BERANDA|HOME
Tuesday February 20, 2018
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Program “Economic Leadership For Regional Government Leaders” yang awalnya digagas oleh Bank Indonesia Institute, Lemhannas, dan Apkasi makin semarak dengan bergabungnya Apeksi di Angkatan II-2017. Program pelatihan khusus untuk para kepala daerah ini rencananya akan berlangsung 3 hari, 8-10 Mei 2017 di Kampus Bank Indonesia Institute, Gedung D Bank Indonesia, Jakarta. Pembukaan program sendiri berlangsung semarak, Senin (8/5/17).

Dalam kesempatan memberikan sambutan, Sekretaris Jenderal Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr yang juga adalah Bupati Bantaeng – Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa merupakan suatu kebanggaan bagi Apkasi, untuk terus dilibatkan dan menjadi mitra strategis Bank Indonesia Institute dalam mengembangkan program yang sangat penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang positif di daerah, khususnya di kabupaten.

“Oleh karenanya, kami berharap Program Economic Leadership For Regional Government Leaders ini, tidak terhenti pada angkatan kedua ini saja. Tapi terus berlangsung dan dapat diikuti oleh seluruh bupati/wakil bupati dan walikota/wakli walikota di seluruh tanah air,” kata Nurdin sambil menambahkan berdasarkan masukan dari 21 bupati dan wakil bupati yang ikut pada angkatan pertama, yang dilaksanakan pada pertengahan Agustus 2016 lalu, secara umum merasa puas dengan pelaksanaan program dan merekomendasikan agar program terus dapat dilanjutkan.

Apa yang disampaikan Nurdin digarisbawahi oleh Ketua Umum Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), Hj. Airin Rachmi Diany yang juga sangat mengapresiasi program pelatihan ini. “Kalau dikatakan bahwa Bank Indonesia Institute telah mengagendakan pelatihan ini akan digelar dua kali dalam setahun, kalau boleh usul, intensitas pelatihan ditambah hingga empat atau lima kali dalam setahun. Hal ini menginggat anggota Apeksi yang berjumlah 98 pemkot dan apalagi Apkasi yang mencakup 416 pemkab, sehingga dengan jumlah pelatihan yang lebih banyak, maka teman-teman walikota dan bupati bisa lebih banyak menuntut ilmu di kampus Bank Indonesia Institute sebagai bekal dalam implementasi kebijakan di daerahnya masing-masing,” imbuh Airin. (*)

Sumber: apkasi.org

kotakita042017

Majalah Kota Kita Edisi XVII April 2017 dapat diunduh/download di E-Library.

Bank Indonesia (BI) mengadakan kegiatan pembelajaran bagi perwakilan Kepala Daerah di Indonesia bertajuk "Economic Leadership for Regional Government Leader" di Gedung D BI Institue, Jakarta, Senin (8/5).
Dalam kegiatan tersebut, ada 27 peserta perwakilan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Kepala Perwakilan BI di beberapa wilayah.
Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen BI dalam pembangunan sumber daya manusia dan kualitas perwakilan daerah, tidak hanya profesionalitasnya, namun juga jiwa kepemimpinan. Apalagi ke depannya tantangan pembangunan nasional semakin tidak mudah.
"Dampak krisis ekonomi 2008-2009 masih terasa impilikasinya di ekonomi nasional dan daerah, ini jadi perhatian ke depan daya tahan ekonomi kita secara nasional dan daerah semakin kuat," ujar Sugeng di Gedung D BI Institute, Jakarta, Senin (8/5).
Ia mengatakan, ekonomi global tentunya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan berdampak pada harga komoditas global. Hal ini juga mempengaruhi perekonomian di daerah Indonesia, terutama daerah yang mengandalkan sektor sumber daya alam.
"Akan ada dampaknya di ekonomi daerah kita, Aceh, Riau, Kaltim, Papua, Sumatera, akan merasakan perlambatan daerah karena permasalahan struktural yaitu terbatasnya diversifikasi dan menipisnya cadangan sumber daya alam," sebut dia.
Sugeng menyebutkan, rata-rata ekonomi Sumatera dan Kalimantan dari 2014-2016 masing-masing 4,2 persen dan 2,3 persen, jauh dari Jawa, Bali, dan Sulawesi yang masing-masing sebesar 5,2 persen, 7,4 persen, dan 7,1 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur BI Institute Solikin M Juhro menambahkan, kegiatan tersebut merupakan wujud BI untuk mendukung dan mendorong Kepala Daerah di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan perekonomian regional. Selain itu, kegiatan tersebut sebagai bentuk BI memberikan pembekalan pengetahuan ekonomi bagi para perwakilan daerah.
"Pembekalan kali ini terdiri akan dilakukan dalam tiga hari, pembelajaran ekonomi moneter, fiskal, dan riil," jelas Solikin.
Dalam kegiatan tersebut, hadir juga perwakilan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany, dan beberapa Kepala Perwakilan BI daerah lainnya.

Sumber: kumparan.com

JAKARTA, KOMPAS —Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) periode 2016-2020 Hj Airin Rachmi Diany dan pengurus inti berkunjung ke Redaksi Kompas, Kamis (4/5). Airin dan pengurus inti Apeksi diterima Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo dan jajaran redaksi.
Ketua 1 Bidang Pemerintahan Apeksi,  yang juga Wali Kota Medan, Dzulmi Edin mengatakan, persoalan narkoba sangat serius. Terlalu banyak jalur tikus. Narkoba dipasok dari Tiongkok lewat Malaysia dan beredar di Medan. Persoalan narkoba dihadapi banyak pemerintah kota di seluruh Indonesia. Kasus pembunuhan satu keluarga di Medan, misalnya, dilatarbelakangi masalah narkoba. Kondisi ini sudah sangat meresahkan.
Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz menjelaskan, karakter kota Sukabumi mirip dengan karakter kota Medan. ”Wali kota (dan bupati) itu pada era otonomi daerah bukan raja kecil, melainkan ingin mengabdi di daerah, melakukan inovasi di daerahnya. Tudingan raja kecil lebih cocok digunakan pada rezim Orde Baru,” kata Muraz.
Wali Kota Binjai Muhammad Idaham menjelaskan, persoalan sengketa tanah eks PTPN II sering terjadi tetapi pemerintah kota seakan ”pemadam kebakaran”. Persoalan lain soal regulasi pendidikan yang belum tentu cocok diterapkan di daerah.
Kota Binjai membuat aplikasi untuk menampung laporan masyarakat dan bukan hoax.
Airin Rachmi Diany menjelaskan, Apeksi terdiri atas enam komisariat, dengan 93 wali kota ditambah lima wilayah DKI Jakarta. Salah satu tugas pengurus periode ini adalah melakukan sosialisasi tentang keberadaan Apeksi. ”Era sudah berubah. Pemimpin kota dan daerah harus bekerja sama dengan media cetak, elektronik, dan online,” kata Airin.
 
Sumber: kompas.id
 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, kota cerdas tidak hanya membutuhkan teknologi saja namun juga kecerdasan dan kecakapan pemimpin. Menurutnya, teknologi hanya sebagai alat bantu untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang ingin dicapai.

"Akibat teknologi itu menyebabkan bagaimana kecerdasan buatan itu membantu kecerdasan manusia memajukan kotanya, memajukan bangsanya. Sekali lagi jangan dibalik, seakan-akan dengan komputer semua bisa dilakukan, tergantung orangnya," ujar Jusuf Kalla dalam Pembukaan Acara Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) di Istana Wakil Presiden, Kamis (4/5).

Jusuf Kalla menegaskan, perkembangan teknologi merupakan alat bantu yang digunakan untuk mewujudkan kota agar mampu menyejahterakan masyarakatnya. Di sisi lain, apabila sebuah kota tidak menerapkan teknologi maka akan tertinggal dibandingkan dengan kota lain. Menurutnya, dengan kemajuan teknologi memang mempermudah pekerjaan namun di satu sisi memiliki risiko terhadap pengurangan sumber daya manusia ke depannya.

"Memang bahwa kita tidak perlu lagi berjubel eselon satu, dua, tiga, empat dan sebagainya untuk aktif di kantor. Mungkin pada akhirnya kita berencana sekarang cukup dua eselon saja. Jadi kantor bupati, walikota kecil-kecil saja nanti kan. Itu risikonya, banyak hal yang berubah akibat teknologi itu," kata Jusuf Kalla.

Namun demikian, berbagai alat bantu dari teknologi untuk menjadikan kota cerdas tidak akan berguna dengan baik, apabila para pemimpin kota atau sumber daya manusia yang dimiliki kota tersebut tidak memanfaatkannya dengan baik. Jusuf Kalla menegaskan, teknologi memang dapat menjadi alat bantu yang penting bagi sebuah kota namun kapasitas dan kualitas sumber daya manusia juga tak kalah penting.

metrotv smartcity

metrotvnews.com. Smart City bukanlah kota yang memiliki banyak aplikasi. Aplikasi hanya alat untuk mencapai tujuan. Aplikasi hanyalah alat bantu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Sehingga kota-kota yang baru mulai melaksanakan smart city harus memahami secara mendalam persoalan dan kebutuhan warganya.

Link: Metro TV Economic Challenges Membangun Peradaban Kota

metrotv ec

Berita & Artikel Kota Inklusif

Best Practice

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Newsletter - Masukkan email anda|Enter your email:

Delapan Langkah Transfer Inovasi Pelayanan Publik

Delapan Langkah Transfer Inovasi Pelayanan Publik

black shapes

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

Mitra | Partners

cim  giz  iclei  icma  mercycorps indonesia  uclg-ascpa  unesco yipd  citiasia  tau  u pertamina  posindonesia

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: info@apeksi.id | info@apeksi.or.id

 

© 2000-2017 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

 

We have 60 guests visit APEKSI.ID