BERANDA|HOME
Saturday September 25, 2021

 

sm ig   sm twitter   sm fb   sm in   sm youtube

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Pekanbaru, 28/1 (Antara) - Kementerian Dalam Negeri menyatakan Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah yang saat ini masih disusun, akan selesai pada Maret mendatang, sebagai konsekuensi atas putusan Mahkamah Konstitusi.
"Belum, ancar-ancar pada bulan Maret atau sebelum tanggal 6 Maret sudah keluar RUU Pilkada yang baru. Insya Allah," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan di Pekanbaru, Selasa.
Djohermansyah yang juga Pejabat Gubernur Riau itu, mengatakan saat ini RUU Pilkada yang baru masih dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta.
Menurut dia, akan ada masa transisi pertama yakni pemilu kepala daerah terjadi pada 2015 untuk daerah-daerah di Indonesia dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir jabatannya pada 2015 dan 2016 sekitar 240 kepala daerah.
Kemudian pada masa transisi kedua untuk daerah-daerah dengan masa jabatan berakhir tahun 2017 sampai 2019 yang berjumlah sekitar 250 kepala daerah serta pilkada baru dilakukan pada tahun 2018.
"Setelah itu, baru pelaksanaan pilkada dilansungkan secara serentak untuk semua daerah di Indonesia," katanya.
Pada tahun 2019 hanya ada dua kali pemilu dalam kurun waktu lima tahun yakni pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden yang proses pelaksanaan disatukan serta pelaksanaan pilkada mulai tahun 2020.
"Pilkada serentak semuanya mulai dari pemilihan gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia hanya satu kali saja dan dimulai pada bulan Juli 2020," ucap Djohermansyah lagi.
Pengamat politik Siti Zuhro akhir pekan ini menyatakan, pemilihan umum kepala daerah serentak memerlukan proyek percontohan untuk mengetahui kesiapan masing-masing daerah dalam pelaksanaan.
"Memang perlu ada 'trial' dan 'error' soal pilkada. Kita ada 34 provinsi, maka silahkan serentak dulu masing-masing (provinsi) itu baru kemudian diserentakkan seluruhnya," katanya.
Siti yang juga Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan jika penyelenggaraan pilkada langsung dilakukan serentak di seluruh daerah Indonesia, maka risiko konflik pasca-pilkada akan terjadi secara masif.
"Ketika pilkada dilakukan serentak di seluruh daerah, maka nanti konfliknya juga akan serentak, juga sengketa. Maka perlu ada test case, per provinsi dulu baru diserentakkan di level nasional dan lokal," tambahnya.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji material Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terkait pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 dan seterusnya.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-undang Pilpres bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sumber: kemendagri.go.id

Indo Smart City 2021 & Rapat Kerja Teknis APEKSI 2021

APEKSI mengelar Indo Smart City Forum & Expo 2021: Membentuk Ekosistem Smart City Berkelanjutan bagi Penanggulangan Pandemi, pada tanggal 13-15 September 2021 di Yogyakarta bersama Rapat Kerja Teknis APEKSI Tahun 2021: Mewujudkan Ekosistem Smart City Berkelanjutan dalam Menghadapi Pandemi, pada tanggal 14 Oktober 2021.

kota toleran

Padang Tuan Rumah Rakernas 2022

Infografis Pedoman Manajemen Penanganan Covid-19 dan Dampaknya Bagi Pemerintah Daerah

manajemen covid19

Task Force SIPD - Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD

Kelas HelpDeskSIPD Komwil 5 dan 6 2k


pusdatin sipd

Manual Book SIPD | PUSDATIN - Petunjuk Input Usulan Nasyarakat dan Desa-Kelurahan serta Panduan lainnya dapat diakses melalui APEKSI Library atau go.apeksi.id/manualsipd.

APEKSI x BINA KEUDA KEMENDAGRI FAQ SIPD

Buku Frequently Asked Questions (FAQ) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat diunduh/download di Library.

APEKSI DIGITAL LIBRARY


apeksiwebinar





BUKU DELAPAN LANGKAH TRANSFER INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Buku Delapan Langkah Transfer Inovasi Pelayanan Publik dapat diunduh/download di Library.


MENGAWAL TOLERANSI KOTA SELURUH INDONESIA

Indonesia memiliki keanekaragaman masyarakat dengan berbagai latar budaya serta agama. Toleransi menjadi faktor penting guna menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis.

Tentang Tata Kelola Kota Toleran

Toleransi dan kebersamaan di kota kita harus terjaga. Kerukunan dan segala kemajuan kota dapat hancur seketika, jika kita tidak ada konsistensi dan keseriusan mengawalnya. Inilah tugas besar generasi masa kini: mewariskan toleransi dan saling menghormati dalam keharmonisan kehidupan seluruh kota di Indonesia.

Didukung oleh: 

logo taf

menjaga kerukunan dan memperkuat toleransi kota tn

Menjaga Kerukunan Dan Memperkuat Toleransi Kota

Ada sejumlah kunci atau cara-cara yang bisa diterapkan dalam menjaga toleransi di Indonesia dan kota khususnya, baik dalam hal perbaikan kebijakan, tata kelola toleransi.

belajar toleransi di kota kota indonesia tn

Belajar Toleransi di Kota-Kota Indonesia

Indonesia memiliki banyak kota yang bisa menjadi percontohan kehidupan bertoleransi yang baik.

potret keberagaman dan toleransi di indonesia tn

Potret Keberagaman dan Toleransi di Indonesia

Toleransi menjadi modal penting dalam mewujudkan pertumbuhan pembangunan dalam negeri.

 21APEKSInergi

25 MEI 2000 - 25 MEI 2021

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Rasuna Epicentrum Complex 
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan Area
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kami bekerja di rumah/work from home dalam rangka penerapan PPKM Jawa - Bali dan kami dapat dihubungi di email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | We are work from home due the implementation of Java - Bali large-scale social restrictions and we can be contacted by email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#StayHome #StaySafe 


 
personil apeksi juli 2021
 

 
apeksipeta

Flag Counter




profil 2021

Buku Profil APEKSI dapat diunduh/download melalui APEKSI Digital Library.

Kegiatan | Events

Indo Smart City - 13-15 Oktober 2021

indosmartcity2021

Smart City Expo World Congress - 16-18 November 2021 

SCEWC21

tomorrowcity

ABOUT TOMORROW.CITY

A PLATFORM TO ACCELERATE SUSTAINABLE AND INCLUSIVE CITIES

Tomorrow.City is a digital content platform that combines knowledge, business and awareness to accelerate sustainable and inclusive cities for all.

A global hub to help advance the smart city industry by connecting cities with companies, driving talent development and building momentum for sustainable and inclusive urban projects all around the world.

Mitra | Partners

kppodbnnbpomposindonesiagizicleiicmaueuclg-ascpagcomiucunescounisdrworldbankicldu pertaminaiktiiantheusinmarkcommcitiasiaqlueindosatooredoonodefluxtafpusad paramadinaliputan6katadataiap2idcartenz groupcaasystemiqkinaryahukumonlinedotcomjustikagmt garindo

blue shapes

 

© 2000-2021 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities