BERANDA|HOME
Thursday November 23, 2017
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

PADANG - 28-29 September 2016. Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota Indonesia untuk Kota Inklusif telah dilaksanakan pada tahun 2013‐2014 di lima kota di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, dan Ambon. Pertemuan ini merupakan bagian dari kontribusi pemerintah kota di Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Perserikatan Bangsa‐Bangsa mengenai Hak‐Hak Penyandang Disabilitas (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilitas/UNCRPD) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tahun 2011. UNESCO dan ILO, melalui keterlibatannya di dalam Kemitraan PBB untuk Mempromosikan Hak‐Hak Penyandang Disabilitas (the United Nations Partnership to Promote the Rights of Persons with Disabilities/UNPRPD), telah mendukung pelaksanaan pertemuan‐pertemuan tersebut.

disabilitas 01

Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota untuk Kota Inklusif diadakan kembali di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 28–29 September 2016. Pertemuan ini bertujuan untuk menguatkan kembali dan memperluas kemitraan antar pemerintah kota di Indonesia dalam melaksanakan UU Disabilitas dan juga Konvensi UNCRPD di tingkat kota serta mendiskusikan dampak dari 2 Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 2016 kepada pemerintah kota.

Kewajiban utama pemerintah kota berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, perlindungan dari tindakan diskriminatif dan perlakuan salah lainya, kebudayaan dan pariwisata, keolahragaan, habiltasi dan rehabilitasi, akesibilitas dan infrastruktur, pelayanan publik, perlindungan bencana, pendataan, pemberian konsesi, informasi dan komunikasi, partisipasi masyarakat, kewarganegaraan dan perlindungan khusus (perempuan dan anak). Prevelansi disabilitas di Indonesia bersasarkan Survei Sakernas angkatan kerja nasional yang dilakukan oleh LPEM UI sebanyak 12,15%. Penyandang disabilitas di pasar kerja Indonesia berdasarkan statistik tenaga kerja untuk penyandang disabilitas sedang adalah 56.72% dan penyandang disabilitas berat adalah 20.27%, dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan perikanan adalah 46.01%.

Salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan ramah disabilitas adalah Kota Banda Aceh. Perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di Kota Banda Aceh saat ini dengan jumlah penyadang disabilitas Tahun 2016 sebanyak 570 orang. Kota Banda Aceh berkomitmen melalui Qanun No.10 Tahun 2004 Tentang Bangunan dan Gedung dimana pemerintah kota telah mempertegas setiap bangunan harus mempunyai aksesibiltas bagi penyandang cacat. Keputusan Walikota Banda Aceh No.265 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Sekolah/Madrasah Penyelenggara Model Inklusi di Kota Banda Aceh. Hal tersebut memperkuat komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Strategi yang dilakukan adalah persamaan dan non diskriminasi dalam berpendapat artinya melibatkan kelompok disabilitas dalam perencanaan kota dan kesempatan menggunakan haknya dalam PEMILU. Komitmen ini tidak berhenti disini, Pemerintah Kota Banda Aceh juga memberikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada penyandang cacat, bantuan biaya hidup kepada 120 tuna netra yaitu 2.5 juta per tahun, bantuan sarana dan prasarana disabilitas dan lainnya yang semuanya bersumber dari APBK.

disabilitas 02

Peran pemerintah kota dalam pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas (P4D) bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu urusan pemerintah konkuren yang wajib yaitu urusan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan kedaerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan hasil diskusi kelompok pada lokakarya pembangunan kapasitas mengemai ketenagakerjaan inklusif adalah: akomodasi yang layak kepada pekerja disabilitas guna memberi kemudahan dalam menjalankan pekerjaannya. Dilihat kemampuan berdasarkan kondisi dan aspek yang perlu diperhatikan misalnya sisi medis, social dan geografis penyandang disabilitas. Tersedianya berbagai pelatihan-pelatihan, adanya media koordinasi dan komunikasi yang menjembatani antara penyandang disabilitas dengan perusahaan, terdapat kuota 2% untuk kesempatan kerja di perusahaan, adanya profil disabilitas diperusahaan, tidak ada batasan jenjang pendidikan artinya setiap penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam kesempatan jenjang pendidikan.

Kelayakan akomodasi bagi seorang pekerja dengan disabilitas yaitu dengan adanya standarisasi dan mekanisme asesmen salah satunya adalah dengan memberikan kartu penjcari kerja untuk penyandang disabilitas. Kartu ini dapat digunakan untuk mendata jumlah penyandang disabilitas pencarikerja, sekaligus menjadi sumber data yang dapat dijadikan referensi bagi perusahaan/institusi lain untuk merekrut penyandang disabilitas. Kartu ini juga bisa membantu mengidentifikasi kebutuhan aksesibilitas dari sipencari kerja, sehingga bisa dicocokkan dengan kebutuhan perusahaan. Bagi penyandang disabilitas yang masih belum mendapatkan pekerjaan, edukasi dan promosi perlu difasilitasi agar mereka mendapatkan kerja.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan membuat kesepakatan dengan perusahaan dan pihak-pihak lain, pihak yang terlibat dalam proses tersebut adalah Dinsoskertrans (pelatihan, bantuan, mediasi), DPO (memberikan data base PD yang mencari kerja, menjembatani antara pihak pencari kerja dan penyedia kerja, rekomendasi PD), instansi/lembaga(menyediakan lowongan kerja, menerima pekerja disabilitas dan menyediakan akomodasi).Cara mempromosikan dan mensosialisasikan mekanisme tersebut dengan pertemuan dengan perusahaan, diskusi publik, jumpa pers,kampanye dan talk show. Intervensi melalui kebijakan yang sudah ada (misalnya UU No. 8/2016) diturunkan menjadi PP, Perda, perwako, mendirikan lembaga audit yang menjamin dan mengawasi penyandang disabilitasdalamduniakerja (ombudsman, lembagaham) yang terlibat dalam proses tersebut.

disabilitas 03

Peran-peran para pihak dalam menjalankan kebijakan yang ramah disabilitas adalah sebagai berikut:

  • Pemerintah berperan menjamin, mengawasi, dan membina agar tercipta kesetaraan.
  • DPR/DPRD mengesahkan, mengawasi dan mengevalusi, perusahaan swasta, dunia usaha
  • BUMN mengawasi, membimbing, memotivasi dan merekrut
  • Lembaga hukum, yuridis ombudsman mengevaluasi, memberikan sanksi, dan memastikan bahwa proses terlaksana sesuai dengan hukum yang berlaku
  • LSM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama memotivasi, mengawasi, membina, dan mengadvokasi Organisasi Penyandang Disabilitas,  mengawasi,  mempromosikan, dan membangun jejaring
  • Akademisi mengawasi, membina, memberikan masukan dan memotivasi. Praktisi membina dan member masukan.
  • Cara mempromosikan dan mensosialisasikan kegiatan/kebijakan tersebut adalah Pemerintah membuat surat edaran dari pusat sampai desa Media massa, cetak, dan media social Event (pameran, job fair, lomba, dst).

Paparan:

Day 1 - Kemensos - Peran Pemkot Dalam UU No. 8
Day 1 - Risnawati Utami - Praktir Terbaik CRPD dan SDG di Tingkat Kota
Day 3 - Gati Gayatri - Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Kesenjangan Digital Penyandang Disabilitas
Day 3 - Dimas Muharam - Teknologi Bikin Tunanetra dapat Kerja dan Berkarya
Day 2 - Presentasi PT Dewhirst Memperkerjakan Pekerja Disabilitas
Day 1 - Walikota Padang - Padang Kota Inklusi
Day 3 - Antoni Tsaputra - Infrastruktur Kota
Day 2 - Sapto Purnomo Kemennaker - Ketenagakerjaan Inklusi
Day 3 - Icun Sulhadi - Disaster Risk Reduction di Tempat Kerja
Day 2 - Carlo Eko - Ketenagakerjaan Inklusif di Sektor Swasta
Day 1 - UNESCO - Network of Mayors for Inclusive Cities
Day 2 - Dinsos Padang - Ketenagakerjaan Inklusi Kota Padang
Day 1 - Banda Aceh - Perlindungan and Pemenuhan hak PD
Day 3 - David Tjahjana - Transportasi Aksesible Kota Jakarta
Day 3 - Rachmita Harahap - Inklusi Disabilitas Pendengaran

Berita & Artikel Kota Inklusif

Best Practice

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

INFO APEKSI NEWSLETTER

Delapan Langkah Transfer Inovasi Pelayanan Publik

Delapan Langkah Transfer Inovasi Pelayanan Publik

black shapes

Mitra | Partners

cim  giz  iclei  icma  mercycorps indonesia  uclg-ascpa  unesco yipd  citiasia  tau  u pertamina

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan
Setiabudi, Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: info@apeksi.id | info@apeksi.or.id

 

© 2000-2017 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

 

We have 107 guests visit APEKSI.ID