Komwil | Region II
Monday January 22, 2018
balikpapan.jpgmojokerto.jpgsurakarta.jpgbandaaceh.jpgsorong.jpgbanjarmasin.jpglhokseumawe.jpgcimahi.pngtebingtinggi.jpgbatam.pngpalu.jpgkotamobagu.jpgbukittinggi.jpgtanjungbalai.jpgdepok.jpgyogya.jpgsabang.jpgpekanbaru.jpgtegal.pngtangerangselatan.jpglangsa.jpgpagaralam.jpgtangerang.jpgpadangsidempuan.jpgkendari.jpgjakartabarat.jpgserang.pngtual.jpgpekalongan.pngprabumulih.jpgpadangpanjang.jpgtanjungpinang.jpgbanjar.pngmetro.pngdumai.jpglogo-apeksi.pngtasikmalaya.jpgsukabumi.jpgprobolinggo.jpgcilegon.pngblitar.jpgbogor.jpgpalembang.pngmakassar.jpgmanado.jpgsemarang.jpgsolok.jpgtomohon.jpgtarakan.jpgmadiun.jpgmataram.jpgparepare.jpgambon.jpgpayakumbuh.jpgbatu.jpgdenpasar.pngpalangkaraya.jpgbima.jpgjambi.jpgsalatiga.pngsungaipenuh.jpgjakartaselatan.jpgjakartapusat.jpgmagelang.jpglubuklinggau.jpgtidore.jpgbekasi.jpgpadang.jpgkediri.jpgpariaman.pngbengkulu.jpgcirebon.jpgpangkalpinang.jpgsibolga.pngsamarinda.jpgbandarlampung.pngjakartautara.jpgbontang.jpgmalang.jpgbandung.jpgpontianak.jpgbinjai.jpgjayapura.jpgternate.jpgpematangsiantar.pngsubulussalam.jpgsawahlunto.pngbitung.jpgkupang.jpgbanjarbaru.jpgjakartatimur.jpgbaubau.jpgsingkawang.jpgpasuruan.jpgmedan.pngsurabaya.jpggorontalo.jpggunungsitoli.pngpalopo.jpg

Parepare

Walikota
Taufan Pawe
Wakil Walikota
Faisal Andi Sapada
Alamat
Jl. Jenderal Sudirman No. 78
Provinsi
Sulawesi Selatan
Tel
(0421) 21003, 21125, 21000
Fax
(0421) 24330, 21090
Email
dinaskominfo@pareparekota.go.id
Informasi
Diawal perkembangannya dataran tinggi yang sekarang ini, yang disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring tempat tumbuhnya semak-semak tersebut secara liar dan tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan Istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena hobbynya memancing. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai kerajaan Soreang, kemudian satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad XV yakni Kerajaan Bacukiki.
Dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tonapaalangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” artinya “Baik dibuat pelabuhan Kawasan ini”. Sejak itulah melekat nama “Parepare” Kota Pelabuhan. Parepare akhirnya ramai dikunjungi termasuk orang-orang melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa.
Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.

Pada zaman Hindia Belanda, di Kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebber sebagai Pimpinan Pemerintah (Hindia Belanda), dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “Afdeling Parepare” yang meliputi, Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang dan Onder Afdeling Parepare.
Pada setiap wilayah/Onder Afdeling berkedudukan Controlur atau Gezag Hebber. Disamping adanya aparat pemerintah Hindia Belanda tersebut, struktur Pemerintahan Hindia Belanda ini dibantu pula oleh aparat pemerintah raja-raja bugis, yaitu Arung Barru di Barru, Addatuang Sidenreng di Sidenreng Rappang, Arung Enrekang di Enrekang, Addatung Sawitto di Pinrang, sedangkan di Parepare berkedudukan Arung Mallusetasi.

Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya Pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942.
Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang no. 1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, dimana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di Daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan.

Pada waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 Daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedang Parepare sendiri berstatus Kota Praja Tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka status Kotamadya berganti menjadi “KOTA” sampai sekarang ini.
Didasarkan pada tanggalpelantikan dan pengambilan sumpah Walikotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.
Total Hits: 14
Created on: 22nd Dec, 2017 04:04 AM
Modified on: 5th Jan, 2018 03:52 AM

Dokumen terakhir | Latest document:

Majalah Kota Kita Edisi XX Desember 2017
Kategori|Category: Majalah Kota Kita
Majalah Kota Kita Edisi XIX Oktober 2017
Kategori|Category: Majalah Kota Kita
SK Menkominfo No.1670 Tahun 2016
Kategori|Category: Sosialisasi UU Pos 38 2009 dan SK Menkominfo 1670 2016
Pos Indonesia
Kategori|Category: Sosialisasi UU Pos 38 2009 dan SK Menkominfo 1670 2016
Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo
Kategori|Category: Sosialisasi UU Pos 38 2009 dan SK Menkominfo 1670 2016
Dirjen Otda Kemendagri
Kategori|Category: Sosialisasi UU Pos 38 2009 dan SK Menkominfo 1670 2016
ITDP - Integrasi Konsep Eco-Mobility dalam Perencanaan Pembangunan Daerah - 2
Kategori|Category: Lokakarya Sustainable Urban Mobility
ITDP - Integrasi Konsep Eco-Mobility dalam Perencanaan Pembangunan Daerah - 1
Kategori|Category: Lokakarya Sustainable Urban Mobility
Koalisi Pejalan Kaki - Fasilitas Pejalan Kaki Hak Pejalan Kaki
Kategori|Category: Lokakarya Sustainable Urban Mobility
Instran - Peran Pemerintah Kota dalam Perwujudan Eco-Mobility
Kategori|Category: Lokakarya Sustainable Urban Mobility
Balikpapan - Eco-Mobility
Kategori|Category: Lokakarya Sustainable Urban Mobility
KLHK - Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak
Kategori|Category: Lokakarya Sustainable Urban Mobility
Macro Kusumawijaya - Strategi Perencanaan Kota Eco-Mobility
Kategori|Category: Lokakarya Sustainable Urban Mobility
Kemenhub - Kebijakan Nasional Pengembangan Transportasi Berkelanjutan
Kategori|Category: Lokakarya Sustainable Urban Mobility
APEKSI-WWF ID-ICLEI ID - Lokakarya Sustainable Urban Mobility
Kategori|Category: Lokakarya Sustainable Urban Mobility
Daftar Peraih Penghargaan RKCI 2017
Kategori|Category: Lain-Lain
Surat Walikota Tarakan mengenai Penyelenggaraan Rakernas & ICE 2018
Kategori|Category: Rapat Kerja Nasional 2018
Buku Laporan Rakernis 2015
Kategori|Category: Rapat Kerja Teknis 2015
Inovasi Kota Denpasar
Kategori|Category: Peluncuran BP XII dan BP Transfer Program
Inovasi Kota Palembang
Kategori|Category: Peluncuran BP XII dan BP Transfer Program
 
Rasuna Office Park III Unit WO 06-09 | Komplek Rasuna Epicentrum | Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12960, INDONESIA
Tel: +62-21 2947 5423 | 8370 4703 [offline] | Fax: +62-21 8370 4733 | Email: info@apeksi.id | info@apeksi.or.id
 
© 2000-2017 APEKSI | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia