BERANDA|HOME
Friday June 18, 2021
Vinaora Nivo Slider 3.x

INFO APEKSI

JAKARTA – Pemerintah Daerah mengalami tantangan berat pada masa pandemi COVID-19 terutama dalam mengatasi keterbatasan anggaran yang muncul akibat kelesuan perekonomian. Terbatasnya anggaran untuk pembiayaan pembangunan berdampak pada pelaksanaan pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB). Meski demikian, Pemerintah Daerah masih memiliki ruang untuk mendapatkan pembiayaan alternatif agar dapat melakukan inovasi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di tengah pandemi ini. Sumber pembiayaan alternatif dapat berasal dari pinjaman ataupun kerjasama dengan badan usaha yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri telah mengindentifikasi target-target TPB yang harus dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Sebanyak 52 target jangka pendek harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun 2021 sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2021. Untuk mendukung pelaksanaan dan percepatan target-target dalam RKPD 2021, Pemerintah Daerah dituntut memiliki inovasi dalam mencari sumber pembiayaan baru yang tidak tergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, seperti zakat, CSR, filantropi maupun sumber pendanaan dari lembaga pembiayaan milik negara.

Hal ini terungkap dalam sesi diskusi daring (webshare) ke-15 berjudul “Skema Penganggaran dan Peluang Pembiayaan Alternatif dalam Pencapaian TPB pada Masa Pandemi COVID-19” (seri 2) yang diselenggarakan oleh Program LOCALISE SDGs yang dilaksanakan oleh UCLG ASPAC danAPEKSI dengan dukungan finansial dari Uni Eropa, Kamis(23/7). Diskusi yang dimoderatori Dr. Megandaru W. Kawuryan selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini, menghadirkan empat pembicara, yaitu Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Dr. Ir. Nasruddin Djoko Surjono, Sekretaris Jenderal Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI)/Ketua DPRD Kota Mataram - Didi Sumardi, S.H, Team Leader Fiscal Capacity and Project Appraisal Divisi Pembiayaan Publik, PT SMI - Nanang Arifin, dan Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, Hamid Abidin. Diskusi online ini berlangsung selama 2 jam dengan lebih dari 500 orang peserta terdaftar.

Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu membekali dirinya dengan pengetahuan mengenai pembiayaan alternatif. “Pada masa pandemi yang terjadi saat ini pembiayaan pembangunan sebagian besar dialihkan untuk penanganan COVID-19, oleh sebab itu informasi mengenai bagaimana mengakses pembiayaan alternatif menjadi penting diketahui oleh Pemda. Informasi ini dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, penanganan COVID-19 dan pencapaian TPB, “ujarnya.

Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengakses pembiayaan alternatif tersebut sejak 2015. “Kami sebagai leading catalyst bagi percepatan pembangunan infrastruktur mengisi gap (kesenjangan) bagi program pembiayaan project infrastruktur non-komersil yang memiliki multi-layer effect, seperti pasar, jalan dan rumah sakit. Mengambil contoh pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dibangunnya rumah sakit ini berkontribusi secara langsung pada TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera dan TPB 5 Kesetaraan Gender. Sementara itu untuk menghadapi pandemi COVID-19, PT SMI sedang menyusun skema pinjaman yang dapat mendukung agar pembangunan infrastruktur terus berjalan,” tutur Nanang Arifin, Team Leader Fiscal Capacity and Project Appraisal, Divisi Pembiayaan Publik PT SMI.

Dalam kesempatan yang sama, pihak filantropi juga membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk mengakses pembiayaan alternatif melalui beberapa skema. “Mohon diperhatikan bahwa pendekatannya lebih bersifat pada terciptanya kemitraan, dimana Pemerintah Daerah mengajak untuk bekerja sama dalam melaksanakan satu program tertentu,” papar Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, Hamid Abidin. “Skema kemitraan ini bisa berbentuk dukungan tenaga ahli yang dimiliki oleh salah satu anggota Filantropi, logistik, atau dana dan hibah. Sampai saat ini kegiatan FIlantropi Indonesia sudah berkontribusi pada TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4 Pendidikan Berkualitas dan TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi” tambahnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki pengalaman sendiri dalam mendorong pembiayaan alternatif dalam pembangunan.”Selama pandemi COVID-19, Pemprov DKI selain mengakses dana pinjaman melalui PT SMI, juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 melalui Jakarta Development Collaboration Network atau JDCN,’ jelas Kepala Bappeda DKI Jakarta Dr. Ir. Nasruddin Djoko Surjono. “Para kolaborator berasal dari dunia usaha, pengusaha kecil dan menengah, CSO, dan masyarakat umum. Melalui JDCN ini, mereka bukan lagi menjadi obyek, tapi juga jadi pelaku atau subyek pembangunan,” jelasnya.

Lembaga legislatif memiliki peran pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk didalamnya adalah penanganan COVID-19 dan pelaksanaan TPB. ”Untuk menyiasati anggaran pembangunan yang sebagian besar diperuntukkan bagi penanganan COVID-19, maka dalam memaksimalkan pembiayaan alternatif, dapat didasarkan pada segitiga anggaran yang ditujukan untuk penanganan COVID-19, pencapaian TPB dan pelayanan dasar” ucap Sekretaris Jenderal ADEKSI/ Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi, S.H.

Pada akhir diskusi, Dr. Megandaru W. Kawuryan selaku moderator mengatakan bahwa pengelolaan situasi pandemi COVID-19 ini harus seimbang antara penanganan guna menekan angka positif dan penanganan dampak, terutama dampak ekonomi yang membutuhkan pembiayaan alternatif. “Ibarat mobil, antara gas dan rem itu harus seimbang sehingga laju mobil tidak tersendat dan tidak terlalu kencang”, pungkasnya.

Hari Jadi APEKSI ke-21 #APEKSInergi - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Memberi Ucapan Selamat Ulang Tahun APEKSI ke-21, the Highlight dan Datakota

blue shapes

sm ig  sm twitter  sm fb  sm in  sm youtube

blue shapes

Padang Tuan Rumah Rakernas 2022

Infografis Pedoman Manajemen Penanganan Covid-19 dan Dampaknya Bagi Pemerintah Daerah

manajemen covid19

pusdatin sipd

Manual Book SIPD | PUSDATIN - Petunjuk Input Usulan Nasyarakat dan Desa-Kelurahan serta Panduan lainnya dapat diakses melalui APEKSI Library atau go.apeksi.id/manualsipd.

APEKSI x BINA KEUDA KEMENDAGRI FAQ SIPD

Buku Frequesntly Asked Questions (FAQ) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat diunduh/download di Library.

Buku Pedoman Umum Menghadapi PANDEMI COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah (Edisi Revisi) dari Kementerian Dalam Negeri dapat diunduh/download di Library.

pedoman manajemen covid19

Buku Pedoman Manajemen Bagi Pemerintah Daerah dalam Penangan Covid-19 dan Dampaknya dapat diunduh/download di Library.

blue shapes

Mitra | Partners

kppodbnnbpomposindonesiagizicleiicmaueuclg-ascpagcomiucunescounisdrworldbankicldu pertaminaiktiiantheusinmarkcommcitiasiaqlueindosatooredoonodefluxtafpusad paramadinaliputan6katadataiap2idcartenz groupcaasystemiqkinaryahukumonlinedotcomjustika

blue shapes

21APEKSInergi

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Rasuna Epicentrum Complex 
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan Area
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kantor buka 4 hari dalam seminggu Senin - Kamis dengan berganti personil dalam rangka penerapan PSBB/PPKM DKI Jakarta dan kami dapat dihubungi di email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | The office open 4 days a week Monday - Thursday with personnel shift due the implementation of Jakarta Province's large-scale social restrictions and we can be contacted by email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
personil apeksi
 

 
apeksipeta

Flag Counter




PROFIL APEKSI | APEKSI PROFILE

profil 2021

Buku Profil APEKSI dapat diunduh/download melalui APEKSI Digital Library.

Proposal


igef2021

INDONESIA GENUINE FESTIVAL (IGEF) akan dilaksanakan pada 3 - 5 September 2021 di Kota Manchester, Inggris. 

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui IGEF 2021.

blue shapes

 

© 2000-2021 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia - AIM | Association of Indonesia Municipalities