BERANDA|HOME
Tuesday February 20, 2018
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

JAKARTA. Selasa,10 Oktober 2017 diselenggarakan Rapat Dewan Pegurus APEKSI dengan agenda, antara lain: Pengisian Pengurus, Rencana Kegiatan dan Menerima Audiensi.

rdp 10102017 1

Rapat dipimpin Ketua Dewan Pengurus, Walikota Tangerang Selatan dan dihadiri Wakil Ketua: Walikota Medan, Walikota Balikpapan, Walikota Jambi dan Walikota Sukabumi, Pengawas: Walikota Bogor, Walikota Binjai dan Walikota Malang serta Sekda Kota Tarakan untuk melaporkan kesiapan Kota Tarakan dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional dan Indonesia City Expo 2018.

rdp 10102017 2

rakernis apeksi 2017

TANGERANG. Hari ini diselenggarakan Indonesia Future City 2017, kegiatan dibuka oleh Tjahjo Kumolo - Menteri Dalam Negeri sekaligus membuka rangkaian kegiatan Rapat Kerja Teknis APEKSI 2017 dan Rapat Kerja Nasional REI 2017 di ICE - BSD City, Tangerang - Banten.

rakernis 2017 ifc 2017

Agenda Rapat Kerja Teknis APEKSI 2017 digelar pada pukul 13.00 WIB dan Bambang Brodjonegoro - Menteri PPN/Ketua Bappenas menyampaikan pidato kuncinya.

rakernis 2017 keynote menteri ppn

Diskusi Panel yang menampilkan narasumber, antara lain:

  • PT Sarana Multi Infrastruktur
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) 
  • Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
  • Ahli Hukum Kontrak dan Saksi Ahli Hukum Bidang Kontrak Pengadaan

rakernis 2017 pt smi


Dokumen yang terkait kegiatan ini dapat diunduh/download di E-Library.

 

Innalillahi Wainnailaihi Rojiun.

Telah meninggal dunia Walikota Pekalongan H. A. Alf Arslan Djunaid, SE karena sakit pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sore di Rumah Sakit Bendan, Kota Pekalongan.

Jenazah disemayamkan di rumah duka Jln. Toba Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Semoga Almarhum Khusnul Khotimah dan Amal Ibadahnya diterima Allah SWT. Aamiin.

 

rekernis 2017

Salah satu rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Tahun 2017 di Kota Malang mengamanahkan agar pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dapat bersinergi bersama untuk memenuhi target pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2016-2019 dengan mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Namun demikian meskipun presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 Tentang kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, tampaknya pemerintah daerah masih belum banyak yang mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagai alternatif sumber pembiayaan di daerah diluar APBN/APBD. Indikasi minimnya inovasi dengan memanfaatkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha terlihat dari banyaknya daerah yang masih melakukan penyerapan anggaran untuk pos-pos rutin saja. Tak bisa dipungkiri memang saat ini pemerintah daerah masih menghadapi kekuatiran untuk melakukan berbagai inovasi dan diskresi karena belum terjadinya harmonisasi implementasi kebijakan pemeriksaan di tingkat aparat penegak hukum.

Dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang skema KPBU kepada Pemerintah Daerah, sekaligus juga untuk peningkatan kepasitas pemerintah daerah dalam menghadapi risiko kerugian dan kemungkinan konflik hukum yang ditimbulkan, APEKSI menginisiasi kegiatan Rapat Kerja Teknis dengan tema “Strategi dan Perlindungan Hukum Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Untuk Penyelenggaraan Pembangunan di Daerah”.

Rapat Kerja Teknis bertujuan untuk:

  1. Memahami kebijakan kerjasama pemerintah dan badan usaha;
  2. Memahami kebijakan pelaporan keuangan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha;
  3. Memahami risiko-risiko dan kasus-kasus hukum dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah dan badan usaha;
  4. Merumuskan rekomendasi kepada pemerintah sebagai upaya sinkronisasi kebijakan kerjasama pemerintah dan badan usaha.

Waktu dan Tempat:

  • Hari/Tanggal: Kamis, 14 September 2017
  • Waktu: 09.00 – 18.00 WIB
  • Tempat: Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang - Banten

Dokumen berupa Undangan dan Kerangka Acuan (TOR) Rapat Kerja Teknis APEKSI Tahun 2017 dapat diunduh/download di E-Library.

JAKARTA. Hari ini diselenggarakan Pertemuan Kedua Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusif yang merupakan kolaborasi antara UNESCO Jakarta dan APEKSI di Hotel Le Meridien Jakarta.

Kegiatan diawali dengan sambutan-sambutan, antara lain: Irakli Khodeli (UNESCO Jakarta), Arief Rachman (Ketua Harian untuk UNESCO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Sri Indah Wibinastiti (APEKSI).

pertemuan 2 pokja kota inklusif

Dilanjutkan dengan paparan dari Alexander Hauschild (UNESCO) mengenai Penilaian untuk Kota Inklusif, Budiono Subambang (Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan - Kementerian Dalam Negeri) mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Kota Yang Inklusif dan Maulani Rotinsulu (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) mengenai Komisi Nasional Disabilitas.

pertemuan 2 pokja kota inklusif 2

Dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Yogyakarta, Hoeru Poerwadi dipilih sebagai Ketua Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusif APEKSI. Berikut Susunan Pengurus Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusif APEKSI, Ketua: Heroe Poerwadi (Wakil Walikota Yogyakarta), Wakil Ketua: Jose Rizal (Kota Padang), Sekretaris: Ria Andari (Kota Metro) dan Bendahara: Edy Muhammad (Kepala Bappeda Kota Yogyakarta) serta Anggota: Mertajaya (Kota Denpasar), Ryan Utama (Kota Banjarmasin), Nila Herawati (Banda Aceh), Steven Dominggus (Kota Ambon) dan Gede Arya Wiryana (Kota Mojokerto). Hadir perwakilan dari International Labour Organization (ILO), Tendy Gunawan. Hasil pertemuan ini berupa Rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan pada bulan Oktober rencananya akan digelar Pertemuan Tingkat Tinggi Kota Inklusif.


Dokumen terkail kegiatan ini dapat diunduh/download di E-Library.

pokja inklusif 2

Pertemuan Kedua Kelompok Kerja APEKSI untuk Kota Inklusif akan diadakan di Hotel Le Meridien Jakarta, Indonesia, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017. Pertemuan tersebut disusun berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pertama untuk Pembentukan Kelompok Kerja untuk Kota-Kota Inklusif.

Tujuan rapat adalah sebagai berikut:

  1. Memperkenalkan alat penilaian untuk Kota Inklusif;
  2. Mendiskusikan dan menyelesaikan rencana kerja Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusif APEKSI;
  3. Membahas isi situs Kota Inklusif APEKSI;
  4. Mengamati kemungkinan menghubungkan program pemerintah pusat dan daerah dengan penyandang cacat

 

Berita & Artikel Kota Inklusif

Best Practice

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Newsletter - Masukkan email anda|Enter your email:

Delapan Langkah Transfer Inovasi Pelayanan Publik

Delapan Langkah Transfer Inovasi Pelayanan Publik

black shapes

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia | Association of Indonesia Municipalities

Mitra | Partners

cim  giz  iclei  icma  mercycorps indonesia  uclg-ascpa  unesco yipd  citiasia  tau  u pertamina  posindonesia

Direktorat Eksekutif | Executive Directorate

Alamat | Address:
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan
Jakarta Selatan 12960
INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
Email: info@apeksi.id | info@apeksi.or.id

 

© 2000-2017 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

 

We have 50 guests visit APEKSI.ID