Kelompok Kerja (Pokja) | Working Group
Wednesday December 13, 2017

menuju kota inklusif

JAKARTA. Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Menuju Kota Inklusif berlangsung hari ini di Le Meridien Jakarta.

Heroe Poerwadi, Wakil Walikota Jogjakarta selaku Ketua Pokja memimpin rapat dengan agenda membahas isu-isu penting, antara lain:

  1. Program Pokja Menuju Kota Inklusif Tahun 2018
  2. Masukan pelaksanaan Program Menuju Kota Inklusif termasuk peluang kerjasama dengan lembaga-lembaga lain

rapat pokja kota inklusif 01112017

Kegiatan ini dihadiri seluruh anggota Pokja lainnya dari Kota Padang, Kota Metro, Kota Denpasar, Kota Banjarmasin, Kota Banda Aceh, Kota Ambon dan Kota Mojokerto dan perwakilan dari ILO, Tendy Gunawan.

 

 

JAKARTA. Hari ini diselenggarakan Pertemuan Kedua Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusif yang merupakan kolaborasi antara UNESCO Jakarta dan APEKSI di Hotel Le Meridien Jakarta.

Kegiatan diawali dengan sambutan-sambutan, antara lain: Irakli Khodeli (UNESCO Jakarta), Arief Rachman (Ketua Harian untuk UNESCO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Sri Indah Wibinastiti (APEKSI).

pertemuan 2 pokja kota inklusif

Dilanjutkan dengan paparan dari Alexander Hauschild (UNESCO) mengenai Penilaian untuk Kota Inklusif, Budiono Subambang (Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan - Kementerian Dalam Negeri) mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Kota Yang Inklusif dan Maulani Rotinsulu (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) mengenai Komisi Nasional Disabilitas.

pertemuan 2 pokja kota inklusif 2

Dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Yogyakarta, Hoeru Poerwadi dipilih sebagai Ketua Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusif APEKSI. Berikut Susunan Pengurus Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusif APEKSI, Ketua: Heroe Poerwadi (Wakil Walikota Yogyakarta), Wakil Ketua: Jose Rizal (Kota Padang), Sekretaris: Ria Andari (Kota Metro) dan Bendahara: Edy Muhammad (Kepala Bappeda Kota Yogyakarta) serta Anggota: Mertajaya (Kota Denpasar), Ryan Utama (Kota Banjarmasin), Nila Herawati (Banda Aceh), Steven Dominggus (Kota Ambon) dan Gede Arya Wiryana (Kota Mojokerto). Hadir perwakilan dari International Labour Organization (ILO), Tendy Gunawan. Hasil pertemuan ini berupa Rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan pada bulan Oktober rencananya akan digelar Pertemuan Tingkat Tinggi Kota Inklusif.


Dokumen terkail kegiatan ini dapat diunduh/download di E-Library.

Kolaborasi UNESCO dengan APEKSI memfasilitasi pertukaran ide para stakeholder perkotaan untuk membangun kota inklusif di Indonesia. Masih perlu waktu untuk mewujudkannya. Untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui pembentukan kebijakan-kebijakan inklusif di level lokal maupun nasional, UNESCO bekerja sama dengan APEKSI berniat membentuk Kelompok Kerja yang bertugas memfasilitasi upaya-upaya membangun kota-kota inklusif. Pertemuan Konsultasi Pertama Mengenai Rencana Pembentukan Kelompok Kerja untuk Kota Inklusif dilaksanakan pada 30 Maret 2017 di JS Luwansa Hotel and Convention Center Jakarta. Pertemuan ini diikuti oleh Programme Specialist, SHS Unit UNESCO Irakli Khodeli, Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Kementerian Sosial Kanya Eka Santi, dan jaringan kota-kota inklusif.

Tujuan rencana pembentukan Kelompok Kerja ini adalah untuk mendorong keberlanjutan kegiatan dan program jaringan ini, sehingga anggota jaringan kota inklusif dapat mendiskusikan serta memberikan saran dan ide mengenai keberlanjutan kegiatan jaringan ini. UNESCO sendiri saat ini tengah mengimplementasikan proyek bertema “Mempromosikan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia”.

Proyek ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui pembentukan kebijakan-kebijakan inklusif di level lokal maupun nasional. Kegiatan ini menjadi media bagi para walikota dan pembuat kebijakan untuk bertukar ide, inovasi dan pengalaman pemerintah kota dalam mengimplementasikan kebijakan yang inklusif di tingkat lokal. Jaringan walikota Indonesia yang telah berkomitmen dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di delapan kota, yaitu Ambon, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, Metro, Mojokerto, Padang, dan Yogyakarta.

Menurut keterangan Kementerian Sosial Republik Indonesia, provinsi yang telah memiliki perda kota inklusif diawali oleh Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2010, Yogyakarta tahun 2012, dan menyusul pada tahun 2013-2015 beberapa provinsi, di antaranya Provinsi Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Sulawesi.

Saat ini berbagai upaya dilakukan untuk mendorong penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Indikator terwujudnya kota inklusif ada tiga, lingkungan fisik yang memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas (bagaimana srtruktur dan infrastruktur), lingkungan sosial politik masyarakat positif terhadap penyandang disabilitas, dan keterjangkauan finansial bagi pemerintah dan swasta dari sisi akses jarak, layanan, konsistensi, dan keberlanjutan. Kolaborasi antara UNESCO, ILO, WHO, APEKSI, dan Kemensos ini adalah untuk mendukung terwujudnya keberlanjutan kota-kota inklusif di Indonesia. Adapun, rancangan peraturan turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2016 ada 16 Perpu dan 7 Peraturan Pemerintah, di antaranya mengatur tentang perencanaan pemenuhan hak-hak disabilitas, peradilan, pendidikan, pelayanan publik, dan konsesi. Selain Perpu, ada dua Peraturan Presiden untuk komisi penyandang disabilitas, satu Peraturan Menteri sosial tentang kartu penyandang disabilitas, dan Peraturan Pemerintah untuk Komisi Nasional Disabilitas.

Dalam pertemuan tersebut, diperkenalkan juga beberapa komitmen agar terbentuknya Kelompok Kerja Kota Inklusif yang membahas aturan, tujuan, keanggotaan, kepengurusan, tugas, dan fungsi pengurus. Ada juga tentang piagam jaringan walikota Indonesia menuju kota inklusif yang meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kegiatan ini sebagai embrio pembentukan Kelompok Kerja Kota Inklusif dengan harapan dapat memberikan komitmen terwujudnya kota-kota inklusif di Indonesia.

Unduh/download Sambutan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos di E-Library.

pokja kotainklusif

The UNESCO collaboration with APEKSI facilitates the exchange of ideas of urban stakeholders to build an inclusive city in Indonesia. It still takes time to make it happen. To support the Indonesian government's efforts to fulfill the rights of Persons with Disabilities through the establishment of inclusive policies at the local and national levels, UNESCO is working with APEKSI to form a Working Group on duty to facilitate efforts to build inclusive cities. The First Consultation Meeting on the Formation of Working Group for Inclusive City was held on March 30, 2017 at JS Luwansa Hotel and Convention Center Jakarta. The meeting was attended by Program Specialist, UNESCO SHS Unit Irakli Khodeli, APEKSI Executive Director Sarimun Hadisaputra, Secretary of the Directorate General of Rehabilitation of the Ministry of Social Affairs Kanya Eka Santi, and the network of inclusive cities.

The purpose of this Working Group is to encourage the sustainability of these network activities and programs, so that members of the inclusive city network can discuss and provide suggestions and ideas about the sustainability of these network activities. UNESCO itself is currently implementing a project entitled "Promoting the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia".

The project aims to support the Government of Indonesia's efforts to fulfill the rights of PwDs through the establishment of inclusive policies at the local and national levels. This activity serves as a medium for mayors and policy makers to exchange ideas, innovations and experiences of municipalities in implementing inclusive policies at the local level. The Indonesian mayor network has committed to fulfill the rights of people with disabilities in eight cities, namely Ambon, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, Metro, Mojokerto, Padang, and Yogyakarta.

According to the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, provinces that already have an inclusive city regulation are initiated by Bangka Belitung Province in 2010, Yogyakarta in 2012, and following 2013-2015 some provinces, including Riau, Central Java, East Java, West Java , Bali, Lampung, East Nusa Tenggara, Papua and Sulawesi.

Currently efforts are being made to encourage the adjustment of Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Indicators of inclusive cities are three, physical environments that make it easy for people with disabilities (how to structure and infrastructure), positive socio-political environment for people with disabilities, and financial affordability for government and the private sector from distance access, service, consistency, and sustainability. Collaboration between UNESCO, ILO, WHO, APEKSI, and Kemensos is to support the realization of the sustainability of inclusive cities in Indonesia. Meanwhile, the draft regulation derived from Law No. 8 of 2016 has 16 Perpu and 7 Government Regulations, among which regulate the planning of fulfillment of the rights of disability, justice, education, public service, and concession. In addition to the Perpu, there are two Presidential Regulations for the commission of PwDs, a Social Ministerial Regulation on Persons with Disabilities, and Government Regulations for the National Disability Commission.

During the meeting, several commitments were also made for the establishment of an Inclusive City Working Group that discussed the rules, objectives, membership, management, duties, and functions of the board. There is also the Indonesian mayoral network charter to an inclusive city that ratifies the United Nations convention on the rights of Persons with Disabilities and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities.

This activity is an embryo for the establishment of the Inclusive City Working Group in the hope of giving commitment to the realization of inclusive cities in Indonesia.

Unduh/download Ministry of Social Affairs's Speech di E-Library.

pokja inklusif 2

Pertemuan Kedua Kelompok Kerja APEKSI untuk Kota Inklusif akan diadakan di Hotel Le Meridien Jakarta, Indonesia, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017. Pertemuan tersebut disusun berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pertama untuk Pembentukan Kelompok Kerja untuk Kota-Kota Inklusif.

Tujuan rapat adalah sebagai berikut:

  1. Memperkenalkan alat penilaian untuk Kota Inklusif;
  2. Mendiskusikan dan menyelesaikan rencana kerja Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusif APEKSI;
  3. Membahas isi situs Kota Inklusif APEKSI;
  4. Mengamati kemungkinan menghubungkan program pemerintah pusat dan daerah dengan penyandang cacat

 

Berita & Artikel Kota Inklusif

aplf pg 2017

Best Practice

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

INFO APEKSI NEWSLETTER

Delapan Langkah Transfer Inovasi Pelayanan Publik

Delapan Langkah Transfer Inovasi Pelayanan Publik

black shapes

Mitra | Partners

cim  giz  iclei  icma  mercycorps indonesia  uclg-ascpa  unesco yipd  citiasia  tau  u pertamina

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan
Setiabudi, Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 8370 4703 | 2947 5423
Fax: +62-21 8370 4733
Email: info@apeksi.id | info@apeksi.or.id

 

© 2000-2017 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

 

We have 49 guests visit APEKSI.ID