BERANDA|HOME
Tuesday August 03, 2021
Vinaora Nivo Slider 3.x

INFO APEKSI

Sejumlah rekomendasi disampaikan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang disampaikan Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digelar Komisi XI DPR RI secara virtual.

"APEKSI telah mengolah masukan dari para teman di daerah untuk kemudian kami rumuskan dalam bentuk rekomendasi kepada DPR RI. Total ada empat rekomendasi atau input yang ingin kami sampaikan, yaitu input terkait pengaturan pajak dan retribusi daerah, pengaturan transfer kepada daerah, pengelolaan belanja daerah dan terkait pengawasan APBD," kata Bima Arya di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Kamis (8/7/2021).

Turut hadir mendampingi Bima Arya Sekda, Syarifah Sofiah, Kepala Bappeda, Rudy Mashudi dan Kepala BKAD, Denny Mulyadi.

Dari semua rekomendasi, ada beberapa poin yang disampaikan Bima Arya, di antaranya APEKSI menyepakati bahwa jenis pajak yang menjadi kewenangan pemda dapat tidak dipungut dalam hal beberapa kondisi, di antaranya potensi kurang memadai atau pemda menentukan kebijakan untuk tidak memungut.

Hal ini menurutnya, karena realita di lapangan cenderung banyak pemda yang memaksakan diri untuk menyusun dan menetapkan pajak daerah. Padahal tidak sebanding antara hasil pajak yang didapat dengan biaya operasionalnya, sehingga berdampak pada APBD.

Berkaitan perhitungan dan penetapan pajak daerah kata Bima Arya, dilakukan dengan dua pendekatan, APEKSI sepakat bahwa pendekatan tersebut menjadi kebijakan yang eksplisit dalam RUU HKPD karena menjadi pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya mengenai pajak.

Di lain hal, untuk mendukung optimalisasi pengumpulan pajak daerah, APEKSI mengusulkan dalam RUU HKPD mengatur pertukaran data antara Kemenkeu dengan pemerintah daerah.

APEKSI juga sepakat dengan usulan pemerintah dalam RUU HKPD yang menambahkan jenis pajak baru untuk pemerintah kabupaten / kota yaitu option Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini diharapkan dapat memperkuat fiskal pemerintah kabupaten/kota serta pajak terutang atas PKB dan BBNKB yang dapat berkurang.

Selain yang disebutkan, APEKSI secara khusus juga menyoroti persoalan persampahan yang dikaitkan dengan pajak. Untuk itu, APEKSI sebut Bima Arya, mengusulkan adanya penambahan jenis pajak yang khusus untuk pemerintah kota, yaitu pajak sampah.

"Alasannya, untuk mengatasi tantangan terkait persoalan sampah agar masyarakat kota mempunyai tanggung jawab, berkontribusi dalam pengurangan dan penanganan sampah," jelas Wali Kota Bogor ini.

Saran lain berkenaan PKB dan BBNKB, APEKSI menyarankan agar dipertimbangkan menjadi objek pajak bagi pemerintah kabupaten/kota.

"Dasarnya pemikirannya adalah efisiensi pemungutan, pengawasan penegakkan hukum, dari sisi Otda kewenangan ada di kota/kabupaten," katanya.

HUT RI 76

kmf2020web

The Highlight 21 Tahun APEKSI

blue shapes

sm ig  sm twitter  sm fb  sm in  sm youtube

blue shapes

Padang Tuan Rumah Rakernas 2022

Infografis Pedoman Manajemen Penanganan Covid-19 dan Dampaknya Bagi Pemerintah Daerah

manajemen covid19

Task Force SIPD - Kelas Konsultasi/Help Desk SIPD

kelas sipd


 pusdatin sipd

Manual Book SIPD | PUSDATIN - Petunjuk Input Usulan Nasyarakat dan Desa-Kelurahan serta Panduan lainnya dapat diakses melalui APEKSI Library atau go.apeksi.id/manualsipd.

APEKSI x BINA KEUDA KEMENDAGRI FAQ SIPD

Buku Frequesntly Asked Questions (FAQ) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat diunduh/download di Library.

Buku Pedoman Umum Menghadapi PANDEMI COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah (Edisi Revisi) dari Kementerian Dalam Negeri dapat diunduh/download di Library.

pedoman manajemen covid19

Buku Pedoman Manajemen Bagi Pemerintah Daerah dalam Penangan Covid-19 dan Dampaknya dapat diunduh/download di Library.

blue shapes

Mitra | Partners

kppodbnnbpomposindonesiagizicleiicmaueuclg-ascpagcomiucunescounisdrworldbankicldu pertaminaiktiiantheusinmarkcommcitiasiaqlueindosatooredoonodefluxtafpusad paramadinaliputan6katadataiap2idcartenz groupcaasystemiqkinaryahukumonlinedotcomjustika

blue shapes

HUT RI 76


21APEKSInergi

25 MEI 2000 - 25 MEI 2021

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Rasuna Epicentrum Complex 
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan Area
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kami bekerja di rumah/work from home dalam rangka penerapan PPKM Jawa - Bali dan kami dapat dihubungi di email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | We are work from home due the implementation of Java - Bali large-scale social restrictions and we can be contacted by email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#StayHome #StaySafe 


 
personil apeksi juli 2021
 

 
apeksipeta

Flag Counter




PROFIL APEKSI | APEKSI PROFILE

profil 2021

Buku Profil APEKSI dapat diunduh/download melalui APEKSI Digital Library.

Proposal


igef2021

INDONESIA GENUINE FESTIVAL (IGEF) akan dilaksanakan pada 3 - 5 September 2021 di Kota Manchester, Inggris. 

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui IGEF 2021.

blue shapes

 

© 2000-2021 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities