 2000 - 25 MEI 2021

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Rasuna Epicentrum Complex 
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan Area
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kami bekerja di rumah/work from home dalam rangka penerapan PPKM Jawa - Bali dan kami dapat dihubungi di email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | We are work from home due the implementation of Java - Bali large-scale social restrictions and we can be contacted by email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#StayHome #StaySafe 


 
personil apeksi juli 2021
 

 
apeksipeta

Flag Counter




PROFIL APEKSI | APEKSI PROFILE

profil 2021

Buku Profil APEKSI dapat diunduh/download melalui APEKSI Digital Library.

Proposal


igef2021

INDONESIA GENUINE FESTIVAL (IGEF) akan dilaksanakan pada 3 - 5 September 2021 di Kota Manchester, Inggris. 

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui IGEF 2021.

blue shapes

 

© 2000-2021 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities