Inklusif
Sunday October 24, 2021

unesco apeksi project

Pandemi Covid-19 dan bencana memberikan dampak cukup berarti penyandang disabilitas. Situasi ini telah memperdalam ketidaksetaraan dan eksklusi yang sudah ada sebelumnya. Akses terhadap informasi, perlindungan sosial dan perawatan kesehatan masih dirasakan keterbatasannya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengarusutamakan inklusi disabilitas ke dalam tanggap pandemi dan bencana. Mereka harus memastikan bahwa hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas dilindungi. Pemerintah di tingkat nasional dan daerah, harus mengambil pendekatan terpadu untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak tertinggal dalam pandemi Covid-19 dan tanggap bencana serta pemulihan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas aspek-aspek penting dari penekanan kasus, perawatan kesehatan, layanan sosial, pembangunan ekonomi, investasi publik, dll. Pemerintah daerah sebagai garis depan manajemen dan pemulihan krisis memiliki peran kunci dalam memberikan tanggapan kebijakan sosial yang inklusif dan pemberian layanan.

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas sudah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang meliputi seluruh jaminan hak hingga pengaturan peran dan tugas pemerintah maupun pemerintah daerah. Perhatian dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas selama masa pandemi juga telah diatur dalam beberapa kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

  1. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan.
  3. Pedoman untuk Pencegahan dari Kemungkinan Terpapar Covid-19 oleh Kementerian Sosial, termasuk terkait dana bantuan sosial (bansos).
  4. Panduan Perlindungan Khusus Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  5. Pedoman Pengembangan Desa Inklusi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT).
  6. Panduan Layanan Kelas Daring untuk Pengajaran dan Mahasiswa Tunanetra, Tuli/Disabilitas Rungu, Disabilitas Fisik di Perguruan Tinggi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk juga sudah melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
  7. Panduan Penyelenggaraan Komunikasi dan Penyampaian Informasi yang Inklusif tentang Penanganan Covid-19 oleh Tim Komunikasi Sub-Klaster Lansia, Disabilitas & Kelompok Rentan Lainnya di Klaster Nasional Perlindungan & Pengungsian.

Berdasarkan catatan Aidran (Australia – Indonesia Disability Research dan Advocacy Network), pemerintah juga telah memperhatikan penyandang disabilitas tuli dengan memberikan informasi terkait Covid-19, dengan melibatkan juru bicara bahasa isyarat pada pemberian informasi di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 

Namun, masih terdapat beberapa aspek/sektor yang dirasa belum memfasilitasi penyandang disabilitas dengan optimal khususnya pada masa pendemi ini. Catatan Aidran antara lain mencontohkan beberapa fasilitas publik, seperti wastafel (tempat cuci tangan) yang belum memadai bagi pengguna kursi roda, yaitu untuk ketinggiannya. Hal lain adalah informasi mengenai protokol kesehatan masih jarang ditemui dalam bentuk huruf braille atau suara (bagi tunanetra) serta media dalam bentuk tulisan, gambar, atau video (bagi tunarungu). Dan juga masih terdapat dana bantuan sosial yang belum merata diterima oleh penyandang disabilitas. Sosialisasi dan informasi mengenai prosedur mendapatkan bantuan pun masih belum optimal, serta pendamping medis yang dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang teridentifikasi positif Covid-19, yang masih belum diperhatikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, pentingnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak dan layanan bagi penyandang disabilitas tersebut agar dapat berjalan dengan baik pada masa pandemi ini. Pemerintah daerah menyadari bahwa mereka belum berperan secara optimal dalam menjamin hak-hak dan memberikan layanan kepada penyadang disabilitas pada masa pandemi. Pemerintah daerah menyadari bahwa mereka tidak mungkin bekerja sendiri, tentu memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menjalankan fungsi tersebut. Selain pemerintah, masyarakat juga masih banyak yang belum memahami secara baik hak dan layanan bagi penyandang disabilitas, khususnya pada masa pandemi. Untuk itu pentingnya sosialisasi/edukasi dan peningkatan kapasitas, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakat. 

Untuk mengetahui kondisi tersebut, maka pentingnya melakukan asesmen lebih mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang ada, apakah sudah cukup menjamin hak dan layanan penyandang disabilitas khususnya pada sector pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan dalam menghadapi masa pandemi serta melihat aspek apa saja yang belum terfasilitasi dengan baik. Hal lain yang perlu dikaji, adalah pada aspek/sektor apa saja pemerintah daerah belum menjalankan peran dalam menjamin hak dan layanan bagi penyandang disabilitas dengan baik. Kesenjangan atas kapasitas pemerintah daerah tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Materi pelatihan maupun sosialisasi/edukasi publik yang menarik dan mudah dipahami juga menjadi indikator penting agar tujuan dari program ini dapat tercapai. 

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sebagai wadah pemerintah kota di seluruh Indonesia saat ini beranggotakan 98 kota. APEKSI bekerja sama dengan UNESCO saat ini tengah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks pandemi Covid-19 dan bencana di 10 kota yang Sebagian besar tergabung dalam Jaringan Walikota untuk Kota Inklusif. Program akan diawali dengan melakukan asesmen yang terdiri dari pengumpulan data, menjaring masukan melalui kuesioner serta melakukan focus group discussion (FGD). Hasil asesmen ini akan disusun menjadi policy paper dan policy brief.

fgd2

Focus Group Discussion-2, Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Konteks Pendemi Covid-19 dan Bencana kolaborasi APEKSI dan UNESCO Jakarta digelar pada 7 Oktober 2021.

Kegiatan dihadiri UNESCO, Kementerian terkait, 10 Pemerintah Kota dan narasumber dari AIDRAN-Jaringan OPD Respon Covid-19 Inklusif dan HWDI.

Materi dapat diunduh/download di APEKSI Digital Library atau https://go.apeksi.id/kotainklusif.

fgd1

Focus Group Discussion-1, Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Konteks Pendemi Covid-19 dan Bencana kolaborasi APEKSI dan UNESCO Jakarta digelar pada 6 Oktober 2021.

Kegiatan dihadiri UNESCO, Ketua Pokja Menuju Kota Inklusif APEKSI/Walikota Yogyakarta, HWDI, Sehati, Satunama, Humanity & Inclusion, AIDRAN-Jaringan OPD Respon Covid-19 Inklusif, Garamin NTT, CIQAL, IFRC, Yakkum, PSID Universitas Brawijaya, Persani, SIGAB, KOMPAK, Danareksa, KADIN, Kompas.

Materi dapat diunduh/download di APEKSI Digital Library atau https://go.apeksi.id/kotainklusif.

unesco apeksi sq2

APEKSI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD): Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Konteks Pendemi Covid-19 dan Bencana Khususnya pada Jaringan Walikota untuk Kota Inklusif APEKSI sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2021 pada pukul 13.00-15.00 WIB

Dengan peserta pada FGD I: HWDI, PPDI, Yayasan Sehati, Yayasan Satunama, BEDO, SAPDA, Humanity & Inclusion, ILO Indonesia, KOMPAK, KOMPAS, AIDRAN, Garamin NTT, Yayasan CIQAL, OXFAM, IFRC, YAKKUM, Persani, Gojek Indonesia, Tokopedia, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas - Universitas Brawiijaya, Filantropi Indonesia, Liputan6.com, HIPPINDO.

Peserta FGD II: Kementerian Sosial, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BNPB/Satgas COVID-19 Nasional, Pemerintah Kota: Ambon, Bitung, Jayapura, Metro, Mojokerto, Padang, Palu, Singkawang, Tarakan, Ternate, Banda Aceh, Yogyakarta, Denpasar, Semarang, Kupang, Makassar, Surakarta.

@APEKSIid @UNESCOJakarta #APEKSInergi

kota toleran

APEKSI DIGITAL LIBRARY


apeksiwebinar





BUKU DELAPAN LANGKAH TRANSFER INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Buku Delapan Langkah Transfer Inovasi Pelayanan Publik dapat diunduh/download di Library.


MENGAWAL TOLERANSI KOTA SELURUH INDONESIA

Indonesia memiliki keanekaragaman masyarakat dengan berbagai latar budaya serta agama. Toleransi menjadi faktor penting guna menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis.

Tentang Tata Kelola Kota Toleran

Toleransi dan kebersamaan di kota kita harus terjaga. Kerukunan dan segala kemajuan kota dapat hancur seketika, jika kita tidak ada konsistensi dan keseriusan mengawalnya. Inilah tugas besar generasi masa kini: mewariskan toleransi dan saling menghormati dalam keharmonisan kehidupan seluruh kota di Indonesia.

Didukung oleh: 

logo taf

menjaga kerukunan dan memperkuat toleransi kota tn

Menjaga Kerukunan Dan Memperkuat Toleransi Kota

Ada sejumlah kunci atau cara-cara yang bisa diterapkan dalam menjaga toleransi di Indonesia dan kota khususnya, baik dalam hal perbaikan kebijakan, tata kelola toleransi.

belajar toleransi di kota kota indonesia tn

Belajar Toleransi di Kota-Kota Indonesia

Indonesia memiliki banyak kota yang bisa menjadi percontohan kehidupan bertoleransi yang baik.

potret keberagaman dan toleransi di indonesia tn

Potret Keberagaman dan Toleransi di Indonesia

Toleransi menjadi modal penting dalam mewujudkan pertumbuhan pembangunan dalam negeri.

 21APEKSInergi

25 MEI 2000 - 25 MEI 2021

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Rasuna Epicentrum Complex 
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan Area
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kami bekerja di rumah/work from home dalam rangka penerapan PPKM Jawa - Bali dan kami dapat dihubungi di email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | We are work from home due the implementation of Java - Bali large-scale social restrictions and we can be contacted by email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#StayHome #StaySafe 


 
personil apeksi juli 2021
 

 
apeksipeta

Flag Counter




profil 2021

Buku Profil APEKSI dapat diunduh/download melalui APEKSI Digital Library.

apeksikegiatan

Indo Smart City - 13-15 Oktober 2021

indosmartcity2021

 

Smart City Expo World Congress - 16-18 November 2021 

SCEWC21

tomorrowcity

 

 

ABOUT TOMORROW.CITY

A PLATFORM TO ACCELERATE SUSTAINABLE AND INCLUSIVE CITIES

Tomorrow.City is a digital content platform that combines knowledge, business and awareness to accelerate sustainable and inclusive cities for all.

A global hub to help advance the smart city industry by connecting cities with companies, driving talent development and building momentum for sustainable and inclusive urban projects all around the world.

Mitra | Partners

kppodbnnbpomposindonesiagizicleiicmaueuclg-ascpagcomiucunescounisdrworldbankicldu pertaminaiktiiantheusinmarkcommcitiasiaqlueindosatooredoonodefluxtafpusad paramadinaliputan6katadataiap2idcartenz groupcaasystemiqkinaryahukumonlinedotcomjustikagmt garindo

blue shapes

 

© 2000-2021 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities