BERANDA|HOME
Sunday October 24, 2021

 

sm ig   sm twitter   sm fb   sm in   sm youtube

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Depok, 11/3 (Antara) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat mengajukan enam rancangan peraturan daerah (raperda) dalam Rapat Paripurna Masa Sidang Pertama 2014 DPRD Kota Depok, Selasa.

"Kami berharap raperda tersebut dapat segera dijadikan perda," kata Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa.

Menurut dia, keenam raperda yang diajukan adalah pertama Raperda tentang Pengelolaan Sampah. Dasar penyampaiannya adalah aturan sebelumnya yang menyatakan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

"Tujuan pengelolaan sampah adalah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat disemua kawasan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat," katanya.

Kedua Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemikiran dasar disampaikannya raperda ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menetapkan penerapan standar berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015.

Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur sistem akutansi pemerintah daerah ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014.

Ketiga Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003, menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Pengaturan kawasan tanpa rokok bertujuan antara lain menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup dan lainnya.

Keempat, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok tahun 2011-2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.

Kelima, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Kota Depok Nomor 08 tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Keenam, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Raperda tersebut akan mencabut Perda Nomor 08 tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, karena telah terbitnya Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang antara lain mengatur bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto mengatakan pihaknya telah membentuk dua panitia khusus (pansus) untuk membahas enam raperda yang telah diajukan Pemerintah Kota Depok itu.

"Masing-masing pansus akan membahas tiga raperda," kata Rintis Yanto.

 

Sumber: kemendagri.go.id, antaranews.com

Instagram @APEKSIid

kota toleran

Padang Tuan Rumah Rakernas 2022

Infografis Pedoman Manajemen Penanganan Covid-19 dan Dampaknya Bagi Pemerintah Daerah

manajemen covid19

Task Force SIPD - Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD

Kelas HelpDeskSIPD Komwil 5 dan 6 2k


pusdatin sipd

Manual Book SIPD | PUSDATIN - Petunjuk Input Usulan Nasyarakat dan Desa-Kelurahan serta Panduan lainnya dapat diakses melalui APEKSI Library atau go.apeksi.id/manualsipd.

APEKSI x BINA KEUDA KEMENDAGRI FAQ SIPD

Buku Frequently Asked Questions (FAQ) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat diunduh/download di Library.

APEKSI DIGITAL LIBRARY


apeksiwebinar





BUKU DELAPAN LANGKAH TRANSFER INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Buku Delapan Langkah Transfer Inovasi Pelayanan Publik dapat diunduh/download di Library.


MENGAWAL TOLERANSI KOTA SELURUH INDONESIA

Indonesia memiliki keanekaragaman masyarakat dengan berbagai latar budaya serta agama. Toleransi menjadi faktor penting guna menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis.

Tentang Tata Kelola Kota Toleran

Toleransi dan kebersamaan di kota kita harus terjaga. Kerukunan dan segala kemajuan kota dapat hancur seketika, jika kita tidak ada konsistensi dan keseriusan mengawalnya. Inilah tugas besar generasi masa kini: mewariskan toleransi dan saling menghormati dalam keharmonisan kehidupan seluruh kota di Indonesia.

Didukung oleh: 

logo taf

menjaga kerukunan dan memperkuat toleransi kota tn

Menjaga Kerukunan Dan Memperkuat Toleransi Kota

Ada sejumlah kunci atau cara-cara yang bisa diterapkan dalam menjaga toleransi di Indonesia dan kota khususnya, baik dalam hal perbaikan kebijakan, tata kelola toleransi.

belajar toleransi di kota kota indonesia tn

Belajar Toleransi di Kota-Kota Indonesia

Indonesia memiliki banyak kota yang bisa menjadi percontohan kehidupan bertoleransi yang baik.

potret keberagaman dan toleransi di indonesia tn

Potret Keberagaman dan Toleransi di Indonesia

Toleransi menjadi modal penting dalam mewujudkan pertumbuhan pembangunan dalam negeri.

 21APEKSInergi

25 MEI 2000 - 25 MEI 2021

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Rasuna Epicentrum Complex 
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan Area
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kami bekerja di rumah/work from home dalam rangka penerapan PPKM Jawa - Bali dan kami dapat dihubungi di email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | We are work from home due the implementation of Java - Bali large-scale social restrictions and we can be contacted by email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#StayHome #StaySafe 


 
personil apeksi juli 2021
 

 
apeksipeta

Flag Counter




profil 2021

Buku Profil APEKSI dapat diunduh/download melalui APEKSI Digital Library.

apeksikegiatan

Indo Smart City - 13-15 Oktober 2021

indosmartcity2021

 

Smart City Expo World Congress - 16-18 November 2021 

SCEWC21

tomorrowcity

 

 

ABOUT TOMORROW.CITY

A PLATFORM TO ACCELERATE SUSTAINABLE AND INCLUSIVE CITIES

Tomorrow.City is a digital content platform that combines knowledge, business and awareness to accelerate sustainable and inclusive cities for all.

A global hub to help advance the smart city industry by connecting cities with companies, driving talent development and building momentum for sustainable and inclusive urban projects all around the world.

Mitra | Partners

kppodbnnbpomposindonesiagizicleiicmaueuclg-ascpagcomiucunescounisdrworldbankicldu pertaminaiktiiantheusinmarkcommcitiasiaqlueindosatooredoonodefluxtafpusad paramadinaliputan6katadataiap2idcartenz groupcaasystemiqkinaryahukumonlinedotcomjustikagmt garindo

blue shapes

 

© 2000-2021 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities