BERANDA|HOME
Tuesday January 18, 2022

 

sm ig   sm twitter   sm fb   sm in   sm youtube

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

outlook kolaborasi mandiri fyron

rdp 25112021

Rapat Dewan Pengurus digelar pada 25 November 2021 malam untuk Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Pokok Pembahasan:

1. Poin penting Sidang Putusan Judisial Review terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

  • UU Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional, namun dengan pertimbangan telah banyak kebijakan turunan yang dibuat dan bahkan telah berlaku nya kebijakan ini maka MK menyatakan UU Cipta Kerja dinyatakan Inkonstusional Bersyarat (dinyatakan bersyarat karena MK harus menyeimbangkan proses pembentukan UU yang harus dipenuhi syarat formil juga harus pertimbangkan tujuan pembentuka UU.
  • Para pembentuk UU diberikan waktu paling lama dua tahun untuk perbaikan sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan UU. UU CK harus patuh terhdap proses pembentukan UU.
  • Jika tidak dilakukan perbaikan maka dinyatakan Inkonstitusional Secara Permanen.
  • Apabila dalam dua tahun tidak dapat menyelesai perbaikan maka UU atau pasal atau materi muatan yang telah dicabut oleh UU CK kembali berlaku.
  • Putusan MK juga menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan UUCK selama proses perbaikan.
  • MK juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku unutk menjadi pedoman didalam pembentukan undang-undang dengan metode omnibuslaw yang mempunyai sifat kekhususan.

2. Terdapat beberapa ketidakjelasan putusan dan berdampak pada kelancaran dan kinerja Pemerintah Kota anggota APEKSI saat ini, terutama dalam perintah MK:

“Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”.

3. Peserta memberikan beberapa masukan awal: Perlu kejelasan maksud “tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas”, bagaimana dampaknya bagi;

  • Beberapa pungutan yang sempat dilarang dan PAD yang berkurang – berdasarkan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja tersebut.
  • Pelaksanaan OSS – RBA, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah yang telah terbit dan platform OSS yang sudah diluncurkan, dan masih sulit diimplementasikan.
  • RTRW yang dilanggar
  • Batasan Dekresi Walikota dalam realisasi UU Cipta Kerja yang memerlukan panduan.

Kesepakatan Rapat:

  1. Tim/staf terkait dari setiap walikota Dewan Pengurus, Dewan Pengawas dan Ketua-Ketua Komwil I-VI APEKSI akan melakukan tinjauan singkat/cepat dan merumuskan masukan, yang akan dikompilasi menjadi masukan resmi APEKSI kepada Menteri Koordinator dan Menteri yang terkait.
  2. Seluruh telaah singkat dikirmkan kepada Direktorat APEKSI paling lambat Senin (10.00 WIB), tanggal 29 November 2021.
  3. Pandangan dan tanggapan resmi APEKSI akan disampaikan kembali di WA Group pimpinan (Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan Ketua-Ketua Komwil I-VI) APEKSI, sebelum dibawa kepada Menko/Menteri maupun pihak terkait lainnya.

Berita Duka

dukacita sekjen kemendagri

Instagram @APEKSIid

Padang Tuan Rumah Rakernas 2022

Infografis Pedoman Manajemen Penanganan Covid-19 dan Dampaknya Bagi Pemerintah Daerah

manajemen covid19

APEKSI x BINA KEUDA KEMENDAGRI FAQ SIPD

Buku Frequently Asked Questions (FAQ) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat diunduh/download di Library.

APEKSI DIGITAL LIBRARY


apeksiwebinar


best practice




BUKU DELAPAN LANGKAH TRANSFER INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Buku Delapan Langkah Transfer Inovasi Pelayanan Publik dapat diunduh/download di Library.


MENGAWAL TOLERANSI KOTA SELURUH INDONESIA

Indonesia memiliki keanekaragaman masyarakat dengan berbagai latar budaya serta agama. Toleransi menjadi faktor penting guna menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis.

Tentang Tata Kelola Kota Toleran

Toleransi dan kebersamaan di kota kita harus terjaga. Kerukunan dan segala kemajuan kota dapat hancur seketika, jika kita tidak ada konsistensi dan keseriusan mengawalnya. Inilah tugas besar generasi masa kini: mewariskan toleransi dan saling menghormati dalam keharmonisan kehidupan seluruh kota di Indonesia.

Didukung oleh: 

logo taf

menjaga kerukunan dan memperkuat toleransi kota tn

Menjaga Kerukunan Dan Memperkuat Toleransi Kota

Ada sejumlah kunci atau cara-cara yang bisa diterapkan dalam menjaga toleransi di Indonesia dan kota khususnya, baik dalam hal perbaikan kebijakan, tata kelola toleransi.

belajar toleransi di kota kota indonesia tn

Belajar Toleransi di Kota-Kota Indonesia

Indonesia memiliki banyak kota yang bisa menjadi percontohan kehidupan bertoleransi yang baik.

potret keberagaman dan toleransi di indonesia tn

Potret Keberagaman dan Toleransi di Indonesia

Toleransi menjadi modal penting dalam mewujudkan pertumbuhan pembangunan dalam negeri.

 21APEKSInergi

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

Direktorat | Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Rasuna Epicentrum Complex 
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan Area
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
 
personil apeksi juli 2021
 

 
apeksipeta

Flag Counter




profil 2021

Buku Profil APEKSI dapat diunduh/download melalui APEKSI Digital Library.

apeksikegiatan


kalender outlook

 

Mitra | Partners

kppodbnnbpomposindonesiagizicleiicmaueuclg-ascpagcomiucunescounisdrworldbankicldu pertaminaiktiiantheusinmarkcommcitiasiaqlueindosatooredoonodefluxtafpusad paramadinaliputan6katadataiap2idcartenz groupcaasystemiqkinaryahukumonlinedotcomjustikagmt garindonapindokreenid

blue shapes

 

© 2000-2021 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities